Halaman Depan   Laporan Utama   Tajuk 68H   Profil 68H   Agenda 68H

Tuesday, January 18, 2005

Siemens, YTL Malaysia, Berminat Bangun Listrik di Indonesia

Lima investor asing tertarik untuk menanamkan investasi mereka di sector kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro mengatakan kelima investor asing tersebut berasal dari Amerika, Jerman, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara itu akan menanamkan investasi di bidang pembangkit tenaga listrik atau Power Plant. Total investasi yang ditawarkan kepada swasta dibidang kelistrikan mencapai lebih dari lima miliar dollar amerika atau sekitar 45 triliun rupiah.

"Vice President Siemens, tadi datang berminat untuk bidang kelistrikan. Juga Sumitomo, datang. Dari Malaysia, kami surprais, ketika perusahaan YTL (salah satu perusahaan di bidang infrastruktur terbesar di Malaysia---Red) juga berminat membangun pembangkit listrik," kata Purnomo Yusgiantoro.

Sementara untuk sector minyak dan gas, menurut Purnomo sudah ada sejumlah investor asing yang menyatakan ketertarikan mereka untuk berinvestasi. Namun Purnomo enggan menyebutkan para investor asing yang akan menanamkan modalnya di sector migas tersebut. Total investasi yang ditawarkan pemerintah kepada swasta di bidang migas mencapai 6 miliar dollar atau sekitar 48 triliun rupiah.

Sejak kemarin puluhan proyek infrastruktur dengan nilai ratusan trilyun rupiah ditawarkan pemerintah kepada sejumlah investor melalui KTT Infrastruktur.

Pemda Jakarta: "Siap Antisipasi Ancaman Banjir"

(KBR 68H - 18 Januari 2005) - Pemerintah Propinsi Jakarta menyatakan siap mengantisipasi ancaman banjir yang diperkirakan akan datang, pertengahan bulan ini. Sekretaris Satuan Koordinasi dan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Propinsi Jakarta, Soebagyo mengatakan, pemerintah telah menyusun delapan langkah guna menghadapi banjir, Oktober lalu. Beberapa langkah diantaranya adalah, pemantauan secara kontinyu 12 pintu air, sosialisasi terhadap masyarakat soal bahaya banjir, koordinasi dengan sejumlah instansi terkait serta latihan personilnya di beberapa titik rawan banjir .

"Antisipasi, jauh-jauh hari sudah kita lakukan. Bulan Oktober kita sudah persiapkan, dimana kita melakukan kegiatan Pekan Sadar Bencana. Kita juga mengadakan pertemuan, seminar dengan para pakar, bagaimana menangani keadaan darurat. Kita juga sudah meng-appeal unsur-unsur yang dapat kita libatkan kalau terjadi bencana. Sampai dengan hari ini, kita terus monitor terus-menerus. Setiap tiga jam kita informasikan," kata Soebagyo.

Ia mengakui, ancaman banjir di Jakarta akan selalu menghampiri ibukota. Pasalnya kondisi geografis Jakarta tidak menguntungkan, yakni berada di bawah permukaan air laut dan dilintasi oleh sungai. Oleh karenanya, sejumlah sarana dan prasarana seperti sumur pompa dan waduk harus segera dibenahi. Menurut dia, dengan pembenahan sarana itu, maka secara berkala maka 78 daerah rawan banjir di Jakarta dapat diatasi. Ia menambahkan penanggulangan masalah banjir ini juga memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar tiga hingga empat tahun. Saat ini melalui pembangunan proyek banjir kanal timur memasuki tahun kedua dan memakan biaya sebesar 14 Triliun rupiah.

Pemda Ditawari Kelola 400 Pelabuhan Laut

(KBR 68H - 18 Januari 2005) - Departemen Perhubungan menawarkan 400 lebih pelabuhan yang dikelolanya kepada pemerintah daerah. Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan hal ini menanggapi kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengelola pelabuhan di wilayahnya masing-masing. Sebagian dari pelabuhan yang ingin direbut oleh pemda itu berada dalam kewenangan Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Pelindo.

"Ini juga terkait untuk mempercepat pembangunan pelabuhan laut. Pelabuhan kita itu ada 110 yang dikelola Pelindo, dan 400 yang dikelola Perhubungan. Kalau ada pemerintah daerah yang mau mengelola pelabuhan yang 400 itu, saya dengan senang hati mau membicarakannya," kata Hatta Radjasa.

Konflik muncul ke permukaan setelah adanya keputusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang kepelabuhanan. Keputusan itu antara lain memuat kewenangan pemda mengelola wilayah khusus di daerahnya termasuk pelabuhan. Sejumlah pemda bahkan sepakat bertemu di Balikpapan dan bersepakat untuk meminta hak pengelolaan pelabuhan ini. Perebutan pelabuhan antara Pemda dan PT Pelindo antara lain terjadi di Cilegon-Banten, Dumai-Riau dan Gresik-Jawa Timur.

Menkes Belum Terima Laporan Wabah Penyakit Serius di Aceh

Pemerintah menjanjikan akan segera menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah berjangkitnya wabah penyakit di kantong-kantong pengungsi di Aceh. Ketua Tim Formatur Aceh, Farid Anfasa Moeluk mengatakan, skenario pencegahan penyakit yang akan disiapkan pemerintah antara lain, dengan mengadakan imunisasi massal untuk para pengungsi, penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi. Meski demikian sejauh ini, Farid mengaku belum menerima laporan adanya wabah penyakit serius atau kejadian luar biasa yang menyerang para pengungsi korban Tsunami.

"Termasuk perlu dilakukan imunisasi massal, ini segera harus dilakukan, tidak boleh ditunda. Juga penyediaan air bersih. Termasuk, masalah sampah. Kita tahu, banyak jenazah disana, yang belum dikebumikan. Ini kalau tidak segera dibersihkan, bisa menimbulkan penyakit," kata Farid Anfasa Moeloek.

Farid menambahkan, pemerintah juga akan berusaha menyediakan relokasi atau tempat penampungan sementara yang layak huni bagi para pengungsi sebelum mereka kembali ke tempat tinggal asalnya. Selain itu Farid berharap, Departemen Kesehatan mengirimkan sebagian fasilitas medisnya ke Aceh untuk menggatikan infrastruktur kesehatan di propinsi itu yang rusak berat.

Jerman & Italia Bersedia Konversi Utang Indonesia

(KBR 68H - 18 Januari 2005) - Jerman dan Italia menyetujui skema konversi utang Indonesia untuk mendukung pemulihan situasi Indonesia pasca bencana di Nanggroe Aceh Darrusalam NAD. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengatakan pemerintah Jerman bersedia untuk mengalihkan konversi utang dalam jumlah yang besar. Sedangkan Italia menyetujui konversi utang sebesar 30 juta euro, untuk proyek-proyek tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk rekonstruksi Aceh. Menurut Hasan, skema konversi utang diajukan karena Indonesia tidak menghendaki skema pemotongan utang.

Selain skema konversi utang, sejumlah negera juga menyatakan komitmennya untuk memberi hibah dan pinjaman lunak kepada Indonesia. Jerman menyediakan dana 500 juta euro untuk Indonesia dan Sri Lanka. Sedangkan Perancis menawarkan pinjaman lunak sebesar 300 juta euro dengan bunga satu persen masa tenggang pembayaran 10 tahun, dan masa pembayaran 30 tahun. Menurut Hasan, sukar bagi Perancis untuk mengkonversi pinjaman lunak menjadi hibah, karena hibah harus diambil dari anggaran belanja tahunan sedang pinjaman lunak diambil dari perbendaharaan negara. Hasan menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan teknis, Menteri Luar Negeri menyarankan presiden segera mengirim Menteri Keuangan ke negara yang di kunjungi tim delegasi diplomasi kemanusian Indonesia.

FAO Bantu Bibit Pangan untuk Aceh

(KBR 68H - 18 Januari 2005) - Organisasi pangan dunia FAO, memberikan bantuan untuk bidang pertanian di Nanggroe Aceh Darusallam berupa bibit tanaman dan pupuk senilai 18 Milyar rupiah. Menurut Menteri Pertanian Anton Aprianto, bantuan tersebut merupakan bantuan jangka pendek untuk membenahi sektor-sektor pertanian yang hancur akibat gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 lalu.

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Wijanarko Puspoyo, mengatakan, hingga hari ke 20 pasca bencana Tsunami, sudah ada persediaan beras di Aceh sebanyak 35 ribu ton , sedangkan di Sumatera Utara sebanyak 50 ribu ton. Widjanarko menambahkan, bantuan beras tersebut akan terus dikirim dari luar Aceh dan Sumatera Utara, untuk memenuhi kebutuhan hingga 4 bulan kedepan

Sementara itu, pengungsi di beberapa tempat di Meulaboh hingga kini belum mendapat bantuan uang. Hal ini membuat sejumlah pengungsi terutama laki-laki terpaksa mencari besi-besi tua untuk dijual. Seperti dilaporkan reporter 68 H di Meulaboh, Fariansyah.