ICW Usulkan Sistem Seleksi CPNS Meniru UMPTN

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia, ICW mendesak, agar pemerintah mengubah sistem seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, guna mengurangi potensi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau KKN. ICW mengusulkan, agar sistem seleksi calon pegawai negeri sipil, mencontoh sistem ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN, yang lebih kecil kemungkinan terjadinya KKN.

Wakil Koordinator ICW, Lucky Djani mengatakan, sistem UMPTN terbukti lebih baik, karena memiliki standar penilaian yang sama, transparan dan bisa mendeteksi adanya kecurangan.

Lucky Jani menilai, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlalu terburu-buru melakukan seleksi besar-besaran terhadap pegawai negeri sipil, tanpa mengkaji dulu sistem yang digunakan.

Dengan sistem seleksi calon pegawai negeri sipil saat ini, indikasi suap, kolusi dan nepotisme masih marak. Berbagai laporan dari daerah menyebutkan kejanggalan dan indikasi kecurangan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. Di Toli-Toli, Sulawesi Tengah misalnya, ditemukan surat nota mengenai uang yang harus dibayar seseorang jika ingin menjadi calon pegawai negeri sipil.

KPK Tangani Kasus Suap Perusahaan Monsanto terhadap Pejabat Indonesia

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Kasus dugaan suap yang dilakukan perusahaan agribisnis raksasa asal Amerika Serikat, Monsanto, terhadap pejabat Indonesia di Departemen Pertanian dan Kementrian Lingkungan Hidup, ditanggapi serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus dugaan suap itu terjadi tahun 2002 lalu, terkait dengan keinginan perusahaan Monsanto, agar pejabat di Indonesia, mau mengubah peraturan tentang pengolahan bibit transgenik, yang tidak menguntungkan perusahaan Monsanto.

Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan kuasa hukum perusahaan Monsanto, sepakat mempelajari sistem hukum negara masing-masing, terkait kasus tersebut. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riana Hardja Pamengkas mengatakan, KPK akan mempelajari dulu putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap perusahaan Monsanto, dalam waktu sepekan ini.

Erry Ryana mengatakan, kuasa hukum Monsanto belum memberikan data nama-nama pejabat Indonesia yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Meski begitu, perusahaan Monsanto mempersilakan KPK meminta daftar nama pejabat Indonesia itu kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Perusahaan Monsanto terbukti melakukan penyuapan sebesar 50 ribu dollar Amerika Serikat atau sekitar 460 juta rupiah lebih kepada pejabat Indonesia di Departemen Pertanian dan Kementrian Lingkungan Hidup. Atas temuan suap tersebut, perusahaan Monsanto didenda Departemen Kehakiman Amerika Serikat, sebesar 1,5 juta dollar Amerika Serikat.

KONTRAS Desak Pemerintah Rekonsiliasi dengan GAM

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KONTRAS mendesak pemerintah agar segera mewujudkan langkah-langkah perdamaian atau rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Koordinator KONTRAS Usman Hamid mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam usaha rekonsiliasi. Langkah itu antara lain, pemerintah harus memberikan akses bantuan kemanusiaan kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka yang juga menjadi korban gempa dan tsunami di Aceh.

Menurut Usman pemerintah Indonesia juga harus merundingkan niat rekonsiliasi itu langsung kepada para juru runding GAM. Menurut Usman Hamid, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono seharusnya memberikan amnesti kepada para juru runding GAM yang saat ini masih di penjara. Hal ini dilakukan agar peruindingan soal rekonsiliasi ini bisa dilaksanakan.

Tim SAR: "Seluruh Titik Terisolasi di Aceh, Sudah Berhasil Ditembus"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Tim Pencari dan Penyelamat Korban atau Tim SAR di Aceh memastikan, seluruh wilayah di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara yang semula terisolasi, kini sudah bisa ditembus.

Kepala Seksi Operasi Tim SAR Sumatera Utara, Zainul Tahar mengatakan, bantuan kini sudah masuk ke semua titik bencana melalui jalur darat, laut dan udara. Daerah-daerah yang terisolasi, sebelumnya, antara lain Meulaboh, Calang, Nias, Nagan Raya, Pulau Simeulue, dan Sabang.

Menurut Zainul Tahar, jika distribusi mengalami hambatan, hal itu disebabkan kurangnya alat transportasi.

Menurut Zainul Tahar, agar seluruh titik bencana yang sempat terisolasi itu mendapat bantuan yang layak dan rutin, maka maka setidaknya dibutuhkan 150 helikopter.

***

Berbeda dengan keterangan Zainul Tahar, para relawan di wilayah Nagan Raya menyebutkan, pengungsi di wilayah itu belum mendapatkan bantuan. Anggota Tim Relawan di Nagan Raya, Iwan Ilyas mengatakan, para tokoh masyarakat di Nagan raya mengeluhkan ketidakadilan penyaluran bantuan yang hanya dipusatkan di Meulaboh. Padahal setengah penduduk Meulaboh berasal dari Nagan Raya. Setelah bencana terjadi, sebagian besar dari mereka kembali ke Nagan Raya.

Saat ini, pengungsi yang tinggal di tenda darurat mencapai seribu orang, sementara yang menempati rumah-rumah penduduk mencapai 20 ribu jiwa. Sebagian dari mereka berasal dari kota Meulaboh. Menurut Iwan Ilyas, para pengungsi di Nagan Raya, sangat membutuhkan bantuan beras, pakaian, air bersih, tenda dan perlengkapan memasak. Di wilayah ini, juga sangat kekurangan tenaga relawan maupun bantuan obat-obatan.

Kegiatan Kemanusiaan 68H di Aceh, Terhambat Prosedur Militer

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Kegiatan kemanusiaan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, pasca bencana gempa dan tsunami, hingga kini ternyata masih dipersulit oleh prosedur penertiban yang diberlakukan TNI. Prosedur penertiban tersebut, tidak hanya diberlakukan terhadap relawan asing, melainkan juga relawan dalam negeri. Setiap pekerjaan yang dilakukan tim relawan, harus diketahui lebih dahulu kepada Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam, Bambang Dharmono.

Sulitnya prosedur itu juga dialami relawan dari Kantor Berita Radio 68H di Banda Aceh, ketika hendak membuat sumur-sumur air bersih, untuk para pengungsi korban bencana alam. Direktur Kantor Berita Radio 68H, Santoso, di Banda Aceh mengatakan, pekerjaan pembuatan sumur sempat terhambat, ketika beberapa personel TNI dengan senjata lengkap memintanya melaporkan kegiatan itu kepada komandan mereka.

Ia menyayangkan, rumitnya birokrasi yang diterapkan militer di Aceh dalam situasi darurat seperti saat ini. Apalagi, untuk mengurus izin juga menghadapi kendala transportasi. Kantor Berita Radio 68H, berencana membangun 20 sumur di wilayah Nangro Aceh Darussalam guna memudahkan para pengungsi memperoleh air bersih, yang sampai saat ini masih langka.

Sementara itu, Faisal Basri, dari Komisi Darurat Kemanusiaan menilai, penertiban atau screening yang dilakukan pemerintah terhadap relawan kemanusiaan asing di Aceh tidak beralasan. Menurut ia, penertiban itu mencerminkan kekhawatiran pemerintah yang berlebihan. Penertiban seperti itu justru bisa membuat relawan enggan membantu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatur keterlibatan pihak asing terutama militer dalam operasi kemanusiaan di Aceh. Menurut Faisal Basri, sikap tersebut mencerminkan buruknya perencanaan dan pemetaan pemerintah dalam menanggulangi bencana di Aceh.

"Bencana di Aceh, Kasus Pembunuhan Munir, Jadi Prioritas DPR"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Senin, 10 Januari, DPR memulai kembali masa sidang, setelah reses sekitar sebulan lebih. Kemarin, dilakukan pembukaan Masa Sidang, dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.

Pada saat reses, setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan komisi serta pimpinan Panitia Anggaran, menggelar rapat konsultasi. Kesepakatan saat itu:

1. Dewan menyampaikan keprihatinan serta duka cita yang mendalam dan belasungkawa atas bencana ini. Untuk itu, Pimpinan Dewan telah melakukan kunjungan langsung dan menyampaikan sumbangan dari Dewan.

2. Mendukung pemerintah untuk mengoptimalkan dana tanggap darurat 2004 (contingency budget) yang tersisa sebesar Rp. 310 Miliar, dan dana tanggap darurat tahun 2005 yang dialokasikan sebesar Rp. 2 Triliun.

3. DPR akan menggunakan hak budget, sebagai komitmen untuk memperbesar alokasi dana rehabilitasi, rekonstruksi dan recovery pasca-bencana alam pada APBN 2005.

4. DPR akan segera melakukan konsultasi dengan pemerintah untuk membicarakan masalah rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana, agar pasca gempa, daerah bencana akan lebih baik dan rakyatnya lebih sejahtera.

5. Pimpinan Dewan menghimbau kepada seluruh anggota untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terkena bencana. Kepada komisi-komisi yang belum melakukan kunjungan kerja disarankan untuk dibatalkan, dan dananya dikembalikan kepada negara untuk dapat dipergunakan bagi bantuan bencana alam.

6. Perlu segera pemerintah memobilisasi personil TNI dan Polri dalam jumlah besar untuk membantu menanggulangi pemulihan kondisi dan situasi di dua provinsi tadi.

7. DPR akan membentuk Tim pengawasan terhadap penyaluran bantuan bencana alam dan rehabilitasi. Tim ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/ Korindagbang, Muhaimin Iskandar yang beranggotakan unsur Komisi I sampai dengan XI dan Panitia Anggaran. Tim ini akan secara proaktif melakukan pengawasan terhadap dana bantuan baik bantuan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah. Diharapkan semua bantuan tersebut sampai kepada sasaran.

Beberapa Komisi DPR telah membatalkan acara kunjungan kerja ke daerah, dengan catatan dana kunjungan kerja tersebut dialihkan untuk dana penanggulangan bencana alam.

Berkaitan dengan tugas pengawasan, beberapa agenda penting yang akan ditindaklanjuti dalam Masa Sidang III ini antara lain:

1.Penanganan kerusuhan di Poso,

2.pemantauan terhadap permasalahan di Aceh baik berkaitan dengan pelaksanaan darurat sipil maupun penanganan pasca-gempa. Pengawasan terhadap penanganan pasca-gempa ini merupakan bentuk pemantauan Dewan terhadap langkah pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam terutama dikaitkan dengan pengelolaan dana, agar pengerahan potensi bangsa dan kerja keras seluruh masyarakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perbaikan kehidupan masyarakat setempat. Penugasan Menko Kesra di daerah bencana alam merupakan langkah tepat dalam rangka memudahkan koordinasi penanggulangan dan rehabilitasi pasca gempa. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan Dewan adalah sinyalemen beberapa tokoh masyarakat dan LSM tentang dugaan terjadinya perdagangan anak.

3.DPR akan melakukan penanganan kasus meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia Munir,

4.kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi yang telah menimbulkan korban,

5.kerusuhan di tempat uji coba pembuangan sampah di Bojong,

6.dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 1425 H oleh Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, yang beranggotakan lima belas orang anggota Dewan dari Komisi-Komisi terkait, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Korkesra, Zainal Maarif.

7.usulan penggunaan hak interpelasi terhadap penarikan surat Presiden No. 41/Presiden/10/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

"Radio Komunitas di Aceh, Mengudara Sejak 7 Januari 2005"

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Radio komunitas milik organisasi Muhammadiyah sudah mengudara di Banda Aceh sejak Jum’at, 7 januari 2005 pukul 14.00 WIB. Pendirian stasiun radio baru ini merupakan kerjasama PP Muhammadiyah dengan Kantor Berita Radio 68H. Sedangkan pendanaannya berasal dari lembaga The Asia Foundation.

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, menyatakan radio ini diharapkan bisa membantu warga Aceh untuk segera bangkit kembali membangun masa depan. Warga Aceh juga bisa memanfaatkan stasiun radio ini sebagai wahana komunikasi dan pertukaran informasi demi kepentingan bersama.

Antusiasme warga ternyata begitu besar atas hadirnya stasiun radio komunitas ini. Menurut Direktur Utama Kantor Berita Radio 68H Santoso, programming radio ini memang diarahkan untuk melayani kebutuhan warga Aceh untuk saling berbagi pengalaman dan informasi pasca bencana tsunami. Selain siraman rohani, program-program yang disiarkan radio Muhammadiyah antara lain berisi informasi orang hilang, kesehatan, konsultasi psikologi, baca-baca berita koran, putar lagu dan lain-lain. ”Yang mengisi ya tokoh-tokoh dan relawan Muhammadiyah,” kata Santoso sambil berharap tokoh-tokoh lain juga ikut mengisi acara di radio baru ini. Santoso, yang memimpin langsung tim teknisi ke Banda Aceh, menyatakan pendirian stasiun radio baru ini hanya memerlukan waktu empat jam untuk bisa on air.

Karena terbatasnya pesawat radio di Banda Aceh, tim KBR 68H juga memasang radio dan speaker di beberapa titik pengungsian. Hingga hari ini, sudah terpasang 30 radio dan speaker di berbagai titik pengungsian. Dengan pemasangan radio dan speaker ini, setidaknya 15 ribu warga Aceh bisa mengikuti program-program radio Muhammadiyah. Target tim adalah memasang sekitar 50 radio dan speaker di Banda Aceh.

Selain Radio Muhammadiyah, tim KBR 68H juga akan membangun kembali beberapa stasiun radio jaringan yang rusak total akibat diterjang tsunami. Untuk wilayah Banda Aceh, yang sedang dikerjakan adalah membangun stasiun radio Prima FM. Selanjutnya adalah radio Dalka di Meulaboh dan radio Megaphone di Sigli. (Informasi lebih lanjut hubungi Santoso, telepon 086812127851)

Deptan Akan Evaluasi Proyek Kapas Transgenik dengan Perusahaan Monsanto

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Departemen Pertanian berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek kapas transgenik yang digagas perusahaan pertanian asal Amerika Serikat, Monsanto. Menteri Pertanian Anton Apriantono juga mengatakan Departemen Pertanian masih menunggu hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah pejabat di Departemennya.

Suap dilakukan pada awal tahun 2002 setelah Monsanto lewat anak perusahaannya MonAgro Kimia sukses memanen kapas transgenik pada 1999 di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Suap dilakukan untuk melindungi proyek kapas transgenik yang dianggap tidak ramah lingkungan. Karena masih menunggu hasil dari KPK, Anton mengatakan kasus ini belum dijadikan prioritas kerjanya sehingga tidak akan dibentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki sejumlah pejabat.

Sebelumnya, Konsorsium Nasional untuk Perlindungan Hutan dan Alam Indonesia atau KONPHALINDO menuding Departemen Pertanian paling bertanggung jawab atas kasus ini. Sementara, siang tadi KPK meminta keterangan dari kuasa hukum PT Monagro Kimia. Rencananya kuasa hukum Monsanto Beny Irwin akan menyerahkan beberapa berkas penyuapan termasuk nama 140 pejabat departemen pertanian yang disuap. Menurut Monsanto, uang suap untuk memuluskan proyek kapas transgenik mencapai 750 ribu dolar amerika atau sekitar 6,9 miliar rupiah.

Ditolak, Permintaan Penangguhan Penahanan Abdullah Puteh

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Majelis hakim tindak pidana korupsi memutuskan tetap melanjutkan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam non aktif Abdullah Puteh. Dalam keputusan sela yang dibacakan hari ini, majelis hakim yang diketuai Krisna Menon menolak semua keberatan yang diajukan Putih dan kuasa hukumnya.

Majelis hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak cukup alasan bagi pengadilan untuk menunda sidang kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan rusia selama tidak ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Putih diduga merugikan negara sebesar 12 miliar rupiah dari pembelian helikopter tersebut. Hakim juga mengatakan Komisi pemberantasan Korupsi KPK tetap berwenang menyelidiki kasus ini.

Hakim pengadilan korupsi juga menolak penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Putih. Penolakan penangguhan penahanan dengan alasan demi efektifitas persidangan dan sidang tetap berjalan sesuai waktu selama 90 hari. Sidang akan dilanjutkan pada 17 januari nanti. Setelah itu sidang akan digelar secara maraton selama 4 hari. Sementara jaksa penuntut umum Haidar Ramli mengatakan, mereka belum mengetahui nasib para saksi kunci yang berada di Nanggroe Aceh akibat gempa dan tsunami yang terjadi 26 Desember lalu. Namun jaksa berencana menghadirkan para saksi di muka pengadilan pada minggu depan. Caranya dengan berkirim surat dan menghubungi langsung.

"Kalau Bisa, Penangguhan Pembayaran Utang Mulai 2005-2006"

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Pemerintah mengharapkan agar penangguhan pembayaran utang atau moratorium yang ditawarkan oleh sejumlah negara donor bisa berjalan mulai tahun anggaran 2005-2006. Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Josckha Fisher mengatakan, pada tahun-tahun itulah Indonesia memilik kewajiban yang lumayan besar untuk membayar utang pokok dan bunga.

Menurut Aburizal jika penangguhan utang bisa dilakukan pada tahun 2005-2006, maka Indonesia baru membayar utang lagi pada tahun 2007. Kepastian jumlah moratorium yang diberikan negara donor baru akan diketahui pada hari rabu malam lewat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani Inderawati yang sedang mengikuti sidang Paris Club.

Aburizal Bakrie menambahkan, pemerintah berharap moratorium yang diberikan hingga 30 triliun rupiah. Menurut dia hingga saat ini tawaran moratorium baru diajukan pemerintah Jepang senilai 12 triliun rupiah. Saudara, moratorium ditawarkan sejumlah negara donor kepada Indonesia sejak Nangroe Aceh Darusalam terkena gempa dan tsunami pada 26 Desember lalu bersama 20-an negara lainnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Indonesia menderita dampak paling parah akibat Tsunami. Jumlah korban jiwa untuk Indonesia telah mencapai lebih dari 100 ribu orang tewas.

Hari Ini, Aktivitas Sekolah di Aceh Mulai Berjalan

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Beberapa sekolah di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam hari ini memulai aktivitasnya. Seperti dilaporkan Syafri Muarif, Reporter Radio Jaringan 68H di Banda Aceh, Prima FM.

Sementara Rony Sitanggang dari Meulaboh, Aceh Barat melaporkan sejumlah sekolah juga telah memulai aktivitasnya. Aktivitas dimulai di beberapa daeraah Aceh Barat yang tidak terkena dampak tsunami, namun untuk kota Meulaboh dan sejumlah daerah di pesisir pantai barat Sumatera, sejumlah anak baru memulai sekolahnya pada pekan depan.

Dari Posko Pusat penanggulangan bencana gempa dan Tsunami di Medan, Sumatera Utara juga dilaporkan, Pemerintah akan membangun 2 ribuan tenda di lahan seluas 20 hektare untuk pengungsi di Aceh Barat. Seperti dilaporkan Reporter 68H di Medan, Bahri.

Dari Banda Aceh Taufik Wijaya juga melaporkan pada 21 januari mendatang, kota Banda Aceh diyakini bisa bersih dari jenasah dan puing bangunan yang masih berserakan di tengah kota hingga saat ini. Kepala staf tim nasional penanggulangan bencana Aceh Budi Atmadi mengatakan, untuk mengoptimalkan pembersihan puing bangunan dan evakuasi jenasah, anggota TNI akan bekerja dalam dua shift. Sedangkan para relawan hanya bekerja pada siang hari. Dilaporkan juga, pesawat SkyHawk milik militer Amerika Serikat, pagi tadi jatuh di dekat bandara Iskandar Muda banda aceh. Pesawat itu rencananya akan mengirim bantuan ke Aceh Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu.

Sementara, Satuan Tugas Perlindungan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan akan membentuk pusat anak-anak atau Children Center yang menangani nasib anak-anak Aceh selanjutnya di tempat-tempat pengungsian akibat tsunami. Koordinator Satuan Tugas Perlindungan Anak Tubagus Rachmat Sentika menjelaskan, Pusat untuk Anak-anak ini diharapkan bisa mempertemukan kembali anak-anak dengan orang tua atau kerabat yang masih ada. Mereka juga meminta stasiun televisi untuk menghentikan tayangan penguburan korban tsunami dengan menggunakan alat-alat berat. Total jumlah anak-anak Aceh yang meninggal akibat gempa dan tsunami 26 Desember lalu diperkirakan mencapai 30 ribu anak. Sementara jumlah anak-anak yang berada di pengungsian bisa mencapai 300 ribu anak. Sebelumnya, Lembaga PBB untuk anak Unicef juga melakukan tindakan yang sama untuk mengobati trauma anak-anak korban gempa dan tsunami.

"Mari, Jaga Hutan Mangrove...!"

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Pengembangan hutan mangrove di tepi pantai mampu meredam gelombang tsunami yang datang ke wilayah daratan. Juru bicara depertemen Kehutanan, Transtoto Handadhari mengatakan, selama ini keberadaan hutan mangrove masih diabaikan. Kini, wilayah pantai lebih banyak digunakan untuk tambang, pemukiman dan wisata.

Sekitar 80 persen hutan magrove di Indonesia sudah rusak. Sementara hanya 30 ribu hektar yang masih baik,yang diantaranya berada di daerah Simeleu, Aceh. Kerusakan yang tidak terlalu parah di Simeleu membuktikan pentingnya keberadaan hutan mangrove untuk mencegah bahaya tsunami. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan penanaman mangrove

Transtoto menambahkan, daerah yang kerusakannya sangat parah akibat bencana akan diprioritaskan. Selain itu, daerah-daerah yang menurut Badan Meteorologi dan Geofisika BMG, rawan bencana gempa juga akan ditanami hutan mangrove. Menurut dia, untuk daerah seluas 200 ribu hektar dibutuhkan sebanyak 1-2 milyar bibit. Dalam jangka waktu lima-sepuluh tahun program nasional ini dapat menjadi bagian mata pencaharian masyarakat sekitar.

Menteri ESDM: "Pasokan Avtur di Aceh, Terbatas"

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro mengakui pasokan bahan bakar minyak jenis avtur untuk pesawat udara kini terbatas. Ini akibat padatnya frekuensi penerbangan yang menuju Aceh dan Medan. Menurut Dia, penggunaan avtur di Banda Aceh mulai melonjak. Ini menyusul banyaknya penerbangan dari dalam dan luar negeri untuk mengangkut bantuan dan evakuasi korban bencana di Aceh.

Purnomo menegaskan, Pertamina akan mempertahankan stok avtur di Aceh pada 100 kiloliter. Sehingga pengisian bahan bakar di Aceh hanya diberikan pada pesawat helicopter. Sementara pesawat komersial lainnya dilayani di luar aceh.

Melonjaknya permintaan avtur, menurut purnomo sangat wajar karena frekuensi penerbangan di Aceh mencapai 200 kali perhari. Selain pesawat komersial yang mengangkut penumpang, belasan pesawat Hercules berlalu lalang untuk memperlancar operasi kemanusiaan.

Menlu: "Soal Moratorium, Indonesia Butuh Kelonggaran"

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda semalam bertolak ke Inggris guna membicarakan tawaran Paris Club soal moratorium pembayaran hutang bagi Indonesia. Hassan yang didampingi tim ekonomi pemerintah akan menghadiri pertemuan Paris Club di Paris, Rabu mendatang. Dalam pertemuan itu, Hasan akan meminta keterangan soal mekanisme moratorium itu. Ia juga akan menjelaskan soal kebutuhan Indonesia dalam penangganan bencana di Aceh.

Menurut Hasan, dalam menanggani masalah Aceh, Indonesia memerlukan kelonggaran dalam moratorium itu. Pasalnya, itu menyangkut kemampuan APBN Indonesia yang setengahnya dipakai untuk membayar hutang luar negeri. Sebelumnya, pemerintah berharap negara-negara kreditor yang tergabung dalam Paris Club bisa menjadwalkan kembali pembayaran pokok utang luar negeri pemerintah yang harus dibayar tahun 2005, hingga sebesar 30 triliun rupiah.

Delegasi Indonesia akan bertemu secara bilateral dengan menteri keuangan dari empat negara kreditor di Eropa yang sudah mengusulkan moratorium atau penghapusan utang, yakni Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia.

Puluhan Ribu Pengungsi Aceh Kekurangan Air Bersih

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Memasuki minggu ketiga pasca gempa bumi dan gelombang tsunami, sekitar 23 ribu orang pengungsi di kecamatan Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, masih kekurangan air bersih. Seperti dilaporkan Reporter 68H di Banda Aceh, Taufik Wijaya.

Selain itu, Sembilan wilayah telah dipersiapkan untuk relokasi ribuan pengungsi. Sementara, aktivitas warga di Kota Sigli mulai berangsur normal. Sejumlah pasar dan transportasi umum mulai beroperasi meski sarana listrik dan telekomunikasi belum bisa berfungsi sepenuhnya. Sejauh ini bantuan alat berat dan relawan untuk evakuasi korban dan mengangkat puing-puing masih sangat diperlukan. Kebutuhan ini sangat terasa di Meulaboh. Seperti dilaporkan Reporter 68H di Meulaboh, Rony Sitanggang.

Sementara, di Lhoksemawe, pasokan sembako untuk para pengungsi korban masih mencukupi. Namun kebutuhan sekunder seperti pakaian dalam perempuan, mukena dan pakaian sekolah anak-anak masih kurang. Sejauh ini, data departemen sosial menunjukkan hampir 105 ribu jiwa tewas dan sepuluh ribu leih orang hilang. Sementara, para pengungsi diperkirakan mencapai tujuh ratus jiwa.

Terkait bahan makanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa optimistik para korban yang selamat tidak akan kelaparan. Ketua Program Pangan Dunia, WFP Jim Morris mengatakan, bantuan makanan bisa menjangkau semua pengungsi dalam kurun waktu tujuh hari kedepan. Lebih dari 150 ribu orang meninggal dalam bencana tsunami di Asia, PBB memperingatkan jumlah korban bisa bertambah karena kelaparan dan penyakit. WFP saat ini sudah memberikan bantuan pangan kepada sekitar 750 ribu pengungsi di Sri Lanka dan 130-150 ribu pengungsi di Aceh.

SBY: "Panglima TNI, Atur Relawan Asing"

(KBR 68H - 10 Januari 2005) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin memerintahkan Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatur keterlibatan pihak asing, terutama militer dalam operasi kemanusiaan di Nanggroe Aceh Darusalam. Menurut Yudhoyono, semua bantuan asing yang masuk, baik dari sipil maupun militer tetap berada di bawah koordinasi para pejabat sipil dan militer Indonesia.

Ia menegaskan, kehadiran relawan asing khususnya dari unsur militer hanya bertugas untuk operasi kemanusiaan semata. Sehingga waktu keberadaan mereka akan diatur.

Hingga saat ini 12 negara asing telah mengirimkan para relawan, baik dari unsur sipil maupun militer. Diantaranya Amerika Serikat yang mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Aceh. USS Abraham Lincoln menjadi Posko Operasi Bantuan untuk Aceh dan sudah mengirimkan 12 helikopter untuk mengangkut kebutuhan pangan darurat ke lokasi-lokasi terisolasi, termasuk Meulaboh.

Timor Leste Bantu Korban Bencana Aceh

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - Timor Leste akan membantu para korban bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Timor Leste merupakan negara baru bekas provinsi termuda di Indonesia yang tercatat sebagai negara termiskin di dunia. Menurut Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos Horta, bantuan tersebut merupakan hasil aksi solidaritas seluruh rakyat negeri itu yang dipimpin langsung Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao.

Saudara, komitmen bantuan kemanusiaan itu disampaikan Horta saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono padi tadi di Istana Negara Jakarta. Menurut rencana, bantuan itu akan langsung diberikan Presiden Xanana kepada pemerintah di Jakarta akhir bulan ini.

Telkom Sediakan Saluran Telepon Gratis Bagi Pengungsi

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - PT Telkom menyediakan dua nomor saluran telepon satelit gratis bagi para pengungsi di Meulaboh maupun para keluarga korban di luar Aceh untuk saling berkomunikasi. Seperti dilaporkan Reporter 68H di Meulaboh, Rony Sitanggang.

Bagi Anda yang mempunyai sanak kadang di Meulaboh Nanggroe Aceh Darussalam dan hingga kini belum ada kabar, Anda dapat menghubungi nomor telepon gratis atau bebas pulsa 086812129792 / 9190.

Sementara itu, jumlah korban tewas akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara hingga hari ini mencapai 113.306 orang. Berdasarkan data Departemen Sosial, korban tewas meningkat hingga 20 ribu orang dalam satu hari. Sebelumnya korban tewas baru mencapai 94.200 orang.

Departemen Sosial juga mencatat lebih dari 10 ribu orang dinyatakan hilang dan 5 ratus ribu lebih terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Ribuan orang hingga kini juga menjalani perawatan di berbagai rumah sakit.

Indonesia Ajukan Permintaan Penundaan Pembayaran Utang

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang dalam pertemuan Paris Club yang jatuh tempo tahun ini. Menurut jadual, tahun ini Indonesia harus membayar hutang kepada negara-negara anggota Paris Club sebesar 30 triliun rupiah. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, permohonan moratorium utang tersebut disampaikan terkait bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang memakan korban tewas ratusan jiwa..

Untuk itu, pemerintah akan mengirim tim ekonomi dan Menteri Luar Negeri ke pertemuan Paris Club 12 Januari mendatang. Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan sejumlah negara Timur Tengah juga berkomitmen membantu Indonesia dalam penanganan bencana gempa dan tsunami. Seluruh bantuan Timur Tengah langsung disalurkan melalui Bank Pembangunan Islam sebesar 5 ratus juta dollar Amerika Serikat atau sekitar 450 milliar rupiah.

Sementara itu, Masyarakat Profesional Madani menolak keras bantuan berbentuk utang baru untuk korban gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut, menurut Koordinator Masyarakat Profesional Madani Faisal Basri, sama saja dengan menggadaikan Aceh di dunia internasional. Seharusnya Faisal mengatakan pemerintah hanya menerima bantuan berbentuk hibah dan bukan menambah utang bangsa ini.

Indonesia Minta AS Cabut Embargo Militer

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia, secara resmi meminta pemerintah Amerika Serikat mencabut embargo militer yang dikenakan kepada Indonesia. Indonesia meminta, pencabutan embargo militer hanya dikhususkan untuk senjata-senjata militer yang tidak berbahaya, khususnya di bidang transportasi udara.

Permintaan itu disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Collin Powel, kemarin, di Jakarta. Permintaan pencabutan embargo militer untuk senjata militer tak berbahaya itu dimaksudkan untuk membantu korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara. Seperti disampaikan Juru bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Collin Powel berjanji akan menyampaikan permintaan Indonesia itu kepada Kongres Amerika.

Saat ini, TNI Angkatan Udara hanya bisa mengoperasikan delapan pesawat Hercules untuk membantu evakuasi korban bencana di Nangroe Aceh Darussalam. TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki sekitar 30 lebih pesawat Hercules. Namun, akibat embargo yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia terhadap suku cadang Hercules, kebanyakan pesawat itu tidak bisa dioperasikan.

SBY: "Darurat Sipil Tak Ganggu Operasi Kemanusiaan"

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - Mengenai Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang masih berstatus darurat sipil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, operasi keamanan di Aceh lebih ditujukan untuk misi kemanusiaan. Untuk itu, Presiden memerintahkan agar TNI dan aparat keamanan fokus pada penyelamatan korban, dan mengambil langkah defensif tanpa memikirkan status darurat sipil di wilayah itu.

Presiden Yudhoyono mengatakan, status darurat sipil yang masih diberlakukan di provinsi Nangroe Aceh Darussalam tidak akan menghambat upaya kemanusian untuk menolong para korban bencana di daerah tersebut. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada laporan upaya kemanusiaan terhambat oleh status darurat sipil itu. Presiden juga meminta kepada pihak-pihak yang bertikai di Aceh untuk membantu memulihkan kehidupan di daerah itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Endriartono Sutarto menegaskan, status darurat sipil di Nangroe Aceh Darussalam tidak akan dicabut pasca terjadinya gempa bumi dan badai tsunami di provinsi. Sementara DPR justru meminta agar pemerintah sgera mencabut status darurat sipil di Aceh.

Sebelumnya, status darurat sipil tersebut sempat membuat pihak asing kesulitan masuk ke wilayah Nangroe Aceh Darussalam. Pemerintah akhirnya mempermudah masuknya pihak asing guna membantu menangani korban dan penyaluran bantuan.

Sekjen PBB Pertanyakan Transparansi Penyaluran Bantuan di Aceh

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan mempertanyakan koordinasi dan transparansi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Indonesia. Pertanyaan itu dilontarkan Sekjen PBB Kofi Annan, saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semalam.

Dalam pertemuan tersebut, Kofi Annan meminta pemerintah Indonesia menetapkan mekanisne koordinasi yang jelas berkaitan dengan bantuan kemanusiaan yang terus membanjiri Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji, akan menetapkan mekanisme koordinasi yang menitik beratkan pada transparansi dan akuntabilitas publik. Demikian seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Dino Pati Djalal

Disepakati, Sistem Peringatan Dini Tsunami di Samudera Hindia

(KBR 68H - 07 Januari 2005) - Konferensi Tingkat Tinggi KTT khusus Pasca Gempa dan Tsunami, kemarin, menyepakati dibentuknya sistem peringatan dini di Samudera Hindia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Jepang, Cina dan Korea Selatan akan membantu persiapan pembuatan fasilitas ini. Yudhoyono mengatakan para kepala negara dan pemerintahan juga sudah membicarakan masalah koordinasi, sosialisasi dan proses pendidikan masyarakat seputar peringatan dini ini.

Untuk penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Asia, para pemimpin negara yang hadir dalam konferensi itu juga mendukung inisiatif ASEAN untuk membuat Pusat Bantuan Asean dan Jaringan Komunikasi serta Informasi Bencana Asean. Pusat Bantuan Asean akan membuat tim siap pakai yang melibatkan personil militer dan sipil dalam setiap bencana yang terjadi di kawasan.

Konferensi Tingkat Tinggi yang digelar di Jakarta, kemarin juga menjadi ajang penyataan komitmen untuk mengucurkan dana bantuan, baik berupa hibah, pinjaman lunak maupun utang baru. Bantuan terbesar datang dari Komisi Eropa, sebesar 1,5 milyar Euro atau sekitar 2 milyar dolar Amerika, untuk bantuan korban tsunami. Jepang memberikan bantuan 130 juta dolar Amerika, Amerika Serikat membantu 350 juta dolar dan Bank Dunia membantu 250 juta dolar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York memperkirakan, bantuan total mencapai tiga hingga empat milyar dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut nanti akan diberikan kepada negara-negara yang menjadi korban gempa dan tsunami, 26 Desember lalu.

Kekurangan Alat Berat untuk Bersihkan Puing-puing

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Kabupaten Aceh Besar masih kekurangan relawan dan alat berat untuk membersihkan wilayah itu dari puing-puing. Seperti dilaporkan Reporter 68H di Banda Aceh, Taufik Wijaya.

Di wilayah lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni kota Meulaboh di Aceh Barat, bantuan susu untuk bayi dan makanan protein sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di kota Meulaboh, Aceh Barat. Sementara persediaan obat-obatan yang dibutuhkan adalah serum anti tetanus.

Reporter 68h Ronny Sitanggang di Meulaboh melaporkan, beberapa ruas jalan di kota itu sudah mulai bisa digunakan dengan lancar serta listrik yang sudah mulai menyala 24 jam.

Sementara di ibukota provinsi NAD, Banda Aceh, dinamika sosial pasca tsunami 26 Desember lalu juga terus bergerak. Aktivitas pasar tradisional di kota tersebut terus berjalan. Penambahan tenaga untuk memulihkan roda pemerintahan daerah juga sudah dilakukan. Namun masih banyak kebutuhan masyarakat lainnya yang belum teratasi seperti masih sulitnya warga dan pengungsi untuk mendapatkan air bersih.

PBB Setuju Early Warning System untuk Tsunami

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Pagi ini digelar Konferensi Tingkat Tinggi tentang Tsunami di Jakarta. Acara di buka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato pembukaannya, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pentingnya pengumpulan dan peningkatan kapasitas untuk mengefektifkan bantuan dari negara donor. Acara yang dihadiri oleh 26 negara membicarakan banyak hal dengan penjagaan sangat ketat oleh aparat kepolisian. Selain soal jumlah bantuan yang akan diberikan kepada Indonesia dan negara korban tsunami lainnya, KTT ini juga membahas soal perlunya sistem peringatan dini terhadap bencana tsunami. Untuk ini Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju membangun sistem peringatan dini atau early warning system terhadap bencana alam tsunami di Samudra Hindia. Sebelumnya sejumlah negara korban gelombang tsunami 26 Desember lalu, termasuk Indonesia menggagas perlunya pembangunan sistem tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam Konferensi Tingkat Tinggi tentang Tsunami di Jakarta mengatakan sistem peringatan dini terhadap tsunami sudah diterapkan di Samudra Pasifik. Pembangunan sistem peringatan dini ini diperlukan guna mengurangi jumlah korban apabila terjadi gelombang tsunami.

Pasca gempa dan bencana tsunami yang menimpa NAD dan sebagian wilayah di Sumatera Utara, sejumlah negara memberikan bantuan kepada Indonesia. Namun demikian dalam Konferensi Tingkat Tinggi tentang Tsunami tidak membicarakan secara detil tentang mekanisme pengawasan penggunaan bantuan bencana. Juru Bicara Perdana Menteri Jepang Akira Chiba mengatakan bantuan kemanusiaan bersifat darurat sehingga secara langsung tidak diperlukan pembahasan kontrol penggunaan bantuan tersebut. Bantuan kemanusiaan darurat menurut Shiba, jauh dari isu korupsi sehingga tidak dirasa perlu ada pembicaraan khusus dengan negara yang dibantu.

Sebelumnya Shiba mengatakan Pemerintah Jepang juga berjanji untuk memberikan bantuan tambahan pasca bantuan darurat tsunami, meski belum ada permintaan khusus darri pemerintah Indonesia. Shiba mengatakan bantuan khusus itu antara lain bisa berbentuk donasi untuk pendidikan anak pasca tsunami di Aceh. Namun Akira Shiba menolak menyebutkan jumlah bantuan tambahan yang dijanjikan itu. Total, Janji bantuan dana secara internasional mencapai angka 3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pengalaman membuktikan, janji-janji itu kadang tak terbukti. Agenda lain dari KTT itu adalah koordinasi bantuan dari berbagai komunitas internasional, kelonggaran pembayaran utang bagi negara-negara Asia yang terkena bencana tsunami, serta pembuatan sistem peringatan dini tsunami di area tersebut.

Listrik Di Meulaboh, Mulai Menyala 24 Jam

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Beberapa jalan di kota Meulaboh, Aceh sejak kemarin mulai dibuka sementara aliran listrik sudah menyala 24 jam. Seperti dilaporkan reporter 68h Ronny Sitanggang dari Meulaboh.

Sama seperti Meulaboh, di kota Banda Aceh menurut reporter 68h Taufik Wijaya, masih banyak jenazah yang masih tertimbun dan belum di evakuasi. Sementara itu akses bantuan di kota ini sudah berlangsung dengan baik. Arus transportasi dan perdagangan dalam kota juga telah berjalan. Reporter 68H Taufik wijaya yang berada di kota tersebut melaporkan beberap pasar tradisional di kota tersebut telah berjalan. Meski demikian warga Banda Aceh masih terlihat kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Reporter 68H di Banda Aceh, Taufik Wijaya, kemarin melaporkan, tenaga pemerintahan di Banda Aceh juga ditambah untuk memulihkan pemerintahan.

Sementara di Aceh besar buruknya sanitasi dan masih banyaknya air yang tergenang mengakibatkan anak-anak ditempat pengungsian terserang penyakit gatal-gatal.

Dari Banda Aceh juga dilaporkan sekitar 3.000-an warga dari Pulau Aceh, Pulau Breueh, Pulau Nasi, Pulau Lampuyang dan Pulau Rubiah, kemarin tiba di Banda Aceh dengan menumpangi kapal nelayan. Mereka ke Banda Aceh untuk mengungsi, karena di pulau-pulau yang terletak di arah barat Banda Aceh, sudah tidak tersedia makanan.

Beberapa kota lain yang sebelumnya masih belum terjangkau seperti wilayah Calang yang terletak kabupaten Aceh Jaya akhirnya juga bisa terjangkau dua hari yang lalu. Kota tersebut berhasil diakses oleh Marinir untuk melakukan evakuasi korban bencana di kota tersebut.

Kapolri: "7 Ribu Personel Tambahan untuk Antisipasi GAM"

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Kepolisian menambah kekuatan pengamanan sekitar 7000 personil yang dikerahkan ke Aceh menyusul adanya laporan penyusupan oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

Kepala Kepolisian dai Bahtiar menyatakan penambahan kekuatan personil tersebut menggenapi kekuatan yang telah diterjunkan di Aceh sebelumnya untuk mengantisipasi kejahatan, seperti penjarahan dan ancaman GAM.

Menurut Kapolri dari laporan yang ada, GAM sudah mulai beraksi khususnya di sekitar Banda Aceh dan Aceh besar dengan menyamar sebagai anggota polisi dan warga biasa. Selain melakukan penyerangan, mereka juga meminta pajak naggroe kepada warga.

Sebelumnya, dilaporkan pasukan TNI dalam jajaran Komando Operasi Pemulihan keamanan dan Batalyon kavaleri 8 menangkap salah satu anggota GAM bernama Fitriadi. Ia ditangkap karena adanya laporan dari Kepala desa Saefudin yang merasa terancam karena dimintai pajak nanggroe.

Bank Dunia Tawarkan 3 Opsi Bantuan Aceh

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Bank Dunia menawarkan 3 opsi kepada Indonesia untuk membantu penanganan pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Bank Dunia James D Wolfenson menyatakan ketiga opsi itu adalah hibah sebesar 25 juta dollar Amerika Serikat, pinjaman tanpa bunga yang dikembalikan dalam jangka waktu 30 tahun serta pinjaman lunak. Menurut Wolfenson, dalam pembicarannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia akan mengutamakan program hibah.

Pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada UGM Revrisond Baswir pun menyarankankan pemerintah mengambil tawaran pertama dari Bank Dunia, yaitu hibah sebesar 25 juta dollar Amerika Serikat. Revrisond memandang aneh adanya alternatif pinjaman dari Bank Dunia bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana tsunami, karena negara lain justru menawarkan moratorium utang.

Dalam KTT Tsunami besok, menurut Revrisond, sebaiknya pemerintah Indonesia memperjuangkan tawaran moratorium utang dari negara-negara anggota Paris Club. Gagasan moratorium utang ini harus ditindaklanjuti secara konkrit. Revrisond menilai, kekhawatiran pemerintah Indonesia soal turunnya rating utang Indonesia di mata internasional, terlalu mengada-ada. Sebab, gagasan moratorium itu datang dari negara-negara tersebut.

Sejumlah Pemimpin Negara Pertegas Komitmen Bantu Aceh

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Konfrensi khusus tsunami di kawasan Asia akan mulai digelar siang nanti di Jakarta. Pertemuan khusus ini mengundang 26 negara termasuk Inggris, Italia, dan Jerman sebagai negara pengusul moratorium atau penjadwalan utang terhadap negara yang terkena bencana Tsunami. Sejumlah perwakilan lembaga internasional juga akan hadir di antaranya Bank Dunia, Unicef, serta sejumlah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.

Semalam, sejumlah pemimpin negara dan menteri mendahului pertemuan ini dengan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Juru bicara kepresidenan Dino PAti Jalal menyatakan dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Negara mempertegas komitmennya untuk membantu Indonesa pasca gempa tsunami yang telah menghancurkan Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara.

Pemerintah Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Amerika Collin Powel dan Presidenm Yudhoyono menyatakan mencabut embargo peralatan militer, khususnya untuk suku cadang pesawat Hercules 130 H milik TNI Anglatan Udara. Dino menambahkan dalam pertemuan tersebut, Powell juga mengungkapkan ia akan merekomendasikan kepada Presiden Ameika Serikat George Bush, agar komitmen Amerika untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah gempa dan tsunami, menjadi proses jangka panjang.

Sementara, pemerintah Cina siap membantu pembangunan jaringan sistem peringatan dini gelombang tsunami di Indonesia serta mendidik para ahli di Indoensia dalam memprediksi gempa bumi dan tsunami. Bantuan tersebut ditawarkan Perdana Menteri China Wen Jia Bao. China juga mengundang Indonesia agar mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri konferensi mengenai gempa dan tsunami di Beijing akhir Januari 2005 ini.

Dino menambahkan selain dengan China, Indonesia dengan Birma juga sepakat mendorong terealisasinya Regional Early Warning System Center (Pusat Sistem Peringatan Dini Regional) di Samudera Hindia. Pasalnya, baik Indonesia dan Birma sama-sama terkena gempa dan tsunami.

Persediaan Makanan untuk Pengungsi, Sangat Terbatas

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Persediaan bahan makanan, minuman dan pakaian untuk para korban bencara gempa dan tsunami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kepala Biro Badan Koordinasi Nasional Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, Manawur Napitupulu mengatakan dalam jangka panjang masih akan banyak dibutuhkan pasokan makanan, minuman dan pakaian. Tetapi hal terpenting yang harus diperhatikan adalah penanganan pasca bencana. Menurut Manawur, hal ini akan dibahas dalam pertemuan internasional besok di Jakarta.

Manawur mengatakan sampai saat ini distribusi bantuan lancar karena koordinasi yang lebih baik dengan peran serta masyrakat dan dunia internasional. Penyaluran bantuan secara umum sudah merata dan mencapai wilayah-wilayah yang semula sulit dijangkau.

Relokasi Korban Bencana, Pemerintah Prioritaskan Pulau Nias dan Simeuleu

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Pemerintah kini mulai memprioritaskan relokasi dan rekonstruksi korban bencana tsunami di Pulau Nias Sumatera Utara dan pulau Simeuleu Nangroe Aceh Darussalam. Untuk ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan dua orang menterinya mengunjungi dua pulau tersebut untuk memastikan upaya penanganan korban dan dampak akibat tsunami berjalan denganbaik. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf diperintahkan mengunjungi Pulau Nias dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali berkunjung ke pulau Simeuleu.

Presiden mengatakan proses rehabilitasi akibat bencana di NAD dan Sumatera Utara secara umum mulai berjalan. Distribusi bantuan pangan dan obat-obatan terus berjalan sejalan dengan pembersihan kota dari sampah dan puing-puing. Presiden optimistis dalam 1 – 2 hari ini aktivitas pasar juga akan semakin baik. Khusus untuk Meulaboh, Presiden mengaku distribusi bantuan masih tersendat karena masih rusaknya jalur darat menuju kota tersebut. Meski demikian bantuan tetap bisa disalurkan lewat pengerahan 4 helikopter dan kapal laut.

Sementara itu Reporter 68H di Meulaboh, Rony Sitanggang melaporkan, hari ini Pertamina melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga minyak di kota tersebut. Dalam operasi pasar itu, pertamina membatasi pembelian bensin, maksimal 5 liter untuk setiap orangnya. Hal itu untuk menghindari penjualan kembali bensin yang telah dibeli masyarakat.

Sebelumnya Ronny Sitanggang melaporkan persediaan BBM di kota itu mulai menipis. Meski demikian hingga kini pasokan secara normal belum bisa dilakukan. Juru Bicara Pertamina Mohammad Harun mengatakan pasokan kebutuhan BBM di kota Meulaboh baru bisa terpenuhi secara normal pada akhir bulan ini. Menurut Harun, gempa dan tsunami telah merusakan sistem penyaluran BBM dan memerlukan waktu hingga akhir bulan ini untuk memperbaikinya. Harun berharap hari ini pasokan BBM kembali merapat di kota tersebut bersamaan dengan pasokan dari depot Sibolga, Sumatra Utara. Harun menambahkan, Pertamina juga akan menghentikan pemberian BBM gratis ke Nangroe Aceh Darussalam. Pemberian gratis minyak tanah hanya untuk tempat-tempat pengungsian.

Sedikitnya 10 Ribu Anak Aceh Hilang

(KBR 68H - 06 Januari 2005) - Sedikitnya 10 ribu anak di Aceh hilang akibat bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember lalu. Demikian seperti dilaporkan Reporter 68H di Banda Aceh, Taufik Wijaya.

Sementara itu Badan Perserikatan Bangsa Bangsa PBB untuk Anak-anak UNICEF tengah membangun 20 pusat untuk anak-anak di Nangroe Aceh Darusalam. Juru Bicara UNICEF Indonesia Kendar Subroto menjelaskan, pusat anak-anak itu akan mendata semua anak yang menjadi korban tsunami, serta anak-anak yang terpisah dari keluarganya pasca tsunami. Menurut Kendar, pendataan itu memang akan berlangsung lama, tapi harus segera dilakukan supaya anak-anak itu bisa segera dipertemukan dengan keluarganya, jika ada.

Menurut Kendar, upaya yang paling penting adalah mempertahankan hidup anak-anak dengan air yang bersih, sanitasi bersih, gizi yang terpenuhi dan perawatan kesehatan yang layak. Anak-anak yang tercerai berai dari keluarganya juga harus dipastikan mendapatkan pengasuhan yang tepat. UNICEF menentang keras upaya jual beli anak, atau penawaran anak-anak itu untuk adopsi. Menurut Kendar, adopsi harus menjadi pilihan terakhir bagi anak-anak itu. Mempertemukan anak-anak dengan keluarga yang masih tersisa menjadi prioritas utama.

Terkait Kasus Pembobolan BNI, Ratusan Rekening Diperiksa

(KBR 68H - 05 Januari 2005) - Kepolisian Indonesia menelusuri 146 rekening mencurigakan, yang diduga menjadi bagian dari aliran dana pembobolan kas Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia Andi Chaerudin mengatakan, polisi telah memblokir 80 persen dari ratusan rekening itu. Akibat pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, negara dirugikan sekitar 1,2 trilyun rupiah.

Polisi juga memasukkan nama bos Gramarindo Group, Maria Pauline Lumowa dalam Daftar Pencarian Orang DPO. Dalam waktu dekat, persidangan in absentia atau pengadilan tanpa kehadiran tersangka, akan digelar. Saat ini polisi masih melengkapi berkas dua tersangka lainnya, Yudi Baso dan Jefry Baso, seperti permintaan kejaksaan.

Drajat Wibowo: "Jangan Gengsi Minta Pengurangan Utang"

(KBR 68H - 05 Januari 2005) - Anggota Panitia Anggaran DPR Drajad Wibowo meminta pemerintah tidak gengsi meminta pengampunan utang kepada lembaga pendonor terkait bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Drajad, pengampunan utang penting dilakukan, guna proses pembangunan kembali Aceh dan Sumatra Utara. Pengampunan utang dalam satu tahun saja bisa mencapai angka 25 triliun rupiah. Apalagi saat ini pengampunan ditawarkan dari lembaga pendonor.

Menurut Drajat Wibowo, pemerintah sebaiknya tidak hanya meminta pengampunan utang, tapi juga penghapusan dan pengurangan bunga.

Sebelumnya, tujuh negara menyatakan siap memberikan pengampunan utang kepada Indoensia, menyusul bencana tsunami yang menewaskan puluhan ribu orang di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan menyetujui pengampunan utang itu. Sementara Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengaku masih enggan menyetujui tawaran itu.

Indonesia Perjuangkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami

(KBR 68H - 05 Januari 2005) - Indonesia kembali menyatakan keinginannya untuk memperjuangkan kesepakatan soal Sistem Peringatan Dini bersama negara-negara tetangga, untuk mengantisipasi bencana tsunami. Sistem Peringatan Dini bencana Tsunami itu akan diupayakan dalam pertemuan pimpinan negara-negara ASEAN dan PBB, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Luar Biasa, yang akan dilakukan 6 Januari, besok.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia mengusulkan langkah darurat dari negara-negara ASEAN terhadap bencana tsunami. Antara lain, langkah tanggap darurat, langkah rehabilitasi dan pencegahan dan mitigasi bencana.

Seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN telah memastikan hadir, serta juga pemimpin negara lain, seperti Srilanka, India, Amerika Serikat, Australia dan Komisi Eropa. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan juga sudah memastikan akan hadir di Indonesia.

Pada hari Kamis besok, Konferensi Tingkat Tinggi akan diawali dengan mengheningkan cipta bagi para korban bencana gempa dan tsunami, 26 Desember 2004, yang menewaskan lebih dari 150 ribu orang dari sejumlah negara di kawasan Asia.

Radio, Sebagai "Kawan" Pengungsi Aceh

(KBR 68H - 05 Januari 2005) - Kantor Berita Radio 68h akan membangun kembali tiga radio jaringannya serta satu radio komunitas Muhamadiyah di Nangroe Aceh Darusalam. Direktur Utama 68H Santoso mengatakan, pembangunan radio ini diperlukan untuk membantu masyarakat Aceh bangkit kembali dari keterpurukan sarana komunikasi.

Radio juga diperlukan untuk memfasilitasi berbagai lembaga untuk melakukan edukasi dan rehabilitasi masyarakat dari trauma pasca tsunami. Radio-radio ini akan dibangun secara darurat dan diperkirakan akan mengudara dalam 3-4 hari setelah dibangun. 68H juga berencana memasang alat pengeras suara di 70 titik lokasi pengungsian untuk memperlancar komunikasi dan pencarian keluarga yang hilang.

Radio akan dibangun di empat titik, yaitu dua stasiun di Banda Aceh, satu stasiun di Sigli dan Meulaboh. Setiap radio diperkirakan menghabiskan biaya 350 juta rupiah. 68H juga memusatkan bantuan pada pembangunan sumur pompa untuk penyediaan aceh bersih, menggunakan dana sumbangan pendengar yang terkumpul lewat dana ‘Kita Peduli Aceh’.

Butuh Beberapa Abad untuk Pulihkan EkosistemAsia Tenggara

(KBR 68H - 05 Januari 2005) - Diperlukan waktu beberapa abad untuk memulihkan kembali ekosistem dasar laut di kawasan Asia Selatan dan Tenggara akibat bencana gempa dan tsunami yang melanda daerah sana.

Direktur Kelautan Lembaga Konservasi Internasional, Ketut Sarjana Putra mengatakan, hutan bakau bisa pulih dalam puluhan tahun, namun terumbu karang membutuhkan waktu paling lama, yaitu mencapai ratusan tahun. Akibat rusaknya ekosistem dasar laut, nelayan di wilayah Aceh dan Sumatra Utara akan kesulitan mendapatkan ikan jenis tertentu, kecuali jenis ikan yang punya karakteristik berpindah-pindah. Ia memperkirakan, dalam waktu dekat sisa-sisa tsunami akan menghasilkan habitat baru yang membiakkan ikan dengan cepat.

Menurut Putra, belum bisa dipastikan berapa bagian dari ekosistem dasar laut yang rusak akibat tsunami. Jika melihat kerusakan pantai sepanjang lebih dari 300 kilometer, diperkirakan, ekosistem telah rusak parah dan mengganggu fungsi ekologi laut.

AS: "Kami Tak Abaikan Nasib Aceh"

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk tidak akan meninggalkan daerah-daerah yang kini menderita bencana tsunami. Ia juga memastikan akan bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin negara Asia untuk mempercepat bantuan kemanusiaan dan pemulihan dari tsunami ini.

Sebelumnya, Amerika Serikat dikritik bergerak lambat dalam menyikapi bencana tsunami ini. Powell mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini bukan soal uang, tapi bagaimana mendistribusikan bantuan serta rencana jangka panjang untuk rekonstruksi daerah-daerah yang porak poranda itu. Sejauh ini Amerika Serikat belum ada rencana menambah jumlah bantuan uang, karena uang yang tersedia belum digunakan.

Associated Press menulis, Menteri Luar Negeri Thailand Surakiart Sathirathai mengatakan, pemerintah Thailand menyambut baik bantuan teknis dari Amerika Serikat untuk membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi tsunami di Laut Hindia dan Laut Cina Selatan.

Lagi, Presiden Keluarkan Izin Pemeriksaan Bupati

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menandatangi surat ijin pemeriksaan dan penyidikan untuk empat orang bupati yang diduga korupsi. Juru Bicara Kepresiden Andi Mallarangeng mengatakan 3 bupati akan diperiksa sesuai usul Kepala Kepolisian Da’I Bachtiar.

Ketiga Bupati itu adalah Bupati Barito Selatan dan Barito Utara di Kalimantan Tengah serta Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sisanya yang akan diperiksa adalah Bupati Folres Timur, Nusa Tenggara Timur. Andi mengatakan ke-4 bupati yang akan diperiksa itu bisa saja hanya sebagai saksi.

Hingga kini surat ijin yang telah dikeluarkan sudah berjumlah 31 surat. Empat di antaranya surat ijin pemeriksaan Gubernur, tujuh belas bupati, tiga walikota dan tujuh orang anggota DPR/MPR.

Tim SAR: "Evakuasi Aceh Tak Dibatasi Waktu"

(KBR 68H - 4 Januari 2005) - Tim SAR Nasional tetap akan mencari dan mengevakuasi korban gempa dan tsunami, baik yang tewas maupun yang masih hidup. Sebelumnya, seorang petinggi Tim SAR mengatakan, operasi pencarian terhadap korban yang masih hidup akan dihentikan setelah selama tiga hari ini tidak ada lagi korban yang berhasil ditemukan. Kepala Seksi Operasi Tim SAR Sumatra Utara, Zainul Tahar mengatakan, tidak akan menghentikan evakuasi hingga benar-benar tuntas.

Zainul Tahar mengatakan dua wilayah, yaitu Aceh Jaya dan Meulaboh, merupakan wilayah paling sulit dijangkau tim evakuasi. Kesulitan utama karena masalah jalur transportasi dan kurangnya peralatan evakuasi yang digunakan tim SAR.

Sebelumnya Pemerintah mengisyaratkan akan menghentikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang diperkirakan masih hidup. Lamsar Sipahutar, Kepala Tim Misi Pencarian mengatakan, operasi pencarian segera dihentikan, setelah korban hidup tidak lagi ditemukan selama tiga hari ini. Pemerintah selanjutnya akan memasuki tahap pembangunan kembali Aceh dan Sumatera Utara.

Ribuan Polisi Hilang Akibat Bencana Tsunami Aceh

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Lebih dari seribu anggota kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Nangroe Aceh Darussalam dinyatakan hilang pasca hempasan gelombang tsunami 26 Desember lalu. Sementara 71 lainnya dipastikan tewas akibat bencana tersebut. Selain itu sejumlah kantor kepolisian wilayah dan kantor kepolisian daerah juga dinyatakan musnah.

Juru Bicara Markas Besar Kepolisian Indonesia Paiman mengatakan guna mengatasi kelumpuhan aktivitas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat, Markas Besar Kepolisian Indonesia mengirimkan Pasukan Bantuan Kendali Operasi yang berjumlah dua ribu personil.

Karena kerusakan parah yang dialami kantor Kepolisian Daerah Aceh, Mabes Polri mendirikan tenda darurat di dekat bandara Blang Bintang sebagai markas sementara kepolisian daerah Aceh. Selain itu Mabes Polri juga akan mengirimkan 71 unit pos polisi bergerak untuk memberikan pengamanan dan pelayanan di tingkat kepolisian resort. Mabes Polri berharap langkah ini bisa mengembalikan fungsi pengamanan di Aceh yang sempat lumpuh

Nasib Puluhan Ribu Warga di Aceh Masih Belum Jelas

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Nasib puluhan ribu warga di empat kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam belum diketahui. Demikian seperti dilaporkan reporter 68H di Meulaboh, Aceh Barat, Rony Sitanggang.

Sebelumnya Rony Sitanggang juga melaporkan ratusan pengungsi di Meulaboh, Ibukota Kabupaten Aceh Barat, Nangroe Aceh Darussalam mulai terserang penyakit. Dokter relawan di posko pengungsi setempat mencatat setiap harinya ada sekitar empat ratus pengungsi berobat. Meski demikian, sesuai dengan data di Posko Pengungsi di Kantor Bupati, jumlah obat-obatan dan peralatan medis masih memadai untuk menangani sekitar 10 ribu pengungsi yang ada di posko tersebut.

Masih di Meulaboh, Reporter Radio Jaringan DALKA FM, Dion melaporkan ribuan pengungsi belum mendapat bantuan secara memadai. Mayat-mayat juga masih bergelimpangan karena belum dievakuasi TIM SAR

Sementara itu hampir dua ratusan pengungsi asal banda Aceh yang tiba Binjai, Sumatera Utara mengaku hingga kini belum pernah mendapat bantuan. Laporan lain dari reporter 68H yang ada di Banda Aceh, Sutami menyebutkan mulai pekan depan kegiatan belajar mengajar akan dimulai. Aktivitas ini diperkirakan akan mempercepat pendataan korban meninggal atau hilang.

Indonesia Tantang Singapura di Final Piala Tiger

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Kesebelasan Indonesia berhasil lolos ke babak final Kejuaraan Piala Tiger setelah mengalahkan Malaysia dengan telak 4-1, kemarin. Pada pertandingan yang disiarkan langsung stasiun televisi Star Sports, Malaysia unggul terlebih dahulu melalui gol Chalidz di pertengahan babak kedua. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pelatih Indonesia Peter Withe menarik keluar bek kanan Ismed Sofyan dan memasukkan penyerang Kurniawan Dwi Julianto. Pada menit ke-70, Kurniawan mampu menjebol gawang Malaysia dan mengubah kedudukan menjadi imbang 1-1.

Setelah terciptanya gol pertama, tim nasional Indonesia langsung mengurung barisan pertahanan Malaysia. Lima menit kemudian, giliran Charis Yulianto yang menjebol gawang tim tuan rumah setelah memanfaatkan sepak pojok Boas Salosa. Setelah itu, Kurniawan memberikan umpan yang matang kepada Ilham Jayakusuma untuk menggetarkan gawang Malaysia. Inilah gol ketujuh Ilham pada turnamen ini. Boas Salossa melengkapi kemenangan Indonesia menjadi 4-1, lima menit sebelum pertandingan usai.

Kemenangan ini membuat Indonesia unggul agregat 5-3 karena di pertandingan pertama Indonesia kalah 1-2. Di final, Indonesia akan menghadapi Singapura yang lolos dari hadangan Myanmar. Final putaran pertama akan berlangsung di Indonesia pada 8 Januari dan putara kedua dilangsungkan di Singapura pada 15 Januari 2005. Inilah keberhasilan Indonesia untuk keduakalinya secara beruntun lolos ke babak final Piala Tiger. Dua tahun lalu, Indonesia juga lolos ke final namun harus kalah dari Thailand melalui drama adu pinalti.

Indonesia Sambut Baik Tawaran Moratorium Utang

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia menyambut baik tawaran moratorium atau pengurangan utang dari sejumlah negara donor, menyusul terjadinya bencana gempa dan tsunami di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara.

Menteri Keuangan Jusuf Anwar meminta, moratorium utang itu diberikan tanpa syarat, dan tidak akan mempengaruhi rating atau peringkat utang Indonesia. Alasannya, jika moratorium itu mengakibatkan turunnya peringkat Indoensia, maka ada resiko yang harus ditanggung yaitu saat Menteri Keuangan menerbitkan surat utang, Indonesia akan mendapatkan bunga lebih tinggi daripada bunga internasional.

Jusuf Anwar menambahkan, penjadwalan utang biasanya diberikan kepada negara pengutang, disertai persyaratan bahwa negara itu harus ada di bawah program Dana Moneter Internasional IMF. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda kini tengah ditugaskan untuk mengecek langsung ke kantor Paris Club di Paris, Perancis, untuk mengetahui tawaran moratorium utang tersebut.

Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional PPN / Kepala Bappenas Sri Mulyani menjelaskan, Departemen Keuangan dan Bappenas akan mengkaji secara detil proposal yang disampaikan.

Siaga I untuk Amankan KTT Khusus ASEAN

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Kepolisian Jakarta menetapkan status keamanan Siaga I untuk mengamankan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Darurat Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara ASEAN, tanggal 4-6 Januari mendatang. Kepolisian juga mengerahkan 2/3 kekuatan, atau sektiar 14 ribu personil.

Kepala Kepolisian Jakarta Firman Gani menjelaskan, pengamanan akan difokuskan di sejumlah tempat penyelenggaraan KTT, berikut wilayah penyangganya. Polisi juga akan mengamankan peserta KTT mulai dari bandara Soekarno-Hatta hingga ke tempat acara berlangsung.

Firman menjelaskan, acara tersebut merupakan momentum besar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, acara ini bisa dijadikan ajang bagi orang-orang untuk melancarkan aksi untuk menarik perhatian masyarakat dunia. Karena itu, Kepolisian Jakarta melakukan pengamanan secara terpadu, meski waktu persiapannya mendadak.

KTT Darurat ASEAN yang digelar di Jakarta ini akan dihadiri sebanyak 21 kepala negara, termasuk Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Kofi Anan. KTT ini akan membahas perkembangan negara-negara ASEAN pasca bencana tsunami.

Nias, Masuk Tahap Rehabilitasi

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Pasca bencana tsunami, Pulau Nias, Sumatera Utara mulai memasuki tahap rehabilitas. Utusan khusus presiden untuk penanganan korban bencana di Nias, TB Silalahi menjelaskan, saat ini di Nias sudah mulai dibangun rumah ibadah, seperti gereja dan mesjid, serta rumah-rumah penduduk yang hancur. Menurut Silalahi, belum bisa diperkirakan berapa kerugian yang diderita Nias. Yang pasti, ada sekitar seribu rumah penduduk yang rusak. Korban meninggal dunia tercatat 139 orang dan yang mengungsi sebanyak dua ribu orang.

Silalahi menambahkan, selama ini korban bencana alam tsunami di Nias merasa pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat Aceh, karena bantuan lebih banyak mengalir kesana. Karena itu, dalam waktu dekat, bantuan akan kembali didatangkan ke Nias, yaitu 50 ton bahan pangan, tenaga bantuan dari Kepolisian Resor setempat dan Kodim, menggunakan kapal laut dan pesawat terbang.

Telegram Polisi Untuk, Awasi Perdagangan Anak Aceh

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Kepolisian Indonesia telah mengirimkan telegram rahasia kepada sejumlah kepolisian daerah, yang letaknya di sekitar daerah pengungsian korban gempa dan tsunami di Nangroe Aceh Darusalam.

Isi telegram rahasia itu adalah untuk mengantisipasi praktik jual beli anak-anak korban bencana. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia Suyitno Landung menjelaskan, kepolisian yang mendapatkan telegram rahasia itu adalah Polda Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan dan kota-kota besar lainnya. Kepolisian Indonesia juga sudah memerintahkan aparat Polda untuk mendatangi tempat penampungan dan pengungsian anak-anak itu, untuk menghindari terjadinya praktik jual beli anak.

Suyitno menjelaskan, polisi sudah mencium sejumlah modus yang digunakan untuk melakukan tindak pidana jual beli anak-anak ini. Misalnya, menggunakan nama yayasan atau kerabat orang tua anak-anak itu. Sanksi hukum yang menanti para pelaku ini diatur menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2003, soal perlindungan anak.

Jaksa: "Abdullah Puteh... Emosional"

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Jaksa Penuntut Umum JPU dalam persidangan kasus dugaan korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh meminta Majelis Hakim menolak semua isi nota keberataan dakwaan yang diajukan Puteh dan Pengacaranya.

Jaksa menilai nota keberatan yang diajukan Puteh dan Pengacaranya hanya berisi ungkapan perasaan kecewa, emosional dan ketidakpuasan terhadap kinerja hakim dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum Chaidir Ramli mengatakan nota keberatan semacam itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa.

Saudara, pernyataan JPU itu disampaikan dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Gedung Uppindo dengan agenda pembacaan pendapat atau bantahan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota keberatan atau tim Pengacara Puteh terhadap isi dakwaan. Sidang dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda Putusan Sela sekaligus permohoan penangguhan penahanan Puteh.

15 Jurnalis di Aceh Selamat

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Sejumlah jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen AJI akhirnya dinyatakan selamat dari bencana gempa dan tsunami yang melanda Nangroe Aceh Darusalam.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Eddy Suprapto menjelaskan, hingga saat ini ada total 15 jurnalis yang telah ditemukan dan dinyatakan selamat. Pencarian jurnalis yang hilang dilakukan dengan menanyakan kepada anggota keluarga atau mengecek ke daerah tempat kerabat jurnalis tersebut. Menurut Edi, medan transportasi yang berat dan jalur komunikasi yang buruk memperlambat proses pencarian. Proses identifikasi pun sulit dilakukan akibat bencana tsunami yang begitu dahsyat.

Hingga kini, masih ada tiga jurnalis Aliansi Jurnalis Independen yang hilang, dan dianggap meninggal dunia. Mereka adalah Muharam M Noer dari Kontras, serta Ridwan Iskak dan E Rismawati dari harian Serambi Indonesia. Sementara itu, jurnalis harian Serambi Indonesia Nazamudin Arbi akhirnya dinyatakan selamat, setelah sebelumnya dianggap hilang.

Kondisi Banda Aceh Berangsur Normal

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Kondisi di kota Banda Aceh sudah berangsur normal, pembersihan puing-puing akibat gelombang tsunami masih terus di lakukan. Sementara mengenai bantuan untuk Meulaboh, terus dilakukan. Sebuah helikopter pengirim bantuan dari Singapura kembali diterbangkan menuju ibukota kabupatan Aceh Barat, Meulaboh hari ini. Helikopter ini membawa 25 orang tim evakuasi dari Singapura, tiga orang dokter, 85 orang operator alat berat dan 55 orang tentara Singapura dan beberapa barang kebutuhan logistik.

Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Posko Penanggulangan Bencana Nasional di Medan, Sumatera Utara mengatakan kemarin Singapura telah mengirim sebuah buldozer ke Meulaboh. Keberangkatan tim dari Singapura tersebut juga diikuti oleh Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Komnas Anak: "Evakuasi Segera Anak Yatim Piatu Aceh"

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas Anak menilai anak-anak di Aceh dan Sumatera Utara yang mengalami bencana gempa dan gelombang tsunami sudah dalam kondisi trauma berat. Untuk itu komnas anak mengusulkan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab segera mengevakuasi anak-anak yang sudah yatim piatu.

Hal itu untuk mengobati trauma berat dan menghindari berjangkitnya penyakit. Sekjen Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan bagi anak yang mengalami trauma berat perlu waktu sekitar enam bulan untuk bisa mengembalikan kondisi psikis dari anak itu.

Aris menekankan pentingnya trauma conselling. Untuk itu komnas anak tengah berusaha membantu menyembuhkan trauma lewat para relawan yang mengetahui psikologi anak. Kini, Komnas Anak tengah menyeleksi para relawan tersebut.

Presiden Akan Keluarkan Aturan Penyaluran Bantuan Aceh

(KBR 68H - 04 Januari 2005) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pengaturan bantuan dan rehabilitasi di Aceh.

Sementara mengenai penanganan anak yatim piatu korban tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Pemerintah akan membentuk tim khusus dengan membangun Panti Asuhan besar di Nanggroe Aceh Darussalam untuk menampung mereka. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan setelah membentuk Panti Asuhan, tim akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengabdopsian anak kepada keluarga yang seagama dan mampu. Namun, pengadopsian anak itu baru akan dilakukan jika ada persetujuan dari pemerintah dan MUI.

Sementara mengenai dugaan telah terjadi jual beli anak, Polisi mulai menyelidiki isu adanya anak-anak korban bencana tsunami di Aceh yang hilang dan diduga dibawa keluar Aceh secara tidak sah atau ilegal. Menurut Juru Bicara Kepolisian Indonesia Paiman, penyelidikan akan dimulai dari rumah rumah sakit, bandara dan jalur-jalur jalan keluar dari Aceh lainnya.

Polisi juga akan memeriksa Yayasan dan orang-orang yang menawarkan adopsi anak yatim piatu korban bencana, termasuk yang saat ini beredar melalui pesan layanan singkat telepon genggam atau sms.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono, memerintahkan Kapolri menyelidiki isu kasus perdagangan anak. Rencananya pemerintah baru hari ini secara resmi akan mengumumkan langkah-langkah penanganan, pendataan dan pengelolaan anak-anak yang kehilangan orang tua dan keluarganya. Sementara Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan, setiap orang yang ingin mengadopsi anak-anak korban tsunami harus melalui persetujuan Menteri Sosial atau Dinas Sosial. Dengan alasan psikososial dan kultural, hanya orang Aceh yang bisa mengadopsi anak dari Aceh.

Air Bersih di Aceh Masih Andalkan PDAM Sumut

(KBR 68H - 03 Januari 2005) - Kebutuhan air bersih di propinsi Nangroe Aceh Darussalam masih harus mengandalkan penyaluran melalui tanki-tanki air milik Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM Medan Sumatera Utara. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, jaringan air bersih milik dua PDAM di Banda Aceh dan Meulaboh dalam keadaan rusak total. Perbaikan akan segera dilakukan, namun untuk sementara pemenuhan kebutuhan air bersih masih harus mengandalkan kiriman tanki-tanki air di luar Aceh terutama dari Jakarta dan Medan

Sebelumnya, menteri kesehatan Siti Fadilah mengatakan, kebutuhan air bersih adalah yang paling utama saat ini. Fadilah berharap departemen pekerjaan umum segera membangun sumur-sumur air bersih agar sanitasi masyarakat korban gempa segera dapat diperbaiki. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi ancaman wabah penyakit menular pasca gempa dan tsunami.

Koordinasi penyaluran bantuan dari berbagai daerah menuju ke posko-posko kemanusian di Banda Aceh masih simpang siur. Reporter radio Prima FM Banda Aceh, Liza Dayani yang juga menjadi koordinator Posko Kemanusiaan Aceh di desa Ateu Menjing Banda Aceh menyatakan, sebuah truk yang mengangkut logistik ke poskonya sempat diancam untuk dibakar, karena membagi-bagikan sendiri bantuan secara tidak merata.

Liza menjelaskan, ribuan pengungsi di Banda Aceh terbagi dua. Yakni pengungsi yang tinggal di posko-posko yang tersebar di seluruh kota, dan pengungsi yang menumpang tinggal di sejumlah rumah yang selamat dari gempa dan gelombang tsunami. Pengungsi di rumah-rumah inilah yang seringkali tak memperoleh jatah bantuan logistik. Banyak di antara mereka yang hingga kini masih kelaparan.

PMI Bangun Rumah Sakit di Lapangan

(KBR 68H - 03 Januari 2005) - Palang Merah Indonesia akan membangun rumah sakit lapangan di ibu kota kabupaten Aceh Barat, Meulaboh. Perlengkapan untuk membangun rumah sakit berkapasitas 150an tempat tidur ini diberangkatkan besok, tanggal 4 Januari 2005. Juru bicara PMI Pusat, Aswi Nugroho mengatakan, baik peralatan maupun tenaga relawan untuk membangun rumah sakit lapangan itu diberangkatkan dengan kapal, dari Jakarta menuju Meulaboh.

Aswi menyebut, diperlukan waktu tiga hari untuk membangun rumah sakit itu hingga bisa dioperasikan. Sebab selain menyiapkan peralatan medis, rumah sakit juga memerlukan instalasi air bersih dan generator listrik yang memadai.

Hingga kemarin sedikitnya sekitar 1.400 jenasah korban tsunami di Meulaboh dimakamkan dalam dua kuburan massal. Diperkirakan masih terdapat ribuan jenasah yang masih tertimbun reruntuhan bangunan, kayu-kayu dan lumpur. Di jalan-jalan, banyak puing-puing reruntuhan bangunan. Lumpur menimbun berbagai sudut kota, selain tumpukan kayu yang dibawa air bah. Untuk mencapai satu jalan ke jalan lain yang ada di dalam kota, sangat sulit. Meulaboh berada di titik terdekat di pusat terjadinya gempa, kerusahan diperkirakan lebih dari 80%.

Pemerintah Kirim 200 Truk ke Aceh

(KBR 68H - 03 Januari 2005) - Mulai hari ini pemerintah akan mengirimkan 200 truk untuk membersihkan Nangroe Aceh Darussalam dari puing-puing akibat gempa dan tsunami. Menteri kesehatan Siti Fadillah Supari mengatakan langkah pembersihan ini sangat terkait dengan kondisi kesehatan para pengungsi. Ia mengakui saat ini penyakit diare, campak serta penyakit infeksi saluran penafasan atas atau ISPA mulai menyerang pengungsi.

Menteri Kesehatan Siti Fadillah mengatakan sejauh ini berbagai penyakit tersebut masih bisa diatasi. Setelah puing-puing dan mayat berhasil dievakuasi semua, secepatnya rumah sakit akan dibangun kembali di Aceh.

Saudara, sejumlah posko bantuan di beberapa wilayah di Aceh mengeluhkan kurangnya persediaan obat-obatan dan kini sebagaian pengungsi mulai sakit. Seperti yang dialami oleh sekitar 5.000-an warga Meulaboh yang mengungsi. Selain kekurangan makanan, mereka banyak yang terserang diare, demam dan gangguan telinga, hidung dan tenggorokan (THT).

SBY: "Prioritaskan Pembersihan Puing-puing"

(KBR 68H - 03 Januari 2005) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan jajaranya untuk memprioritaskan pembersihan kota di propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang hancur terkena tsunami. Yudhoyono mengatakan, pembersihan puing-puing kota akibat tsunami mulai dilakukan dengan mengerahkan seratus alat berat karena sulit dilakukan dengan alat manual.

Presiden juga menolak jika penanganan Aceh dianggap lamban. Kurang maksimalnya penanganan Aceh menurut Yudhoyono karena keterbatasan kapasitas bandar udara di Medan dan Aceh dalam menampung tenaga bantuan.

Menurut dia, pemerintah telah mengerahkan sebagian besar kekuatan TNI beserta peralatannya untuk mengevakuasi korban dan membantu pengungsi.

Saudara, kecamatan Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, yang berjarak 60 km dari Meulaboh dan 190 km dari Banda Aceh, sampai hari keenam lalu belum tersentuh bantuan. Teunom berpenduduk sekitar 18.000 orang. 17 desa dari 35 desa yang ada di kecamatan tersebut hancur total dan sekitar sepertiga penduduk meninggal.

SBY: Tak Ada Perintah untuk Adopsi Anak Aceh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pemerintah membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengadopsi anak-anak korban tsunami di Aceh yang kehilangan orang tuanya. Menurut Yudhoyono, pemerintah hari ini secara resmi akan mengumumkan langkah-langkah penanganan, pendataan dan pengelolaan anak-anak yang kehilangan orang tua dan keluarganya.

Presiden mengeluarkan pernyataan resmi, karena beredar isu mengenai perdagangan ilegal terhadap anak-anak korban bencana di Aceh.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan pemerintah telah menyediakan dana 250 juta rupiah untuk menampung anak-anak korban bencana. Pemerintah juga meminta kepolisian untuk menangkap orang yang kedapatan memperjualbelikan anak korban bencana alam gempa dan tsunami.

Departemen Sosial bekerjasama dengan perkumpulan Aceh sepakat untuk melindungi dan menanggung semua anak korban bencana gempa dan tsunami. Mereka yang sementara ditampung di Panti Asuhan Jalan Pancing Medan Sumatera Utara, menjadi tanggungan pemerintah sampai batas yang tidak ditentukan.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah juga menyatakan, setiap orang yang ingin mengadopsi anak-anak korban tsunami harus melalui persetujuan Menteri Sosial atau Dinas Sosial. Dengan alasan psikososial dan kultural, hanya orang Aceh yang bisa mengadopsi anak dari Aceh. (03 Januari 2005)