Pekan Depan, DPR Panggil Sekretaris Wakil Presiden

(KBR 68h - 21 Januari 2005) DPR berencana memanggil bekas Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherjanto untuk didengar kesaksiannya seputar surat kepada menteri kabinet Indonesia Bersatu. Wakil Ketua Komisi II DPR Alex Litaay menyebutkan, DPR berencana akan memanggil Prijono pekan depan, untuk memberikan kesaksian sebenarnya soal alasan pengiriman surat tersebut. Tugas pemanggilan ini, menurut Litaay, diamanatkan oleh Badan Musyawarah DPR.

"Tugas DPR itu memanggil pemerintah dalam rangka mengontrol pemerintah. Karena itu tugas konstitusional, itu harus dipenuhi, karena kita semua tunduk pada konstitusi negara. Mungkin yang pertama kita panggil adalah bekas Sekretaris Wakil Presiden. Kemudian dari keterangannya dianggap perlu memanggil Wakil Presiden, ya kita panggil," tutur Litaay.

Surat yang membuat polemik itu ditandatangani oleh Sekretaris Wakil Presiden, menggunakan kop Kantor Istana Wakil Presiden dan ditujukan kepada seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu dan pemimpin lembaga pemerintah non departemen. Dalam surat itu tertera, jika materi rapat kerja dengan DPR tidak terlalu penting, maka tidak perlu datang karena hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Hingga kini Prijono belum bisa dimintai keterangannya. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membantah adanya instruksi untuk membuat surat seperti itu.

Penghormatan Terakhir dari Hong Kong untuk Zhao Ziyang

(KBR 68h - 21 Januari 2005) Ribuan orang di Hong Kong memberikan penghormatan terakhir kepada bekas pemimpin Partai Komunis Cina, Zhao Ziyang, dalam suatu upacara penyalaan lilin. Ini adalah penghormatan terakhir dalam jumlah paling banyak atas kematian Zhao. Ribuan orang itu menyuarakan duka cita yang mendalam atas kematian Zhao, sekaligus meminta pembebasan para pejuang demokrasi. Diperkirakan jumlah orang yang memberikan penghormatan terakhir kepada Zhao itu mencapai delapan ribu orang.

Reuters menulis, para pelayat sempat melakukan hening selama satu menit dan membungkuk penuh rasa hormat di depan foto Zhao Ziyang, yang dihias dengan spanduk bertuliskan ‘hentikan kepemimpinan satu partai’, suatu ungkapan yang dibenci pemerintah Cina.

Zhao adalah bekas pemimpin yang dihormati di Cina, meninggal Senin lalu di usia 85 tahun. Ia menghabiskan 15 tahun di dalam tahanan rumah karena berseberangan dengan pemerintah. Ia mendukung perjuangan para demonstran di Lapangan Tiananmen tahun 1989 lalu. Warga Hong Kong setiap tahunnya memang melakukan upacara penyalaan lilin untuk memperingati peristiwa Tiananmen. (reuters/cit)

Bini Buchori : “CGI Harusnya Beri Sanksi Kepada Indonesia”

(KBR 68h - 21 Januari 2005) Negara-negera pemberi utang kepada Indonesia yang tergabung dalam CGI dinilai tidak terlalu peduli terhadap kinerja Indonesia dalam memberantas korupsi, karena terus memberikan utang-utang baru kepada Indonesia. Aktivis LSM Prakarsa Bini Buchori mengatakan, negara-negara itu seharusnya memberi sanksi kepada Indonesia karena tidak serius dalam memberantas korupsi, sehingga peringkat korupsi Indonesia juga tetap tinggi. Ini artinya, negara kreditor juga tidak bertanggung jawab atas kredit yang mereka berikan kepada Indonesia.

"Rating korupsi kan tinggi. Tapi kenyataannya Indonesia tetap diberikan utang, ini menunjukkan kreditor tidak terlalu peduli. Yang penting adalah bagaimana supaya tetap mencairkan utang baru bagi Indonesia," ujar Bini. Menurut Bini, ketidak pedulian ini muncul karena negara kreditor terkait dengan upaya mereka untuk terus memperlancar investasi di Indonesia.

Menurut Bini, negara-negara pemberi utang itu juga seharusnya melakukan audit terhadap utang-utang masa lalu. Sanksi lain yang seharusnya juga diberikan kepada Indonesia adalah mengurangi jumlah utang serta pencairan utang dilakukan sedikit demi sedikit.

Selain itu, juga harus dibentuk mekanisme pelaporan balik kepada negara pemberi utang, untuk menjabarkan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Indonesia sehingga pantas mendapatkan utang-utang segara. Dengan mekanisme pelaporan balik itu, maka kebocoran utang bisa agak dicegah. Karena sampai sekarang tidak ada mekanisme macam ini, menurut Bini, negara kreditor terlihat tidak bertanggung jawab, karena terus meminjamkan utang kepada negara yang juga terus membocorkan utamg tersebut. (kkm/cit)

Depdagri Wajibkan Daerah Persiapkan Daftar Pemilih untuk Pilkada

(KBR 68h - 21 Januari 2005) Departemen Dalam Negeri mengharuskan setiap pemerintah daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun ini menyiapkan daftar pemilih di wilayahnya masing-masing. Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf menjelaskan, untuk menentukan daftar pemilih, Departemen Dalam Negeri akan memperbaharui data P4B atau Pendataan Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan yang sudah diterima dari Komisi Pemilihan Umum KPU tanggal 8 Desember lalu. Menurut Ma’ruf, data P4B itu selanjutnya akan dikombinasikan dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki Depdagri. Dengan begitu, sudah bisa ditentukan daftar pemilih untuk tingkat kecamtan, kabupaten hingga provinsi.

"Melalui P4B dikombinasikan dengan sistem informasi kependudukan, pada saatnya, kita berharap pemernitah daerah sudah bisa menyajikan daftar pemilih per kabupaten, kota maupun provinisi," ujar Ma'ruf. Dengan begitu, Komisi Pemilihan Umum Daerah bisa bisa mengorganisir, misalnya menentukan banyaknya TPS, PPS, PPK dan sebagainya, berdasarkan jumlah pemilih yang ada.

Ma’ruf berharap, dengan kombinasi data P4B dengan data administrasi kependudukan, pada akhir Februari nanti daftar pemilih sudah bisa ditetapkan. Guna mendukung pelaksanaan pilkada ini, Departemen Dalam Negeri juga akan menginventasir kesiapan alat peraga pemilu yang ada di kabupaten maupun provinsi.

Banjir Mulai Surut, Jakarta Siaga 4

(KBR 68h - 21 Januari 2005) Ketinggian air di Pintu Air Manggarai terus turun, sehingga akhirnya status Jakarta diturunkan dari Siaga 3 menjadi Siaga 4. Penjaga Pintu Air Manggarai Adi Widodo mengatakan, sejak pukul 12 siang tadi ketinggian air turun dari 760 cm menjadi 750 cem. Sementara pada pukul 16 sore tadi, tinggi air surut hingga angka 630 cm. Namun air sempat naik kembali menjadi 740 cm setelah Jakarta diguyur hujan selama 30 menit pada pukul 18 tadi. Angka 740 cm inilah yang terakhir tercatat di Pintu Air Manggarai.

Batas normal tinggi air di Pintu Air Manggarai adalah 750 cm. Sejak pukul 7 pagi tadi, di beberapa wilayah di Jakarta Selatan dan Timur sudah mulai surut. Misalnya di Kampung Melayu Kecil, hanya tinggal RT 11 dan RT 10 serta daerah bantaran sungai saja yang masih terendam air setinggi betis orang dewasa. Sebelumnya 14 RT dari 15 RT di sana yang terendam banjir.

Sepeninggal Militer Singapura, Penanganan Pengungsi di Meulaboh Bisa Lebih Berat

(KBR 68h - 21 Januari 2005) Relawan di posko pengungsian di Meulaboh Aceh Barat menilai kondisi penanganan kemanusiaan akan lebih berat, setelah militer Singapura meninggalkan Meulaboh hari ini. Taufan, relawan dari Posko Peduli Bencana di Meulaboh menjelaskan, tenaga asing yang terasa berguna secara signifikan adalah tenaga medis yang bersedia menginap di tempat-tempat pengungsian. Militer asing juga selama ini sangat membantu di bidang distribusi logistik.

"Sebenarnya, kondisinya akan makin berat. Karena kita masih membutuhkan medis dan bantuan dari luar," ujar Taufan. Ia menambahkan,"Tenaga medis yang dibutuhkan adalah yang bisa terjun ke kamp pengungsi, bukan hanya tinggal di kota."

Sepeninggal militer Singapura di Meulaboh, menurut Taufan, para relawan lokal yang ada di sana akan meningkatkan kinerja masing-masing dari tiap kelompok yang ada. Menurut Taufan, kebutuhan obat-obatan dan tenaga medis masih sangat tinggi di kamp pengungsian di Meulaboh. Untuk logistik, bahan makanan yang dibutuhkan saat ini adalah beras, bukan lagi mi instan. Relawan juga tengah memikirkan cara membangun sekolah darurat supaya anak-anak di tempat pengungsian bisa tetap belajar.

Self Help, Rakyat Aceh Harus Menolong Diri Sendiri Pasca Tsunami

(KBR 68h - 21 Januari 2005) Arsitek asal Aceh, Kamal Arif memunculkan gagasan self-help atau mengajak para pengungsi Aceh pasca tsunami untuk membantu diri mereka sendiri. Ia mengatakan, kegiatan self help ini bisa digunakan diantaranya untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Menurut Kamal, hal itu justru akan membantu para pengungsi mengatasi trauma. Pengungsi kini sudah mulai membangun diri secara mental dan juga fisik, seperti bangunan rumah. Hal ini terlihat di pantai Sigli dan Banda Aceh.

"Kita bekerja dengan semangat rakyat, supaya dirinya ikut terlibat dalam pembangunan itu. Sehingga rakyat tidak dijadikan semacam orang yang menerima apa yang kita pikirkan, tapi mereka sendiri tidak terlibat dalam pembangunan itu," begitu ujar Kamal.

Konsep self-help atau membantu diri sendiri, menurut Kamal, tidak sekedar membiarkan konsep rekonstruksi Aceh berlangsung tanpa melibatkan warga. Para warga sebagian besar berkeinginan kembali ke wilayahnya sendiri, kecuali yang terletak sekitar 2-3 kilometer dari pantai. Daerah itu kini sudah berubah menjadi rawa dan tidak bisa ditempati kembali.

Tahapan Pilkada Langsung Akan DIperpendek

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Pemerintah akan berupaya memperpendek seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan atau 180 hari. Usai rapat kabinet terbatas sore ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf mengatakan, upaya memperpendek seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah, akan dilakukan tanpa mengurangi kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah tentang Pilkada.

Sesuai aturan yang ada, proses pemilihan kepala daerah akan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelantikan. Guna memperpendek ketiga tahapan itu, Departemen Dalam Negeri berencana memotong alokasi waktu beberapa kegiatan. Misalnya, untuk pendataan calon yang waktunya dijatah tujuh hari, kemungkinan akan dipotong tiga hari saja. Menteri Dalam Negeri beralasan, upaya mempercepat proses pilkada ini untuk mengurangi konflik yang mungkin timbul, sehingga kerawanan yang mungkin ada, bisa diperkecil.

Tahun ini akan digelar 226 pemilihan kepala daerah secara langsung, di berbagai provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Diantaranya, di pulau Sumatra akan digelar pilkada sebanyak 79 kali pemilihan, Jawa 43 kali pemilihan, Kalimantan 21 kali pemilihan, Sulawesi 32 kali, Bali, NTB dan NTT 19 kali, Maluku 10 kali dan Papua serta Irian Jaya Barat sebanyak 22 kali pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah itu untuk memilih gubernur, dan bupati atau walikota secara langsung oleh masyarakat. (wil)

Radio Komunitas Muhammadiyah, Pulihkan Psikologi Warga Banda Aceh

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Keberadaan Radio Komunitas Muhamadiyah yang mengudara di Banda Aceh sejak dua pekan lalu sudah memperlihatkan manfaatnya. Wakil Ketua Muhamadiyah Dien Syamsudin mengatakan, keberadaan radio tersebut di sana memenuhi kebutuhan psikologis warga Banda Aceh yang masih terus membangun dirinya pasca bencana tsunami. Radius siaran radio komunitas ini menurut Dien cukup luas, dan bisa terdengar sampai ke Indrapuri dan Sigli. Sejumlah program untuk memulihkan warga Banda Aceh pasca tsunami mulai digelar di radio tersebut.

"Program yang disusun memberikan informasi atau penjelasan tentang upaya pemulihan dari berbagai pihak, tidak hanya dari Muhammadiyah tapi juga dari Satkorlak," tutur Dien. Muhamadiyah juga memberikan bimbingan mental kerohanian dengan pendekatan keagamaan, juga program rehabilitasi mental.

Saat ini keberadaan radio komunitas Muhamadiyah ini masih dikerjakan tenaga yang sangat terbatas. Menurut Dien, keberadaan radio seperti ini juga diperlukan di tempat-tempat lain di penjuru Aceh, misalnya di Meulaboh, Aceh Barat, juga di wilayah Utara, yaitu di Lhokseumawe. (cit)

AS Tarik Mundur Militer Dalam Waktu 2 Bulan

(KBR 68H-21 Januari 2005)-Militer Amerika Serikat, kelompok relawan terbesar untuk korban tsunami, akan segera memulai penarik mundur pasukan dari negara-negara korban gempa dan tsunami. Berbicara di Kuala Lumpur malaysia, Komandan Marinir Amerika untuk pasifik, Thomas Fargo mengatakan militer Amerika akan mulai mengalihkan fungsi operasi kemanusiaan itu kepada pemerintah negara-negara korban gempa dan juga organisasi internasional.

Fargo mengatakan misi kemanusiaan di Indonesia, India, Srilanka, Thailand dan negara-negara lain yang terkena tsunami kini mulai pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan dua tahap itu akan dilaksanakan oleh pemerintah negara setempat.

Komandan Marinir Amerika untuk Pasific, Thomas Fargo mengatakan sekitar 15 ribu pasukan Amerika akan mundur dari seluruh wilayah korban gempa dan tsunami dalam waktu 60 hari. Keputusan itu menyambut permintaan pemerintah Indonesia yang menginginkan pasukan asing meninggalkan Aceh pada akhir bulan maret. Menteri pertahanan Malaysia, Najib Razak mengatakan Fargo sempat menegaskan Amerika Serikat akan mundur dari Aceh pada akhir Februari nanti. Keputusan tersebut ditanggapi organisasi internasional dengan penuh kekecewaan. Mereka berharap pasukan Amerika mau bertahan lebih lama membantu memfasilitasi operasi kemanusiaan di negara korban gempa dan tsunami, seperti di Aceh. (nit/AP)

Korban Gempa dan Tsunami di Aceh dan Sumut, Lebih dari 166 Ribu Jiwa

(KBR 68H-21 Januari 2005)Departemen Kesehatan melaporkan jumlah korban di Aceh dan Sumatera Utara hingga 20 Januari 2005 adalah sekitar 166.760 jiwa. Korban luka yang dirawat inap di berbagai rumah sakit sebanyak lebih dari 1.700 jiwa dan dirawat jalan sekitar lebih dari 36 ribu jiwa. Sementara itu departemen sosial melaporkan jumlah penduduk yang hilang sebanyak 12 ribu orang dan pengungsi sekitar lebih dari 555 ribu.

Informasi tertulis dari Media center Lembaga Informasi nasional menyebutkan sebanyak 60 truk di gunakan untuk evakuasi belum berfungsi sepenuhnya karena banyak tenaga relawan yang beristirahat menjelang hari raya idul adha. Hingga saat ini di kota Banda Aceh yang emnjadi prioritas utma pengevakuasian mayat berada di kawasan Darussalam, lampineung, Sarue, Lampohdaya dan kawasan keudah. Sementara itu palang merah internasional melaporkan sebanyak 100 relawan mereka melayani banyuan medis kepada sekitar 1400 orang setiap hari di tempat pengungsian. Palang merah internasional juga memberikan bantuan alat masak, dan obat-obatan serta air bersih hingga dua bulan kedepan.

CGI Tak SeriusTanggapi Masalah Kehutanan

(KBR 68h - 21 Januari) - Organisasi negara donor untuk Indonesia, CGI tidak serius dalam memperhatikan masalah kehutanan. Koordinator Lembaga pemerhati lingkungan Forest Watch, Togu Manurung mengatakan negara-negara maju yang tergabung dalam CGI justru melanggengkan illegal logging atau penebangan liar dengan membiarkan produk dari illegal logging tetap masuk kenegaranya. Lebih dari itu CGI tetap memberikan pinjaman baru terhadap pemerintah Indonesia, meskipun mengetahui dilapangan kehancuran hutan Indonesia tetap saja terjadi.

“Disayangkan, walaupun pemerintah indonesia belum melaksanakan PR nya khususnya dalam bidang kehutanan ini, tetap saja mereka memberikan pinjaman 2,8 miliar dollar ditambah grand 600 juta.” kata Togu, “ dan dalam hal tindak pidana kehutanan ini, sesungguhnya negara-negara maju itu punya peranan. Mereka tetap membiarkan produk dari hasil kayu curian itu masuk ke pasar mereka”.

Togu Manurung mengatakan pemerintah Indonesia sebelumnya mendeklarasikan perang terhadap Illegal logging atau penebangan liar pada 11 november lalu. Pda sidang CGI tahun 2000 sebelumnya juga pemerintah berkomitmen dengan 12 butir dalam bidang kehutanan. Namun Togu mengatakan hingga kini tak ada satupun dari komitmen pemerintah di bidang kehutanan yang dilaksanakan. Kerusakan hutan terus terjadi, sementara CGI tetap memberikan pinjaman tanpa menanggih janji pemerintah tersebut.

Negara-negara yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia(CGI) meminta, Indonesia membuat target waktu dalam memberantas korupsi. Anggota CGI juga menanyakan penanganan Indonesia dalam penyelundupan kayu (ilegal logging. Namun dari hasil pertemuan CGI ke 14 kemarin, Organisasi negara donor untuk Indonesia, ini tetap akan memberikan pinjaman sebesar 2,8 miliar dollar Amerika yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, APBN 2005. Diluar dana tersebut, CGI akan memberikan hibah untuk rehabilitasi Aceh dan Sumatera Utara sehingga total dana dari CGI mencapai 3,4 miliar dollar Amerika. (nit)

GOWA Siapkan Kuasa Hukum

(KBR 68H-27 Januari 2005)Lembaga Swadaya Masyarakat Government Watch, GOWA, menuding adanya pelanggaran hak asai manusia dalam penangkapan koordinator GOWA, Farid Faqih di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. GOWA telah menyiapkan kuasa hukum untuk mengungkap kasus itu. Sekretaris Jenderal GOWA, Andi Syahputra menegaskan, pemukulan yang dilakukan tentara terhadap Farid Faqih jelas telah melanggar HAM. Andi melihat adanya kejanggalan dalam penangkapan Farid Faqih, yang sebelumnya pernah menginformasikan adanya manajemen yang kurang baik dalam penyaluran bantuan, sehingga terjadi penumpukan barang bantuan.

Kemarin, koordinator GOWA, Farid Faqih, dan seorang rekannya ditahan Kepolisian Resor Banda Aceh untuk diperiksa atas sangkaan menyelewengkan bantuan bagi korban bencana. Farid Faqih dituduh melanggar prosedur administrasi pengambilan bantuan di Pangkalan Udara TNI AU Blang Bintang. Selain Farid, 23 relawan Front Pembela Islam juga dimintai keterangan. Menurut Andi, GOWA sudah terlibat dalam penyaluran bantuan di Aceh sejak 28 Desember silam. GOWA bekerjama dengan World Food Programme, sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengamankan bantuan agar sampai ke tangan pengungsi.

Sementara itu, ditangkapnya koordinator GOWA, Farid Faqih mengindikasikan tidak adanya niat baik untuk mencari solusi damai bagi Aceh. Sosiolog sekaligus pengamat gerakan pasca kolonial, George Junus Aditjondro menyebutkan, sangkaan penyelewengan bantuan yang dituduhkan kepada Farid Faqih, menyiratkan adanya upaya mempersulit pemberian bantuan kepada para korban bencana tsunami. Menurut George, tawaran berunding damai seharusnya tak disertai dengan situasi penangkapan dan pemukulan aktivis HAM di Banda Aceh.Tindakan tentara itu akan mempersulit posisi pemerintah Indonesia dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka yang direncanakan berlangsung hari ini di Helsinki Finlandia.(dcb)

Satu Juta Orang Menganggur Akibat Tsunami

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi 26 Desember lalu, menyebabkan sekitar satu juta orang kehilangan pekerjaannya. Data tersebut dikeluarkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kemarin. Untuk memecahkan masalah pengangguran itu, ILO menyatakan, perlu ada pemulihan padat karya, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok terentan dan pembangunan kembali mekanisme perlindungan sosial.

Bencana tersebut, menghancurkan rumah, bangunan, jalan, jembatan, persediaan air, listrik, panen, irigasi, dan tambak, aset produktif serta usaha kecil. Hal ini berdampak pada mata pencaharian orang di wilayah bencana. Lebih parah lagi, bencana itu menimpa kaum miskin yang umumnya tinggal di pinggiran pantai atau daerah marginal serta mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian dan kekayaan yang tidak seberapa.

Menurut ILO, di Indonesia, diperkirakan ada 600 ribu orang yang kehilangan sumber penghidupan, akibat bencana yang menimpa Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Mayoritas pekerjaan yang hilang di bidang perikanan, bisnis skala kecil, pertanian dan usaha kecil yang tidak terdaftar. Tingkat pengangguran di provinsi itu diperkirakan mencapai 30 persen, atau lebih. Angka itu meningkat drastis dari angka semula 6,8 persen di masing-masing provinsi. Sebelum bencana tsunami, sekitar 9,7 juta orang menganggur di Indonesia. Artinya, jumlah keseluruhan penganggur meningkat sebanyak 6 persen akibat krisis.

Di Srilanka, lebih dari 400 ribu orang pekerja di bagian timur, selatan, dan barat wilayah pantai yang terkena bencana, kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Mayoritas pekerjaan yang hilang di Srilanka adalah di bidang industri perikanan, hotel, dan pariwisata, serta ekonomi informal.

Tingkat pengangguran di provinsi yang terkena bencana, di Srilanka diperkirakan meningkat, sebelum bencana angka pengangguran sebesar 9,2 persen, menjadi lebih dari 20 persen. Sebelum tsunami, di Srilanka, sekitar 725 ribu orang menganggur. Artinya, jumlah keseluruhan penganggur meningkat 55 persen atau lebih.

ILO menilai, bantuan dan dukungan terhadap lokasi bencana, seperti dalam bentuk pembangunan kembali infrastruktur fisik, termasuk peralatan untuk memulihkan mata pencaharian, dapat memberdayakan sekitar 50 - 60 persen korban untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri, pada akhir 2005. Di perkirakan dalam waktu 24 bulan ini, rekonstruksi wilayah bencana dapat mengembalikan pekerjaan sekitar 85 persen lahan pekerjaan. (***)

Pemerintah Jakarta Siap Tangani Pengungsi Banjir

(KBR 68h-21 Januari 2005)-Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengaku siap menangani para korban banjir di Jakarta. Wakil Gubrnur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pemda telah menyiapkan sejumlah posko untuk membantu para korban banjir. Bantuan makanan dan obat-obatan serta dokter telah disiagakan di posko-posko banjir yang tersebar di lima wilayah. Namun demikian, Fauzie meminta agar masyarakat mematuhi himbauan pemda untuk mengungsi.

"Kita siap dengan segala macam yang dibutuhkan oleh warga. Yang saya minta cuma satu kalau dihibau untuk mengungsi dipatuhi, jangan tunggu airnya datang. Itu bikin proses evakuasi terhambat." ujar Fauzie

Banjir yang melanda Jakarta sejak dua hari terakhir disejumlah tempat mulai terlihat surut. Akibat banjir tersebut puluhan rumah penduduk terendam. Ratusan warga terpaksa mengungsi ketempat-tempat yang dinilai aman. Data dari pusat Krisis Pemerintah Provinsi DKI jakarta hingga kemarin menunjukan sebanyak 26 ribu warga Jakarta mengungsi. Jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Jakarta Timur yaitu sekitar 20 ribu orang.

Dana dari CGI cukup tambal APBN 2005

(KBR 68H-21 Januari 2005)-Kucuran dana sebesar 3,4 milyar dollar amerika dari organisasi negara donor untuk Indonesia CGI dinilai sudah cukup menambal kekurangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN 2005. Pengamat ekonomi lembaga penelitian CSIS Pande Radja Silalahi mengatakan jumlah itu bahkan sedikit diatas dana yang dianggarkan APBN. Tapi untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi aceh dan sumatera Utara pasca gempa dan tsunami, dinilai masih sangat kurang. Semua nantinya akan bergantung pada kebutuhan apa yang akan digunakan pertama kali dari dana rehabilitasi tersebut.

"kalau liat anggaran yang dianggarkan APBN cukup, bahkan sedikit diatas. Tetapi kalau untuk memenuhi usaha diaceh, saya melihat masih jauh dibawah kebutuhan kita. Hanya bergantung pada untuk apa dana itu digunakan pertama kali". kata Pande

Pande Radja Silalahi mengatakan hingga kini dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi Aceh masih dihitung dengan perkiraan yang kasar. Tapi karena sudah ada pos yang dianggarkan oleh CGI maka akan memudahkan untuk pencairannya. Pande menambahkan pemerintah kini harus berhitung setiap waktu besarnya kebutuhan yang digunakan untuk rehabilitasi Aceh dan sumatera Utara yang akan berlangsung lama.

Organisasi negara donor untuk Indonesia, CGI akan memberikan pinjaman sebesar 2,8 miliar dollar amerika yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, APBN 2005. Diluar dana tersebut, CGI akan memberikan hibah untuk rehabilitasi Aceh dan Sumatera Utara sehingga total dana dari CGI mencapai 3,4 miliar dollar amerika. (nit)

Menteri Kehutanan: "Pemerintah Daerah Harus Tindak Tegas Aparat yang Terlibat Penjarahan Hutan"

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Menteri Kehutanan MS Kaban meminta pemerintah kabupaten dan kota serta aparat hukum menindak tegas penjaga hutan yang merusak hutan. Dalam kunjungan ke Kediri, Jawa Timur, Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, kasus penjarahan hutan merupakan masalah nasional. Perusakan hutan bisa menyebabkan bencana nasional.

MS Kaban meminta, aparat daerah tidak takut menindak penjarah hutan, meski dilindungi oknum pejabat tinggi. "Jadi Kapolres tidak ada alasan lagi mengerem kasus. Masyarakat harus tahu, kalau Kapolres menghalang-halangi menyidang pelaku, berarti Kapolres ada main. Kalau Kepala Kejaksaan Negeri juga menghalangi, berarti Kajari juga ada main. Hakim juga kalau menjatuhkan hukuman yang rendah terhadap para cukong, ada permainan apa antara hakim dengan cukong?" tegas MS Kaban.

MS Kaban menambahkan, sejak tahun 1998 terdapat 60 juta hektar hutan di Indonesia yang dirusak orang tak bertanggungjawab. Kerugian mencapai 40 - 50 trilyun rupiah per tahun. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan keputusan untuk menindak aparat yang terlibat perusakan dan penjarahan hutan. (Kontributor Kediri - Zainal Arifin)

Tabungan Warga Aceh di Bank 6,5 Trilyun Rupiah

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Hingga saat ini pemerintah belum mengatur kejelasan perihal dana masyarakat korban gempa Aceh yang masih tersimpan di bank. Salah satu anggota tim Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Aceh yang dibentuk DPR, Harry Azhar menyatakan hingga saat ini dana masyarakat Aceh korban gempa yang tersimpan di bank mencapai 6,5 trilyun rupiah.

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pengaturan mengenai kelanjutan dana masyarakat yang meninggal akibat gempa di Aceh

"Kita belum tahu persis, mungkin dana itu tidak bertuan. Kita tidak punya undang-undang yang mengatur pengelolaan dana sebesar itu," kata Harry Azhar.

Ia menambahkan selain memperhatikan masalah kepemilikan dana masyarakat korban gempa yang tersimpan di bank, pemerintah nantinya juga harus memperhatikan soal kepemilikan tanah masyarakat. Karena dalam peristiwa gempa dan badai tsunami akhir Desember lalu banyak sertifikat tanah milik masyarakat yang hilang. DPR mengharapkan pemerintah menyertakan aturan yang mengatur penyelesaian hak kepemilikan masyrakat korban gempa dan badai tsunami di Nangroe Aceh Darusalam. (dre)

Pelibatan Tentara Asing Mulai Dikurangi di Aceh

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Keterlibatan pasungan asing sudah mulai dikurangi, terkait kemajuan pembekalan ulang di wilayah barat Nangro Aceh Darussalam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin di Posko Utama Landasan Udara Polonia Medan, mengatakan, kemajuan pembekalan ulang di wilayah barat menyebabkan jalan darat mulai dapat digunakan. Dengan demikian, keterlibatan pasukan dari negara sahabat mulai bisa dikurangi.

Yudhoyono mengatakan, ia juga mendapat informasi dari Singapura, bahwa sudah terdapat kemajuan signifikan di wilayah Meulaboh. Untuk itu kehadiran tentara asing mulai disusutkan, termasuk menarik tiga helikopter Chinook, dari seluruhnya enam heli Chinook di Aceh.

"Ada sejumlah kemajuan. Contohnya, untuk pembekalan ulang di wilayah barat, yang dulu hanya bisa dilakukan dengan jalur udara dan laut, sekarang sudah mulai bisa dilakukan lewat darat. Olehkarena itu, helikopter mulai disusutkan. Ini tentu kemajuan yang baik. Pelibatan tentara negara sahabat sudah ada yang mulai dikurangi. Mereka melapor kepada saya, setelah melihat kemajuan, tidak perlu pelibatan mereka sebesar itu,"

Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Singapura sempat memberi saran kepada Presiden Yudhoyono agar membangun pelabuhan di Meulaboh, untuk memperlancar proses tanggap darurat. (Kontributor Medan - Bahri)

Banjir Jakarta Mulai Surut, Status Turun Siaga II

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Banjir di kota Jakarta sudah mulai surut. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kembali menurunkan status Jakarta dari siaga satu menjadi siaga dua. Namun, Sutiyoso menghimbau seluruh warga Jakarta terhadap bencana banjir susulan yang kemungkinan masih akan muncul. Musibah banjir yang melanda Jakarta disebabkan keadaan tanah yang lebih banyak mengandung lempung sehingga sulit menyerap air.

Pengamat masalah perkotaan Marco Kusumawijaya menegaskan untuk mengatasai masalah banjir maka perlu perencanaan yang bertahap dimana harus meliputi daerah hulu dan hilir. Marco menambahkan sebagai suatu sistem ekologis Jakarta menerima air dari langit dan juga dari daerah-daerah yang letaknya lebih tinggi disekelilingnya yang disebut daerah hilir. Untuk itu sisi hulu dan hilir harus ditangani bersama-sama. Marco menegaskan penghijauan harus dilakukan di hulu dan hilir.

Sementara itu Franky Maramis, aktivis dari Lembaga Swadaya Perberdayaan Masyarakat Minaesaan, Sulawesi Utara mempunya gagasan untuk mengatasi banjir yaitu dengan membuat manajemen air hujan. Manajemen air hujan adalah menghitung curah hujan dan membuat jalan pintas baru untuk air hujan yang berlebih. Franky menambahkan konsep banjir kanal timur yang tengah dibangun oleh Pemda DKI sudah sangat ketinggalan. Dia mengusulkan membuat terowongan dan penampungan air dibawah tanah. (ton)

CGI Bantu Indonesia 31 Trilyun Rupiah

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Kelompok negara Donor atau consultatif Group On Indonesia mengucurkan utang dan hibah sebesar 3, 4 miliar atau sekitar 31 triliun rupiah. Sebanyak 25 triliun akan masuk ke Anggaran pendapatan dan belanja Negara APBN dalam bentuk utang dan sisanya diberikan ke masyarakat sebagai hibah.

Menteri Koordinator Perekenomian aburizal Bakri mengatakan sidang CGI ke 14 kali ini juga membahas masalah strategi dan kontrol dana yang dikucurkan. Kepada para negara donor pemerintah menurut aburizal berjanji akan menyelesaikan program dari utang selama ini tersendat.

"Untuk pertama kalinya Indonesia menjadi ketua dari pertemuan tersebut. Seperti pengarahan Presiden Yudhoyono, dengan menjadi ketua, maka Indonesia dapat lebih mampu menetapkan agenda, strategi pinjaman yang tepat, sesuai kebutuhan kita, sehingga sesuai dengan prioritas kepentingan kebijakan nasional kita," kata Aburizal Bakrie.

Sidang ini diikuti oleh 11 lembaga donor dan 22 wakil negara pemberi utang, para pengusaha manca negara dan wakil lembaga swadaya masyarakat. Para donor sempat mempertanyakan masalah pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan penebangan liar atau illegal logging. Sementara itu pemerintah menegaskan meskipun ada utang baru namun stok utang RI tahun ini berkurang karena pemerintah juga mengagendakan pencicilan untang sepanjang 2005 sebesar 5,5 miliar dolar. (rin)