Sekolah di Meulaboh Segera Mulai, Prasarana Belum Siap

(KBR 68h – 24 Januari 2005) Menjelang hari pertama kegiatan belajar mengajar, sekolah-sekolah di Meulaboh, Aceh Barat, menghadapi banyak persoalan terkait sarana dan prasarana. Kepala SMU I Meulaboh, Puteh Hasan mengatakan, banyak meja dan kursi yang rusak, setelah sekolah dijadikan sebagai tempat pengungsian. Meja dan kursi kerap digunakan sebagai kayu bakar untuk keperluan memasak. Masalah lain adalah soal penggabungan siswa dari beberapa sekolah, karena banyaknya sekolah yang rusak akibat tsunami. Banyak siswa juga tak lagi memiliki seragam, apalagi alat tulis. Puteh berharap, pemerintah bisa ikut membantu peralatan belajar mengajar bagi para siswa.

“Terutama pakaian siswa, lalu buku pelajaran dan alat tulis. Umumnya, banyak siswa yang kini tidak punya apa-apa lagi,” tutur Puteh.

Tanggal 26 lusa, aktivitas belajar mengajar dimulai untuk pertama kalinya di Meulaboh, Aceh Barat. Namun banyak sekolah yang belum lagi siap digunakan. Meja dan kursi belum tertata, sekolah pun banyak yang belum dibersihkan setelah digunakan sebagai tempat pengungsian. Tercatat ada 11 sekolah di Meulaboh yang dialihfungsikan sebagai tempat pengungsian. (ryan/cit)

Meneg LH : "Jaksa Agung Susun Gugatan Perdata terhadap Newmont"

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Pemerintah telah menunjuk Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sebagai kuasa khusus untuk mengajukan gugatan perdata kepada PT Newmont Minahasa Raya NMR dalam kasus pencemaran Teluk Buyat.

Menteri Negera Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, Jaksa Agung tengah menyusun gugatan perdata tersebut kepada Newmont yang intinya meminta ganti rugi atas kerusakan lingkungan di sekitar Teluk Buyat akibat pembuangan limbah produksi perusahaan tambang tersebut.

"Kami mendorong-dorong proses ini. Kita menunggu pengadilan melakukan tindakan peradilan seadil mungkin. Mereka harus membayar ganti rugi lah. Kalau tidak dihukum dengan cara lain," ujar Witoelar.

Witoelar menambahkan, gugatan perdata ini merupakan langkah hukum baru untuk melengkapi gugatan pidana yang proses hukumnya kini tengah berjalan. Tenggat waktu pengajuan gugatan itu ke pengadilan, menurut Witoelar, tidak ditentukan. Semua itu tergantung pada keputusan Jaksa Agung, yang lebih paham kebiasaan proses peradilan. (han/cit)

Presiden : "Hapus Birokrasi Rumit dan Bertele-tele"

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat pemerintah, salah satunya dalam masalah pajak, untuk menghapuskan kesan birokrasi yang rumit dan bertele-tele. Alasannya, menurut Yudhoyono, birokrasi yang bertele-tele akan menjauhkan pemerintah dari rakyat. Karena itu, sebisa mungkin banyak hal bisa dilakukan secara sederhana dan mudah. Yudhoyono juga memnita supaya mental birokrat yang selalu ingin mempersulit, supaya ditinggalkan.

"Kita harus menghapus kesan birokrasi kita rumit dan bertele-tele. Sering rakyat kita mengeluh, jangankan menuntut hak kepada negara, menunaikan kewajiban saja bukan main sulitnya," kata Yudhoyono. "Karena itu saya berpesan kepada seluruh jajaran birokrasi, jangan mempersulit hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana. Birokrasi yang bertele-tele akan menjaukan pemerintah dari rakyatnya."

Yudhoyono sekaligus juga meresmikan pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Tahun Pajak 2004 secara on-line di Istana Negara. Penyampaian SPT secara elektronik menggunakan sistem electronic filing system sehingga para wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Sistem ini menurut Yudhoyono dibangun untuk mempercepat seluruh proses yang dikerjakan, sehingga segalanya menjadi efektif dan efisien dan mencegah segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan. (han/cit)

Meneg LH Desak Monsanto Sebut Pejabat KLH yang Disuap

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mendesak perusahaan Amerika Monsanto menyebutkan nama-nama pejabat Kementrian Lingkungan Hidup KLH yang menerima suap dalam kasus pemberian izin pembukaan lahan perkebunan kapas transgenik.

Witoelar menyebut, dengan diungkapnya nama-nama itu, diharapkan bisa membersihkan nama KLH yang selalu dibawa-bawa dalam setiap pemeriksaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"KLH itu secara konsisten melarang, atau tidak setuju lah, adanya penanaman kapas itu di lahan Sulawesi. Sebut saja lah namanya. Sekarang kan KLH jadi kebawa-bawa terus," kata Witoelar.

Witoelar mengaku tidak yakin ada pejabat di kementriannya yang terlibat dalam kasus suap Monsanto. Sebab, hingga saat ini KLH tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau izin penanaman kapas di lahan yang dimaksud.

Monsanto adalah perusahaan agribisnis asal Amerika Serikat yang diduga telah menyuap 140 pejabat tinggi di Indonesia, termasuk sejumlah menteri untuk memuluskan pembukaan lahan perkebunan kapas di Indonesia. (han/cit)

Menteri Keuangan Diminta Pro Aktif Tindaklanjuti Komitmen Bantuan Negara Donor

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Keuangan Jusuf Anwar untuk lebih pro aktif menindaklanjuti komitmen bantuan yang disampaikan negara-negara donor, baik dalam KTT Tsunami, Paris Club maupun Consultative Group on Indonesia (CGI).

Menurut Jusuf Anwar, perlu adanya pendekatan khusus dalam pencairan komitmen bantuan itu. Saat ini yang diterima pemerintah baru bantuan hibah dari pemerintah Jepang, senilai 140 juta dollar Amerika.

"Presiden meminta saya mem-follow up hal-hal yang menjadi komitmen CGI dan Jepang kemarin. Mereka kan merupakan negara terbesar yang memberikan bantuan keuangan baik grant maupun soft loan kepada Indonesia, termasuk untuk Aceh. Kita akan follow up," ujar Jusuf Anwar.

Komitmen bantuan dari Australia juga akan segera ditindaklanjuti karena negara ini menjanjikan hibah senilai 500 juta dollar Australia.

Yudhoyono, menurut Jusuf Anwar, juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara donor atas bantuan yang telah diberikan. Sebab, meski dana itu belum seluruhnya dicairkan, Yudhoyono yakin bantuan itu akan meringankan beban APBN 2005. (han/cit)

Akibat Gempa, 270 Ribu Warga Palu Sempat Mengungsi

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Pemerintah daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah, hingga saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan penanganan terhadap warga, pasca gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter, dinihari tadi.

Sekretaris Walikota Palu, Maulidin Labalo mengatakan, warga mulai tenang dan sudah kembali dari pengungsian setelah mendapat penjelasan dari aparat pemerintah kota Palu. Sebelumnya, akibat gempa yang terjadi Senin dinihari, diperkirakan sekitar 270 ribu warga yang tinggal di pesisir pantai, mengungsi ke wilayah perbukitan yang lebih tinggi. Mereka mengkhawatirkan gempa tersebut menyebabkan gelombang tsunami, seperti yang terjadi di Aceh.

"Saya sendiri bersama Ketua DpRD langsung ke tempat pengungsian. Menghimbau kepada mereka supaya kembali ke kediaman masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara, mereka masih bisa kembali ke rumah masing-masing," ujar Labalo.

Saat ini, jalur komunikasi, sambungan listrik serta transportasi sudah normal kembali. Pemerintah kota Palu, masih mendata kerusakan akibat gempa, termasuk kemungkinan jatuhnya korban. (ags/cit)

Kasus Demam Berdarah di Padang Terus Meningkat

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Jumlah pasien demam berdarah di Kota Padang, Sumatera Barat terus meningkat. Kini jumlah pasien orang dewasa dan anak-anak mencapai 39 orang. Pasien paling banyak dirawat di RS M Djamil, sebanyak 27 orang, sementara 12 orang dirawat di RS Yos Sudarso, Padang. Jumlah pasien ini meningkat dibandingkan data bulan Januari tahun lalu.

Namun, Dinas Kesehatan Kota Padang mengeluarkan data jumlah pasien yang lebih sedikit. Nani, Kepala Bagian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dina Kesehatan Kota Padang menjelaskan, pasien demam berdarah di kota ini adalah 31 orang. Pasien-pasien ini masih dirawat di empat rumah sakit di Padang.

Di Padang telah dilakukan sejumlah penyemprotan untuk mencegah penyebaran nyamuk demam berdarah. Status demam berdarah di Padang belum masuk pada tahap Kejadian Luar Biasa (KLB). Dinas Kesehatan Kota Padang menilai wajar kasus demam berdarah ini, karena setiap hari selalu ada pasien demam berdarah. (Kontributor Padang, Zulia Yandani)

Hasballah M Saad : "Badan Otorita Khusus sebaiknya Bersifat Ad Hoc"

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Badan Otorita Khusus untuk Aceh sebaiknya bersifat ad hoc. Tokoh Aceh Hasballah M Saad mengatakan, pembatasan itu meliputi masa kerja, bidang kerja yang ditangani, koordinasi serta bagaimana mengatur hubungan kerja antar lembaga. Menurut Hasballah, pembentukan Badan Otorita Khusus untuk Aceh ini juga harus memperhatikan sejumlah Undang-Undang yang khusus Aceh.

"Di Aceh sudah ada Undang Undang tentang Keistimewaan Aceh, tentang Otonomi Khusus Aceh, juga tentang syariat Islam. Semua UU itu harus menjadi rujukan," tutur Hasballah.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan rancangan Instruksi Presiden tentang Badan Otorita Khusus untuk Aceh diharapkan selesai besok. Badan ini akan melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah yang dilanda tsunami. Badan ini baru akan mulai bekerja ketika proses tanggap darurat berakhir, tanggal 26 Maret mendatang. (cit)

Polda Banten Periksa Tiga Saksi Pemukulan Wartawan

(KBR 68h – 24 Januari 2005) Kepolisian Banten memeriksa tiga saksi pemukulan terhadap Rahmat Suardi, wartawan radio Hot FM Serang, Banten, yang terjadi beberapa waktu lalu di lingkungan Kantor Walikota Serang. Juru Bicara Kepolisian Banten Ade Kusnaidi mengatakan, pemeriksaan tiga saksi perlu untuk menguatkan terhadap tersangka yang sudah diketahui kepolisian. Ketiga saksi itu adalah Kepala Dinas Ketertiban Kota Cilegon Kusnadi Wijaya, saksi yang mengenali pelaku Ikoh Atikoh serta Mamid, yang diduga sebagai pelaku pengancaman terhadap Rahmat Suardi.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pengkuan Mamid dalam proses pemeriksaan sudah mengarah kepada tersangka utama pelaku pemukulan, yaitu salah satu pegawai Kecamatan Purwakarta, Cilegon, yang hingga kini masih dalam pencarian. Saat ini, korban Rahmat Suardi masih diamankan dari pihak-pihak yang berkemungkinan melakukan intimidasi. (Kontributor Serang, Ika Rahayuningsih)

Bandara Polonia Akan Gunakan Alat Deteksi Paspor Manual

(KBR 68h – 24 Januari 2005) Kantor Imigrasi Bandara Polonia Medan akan menggunakan alat pemeriksaan paspor manual setelah lolosnya wartawan Amerika Serikat William Nessen ke Nangroe Aceh Darusalam. Nama William Nessen masih termasuk dalam daftar cegah tangkal (cekal) dan pernah dideportasi tahun 2003 lalu karena meliput Gerakan Aceh Merdeka GAM. Sampai saat ini, larangan ini masih berlaku bagi Nessen.

Juru Bicara Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara Sabli Mardin mengatakan, penangkapan Nessen itu dilakukan imigrasi Bandara Polonia setelah sebelumnya Nessen tiba dari Nangroe Aceh Darusalam. “Ketika dicek di Bandara Polonia dengan alat biasa untuk pemeriksaan paspor, dia lolos,” ujar Mardin. Karena itulah, bandara akan menggunakan alat pemeriksaan manual untuk mengecek dengan daftar cekal.

Mardin menambahkan, imigrasi Bandara Polonia tidak sempat melakukan pemeriksaan terhadap Nessen karena adanya instruksi khusus dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pusat. (Kontributor Medan, Bahri)

PBB Dukung Relokasi Korban Tsunami Aceh

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Perserikatan Bangsa Bangsa PBB mendukung upaya pemerintah Indonesia yang tengah menyiapkan rencana relokasi bagi para korban gempa dan tsunami di Nangroe Aceh Darusalam. Meski begitu, PBB mengaku prihatin dengan hunian model barak yang disiapkan pemerintah.

Sebelumnya pemerintah telah merencanakan untuk membangun bangun 24 titik kamp pengungsian di Aceh. Namun dalam Rapat Koordinasi terakhir tentang ceh, jumlah kamp pengungsian akan ditambah menjadi 40 titik, untuk menampung 100 - 150 ribu pengungsi. Tiap-tiap kamp pengungsian ditargetkan bisa menampung dua hingga lima ribu orang.

Beberapa lembaga negara asing juga akan kelola kamp pengungsian, seperti World Vision. PBB meminta semua kamp pengungsian untuk dibangun dengan satu model rumah yang sama. Dengan begitu, para pengungsi bisa mendapatkan lokasi pengungsian yang layak. (Safri Muarif, Prima FM, Banda Aceh)

Badan Otorita Khusus Aceh Mulai Bekerja 26 Maret

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Badan Otorita Khusus untuk Aceh akan mulai beroperasi tanggal 26 Maret mendatang. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ia tengah menyiapkan Inpres untuk Badan Otorita Khusus untuk Aceh yang akan rampung Selasa besok. Badan Otorita Khusus untuk Aceh ini akan melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nangroe Aceh Darusalam.

Menurut Yusril, proses tanggap darurat akan berakhir tanggal 26 Maret, saat Badan Otorita ini mulai beroperasi. Saat ini tengah dilakukan pengkajian supaya tugas badan ini tidak bertabrakan dengan tugas instansi lain. Aceh sebagai daerah otonomi khusus juga menjadi pertimbangan dibentuknya Badan Otorita Khusus untuk Aceh ini. (han/cit)

Presiden Minta Indonesia Dikeluarkan dari Daftar Negara Tidak Kooperatif Pemberantasan Pencucian Uang

(KBR 68h - 24 Januari 2005) Presiden Yudhono menunjuk sejumlah menteri sebagai utusan khusus untuk menyampaikan surat kepada sejumlah kepala negara. Surat itu berisi permintaan Indonesia agar bisa segera dikeluarkan dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Indonesia sudah masuk dalam daftar negara yang tidak kooperatif pasca krisis moneter tahun 1998. Yusril menambahkan, pemerintah keberatan masih dikategorikan negara non koperatif karena Indonesia sudah berperan aktif dalam masalah pencucian uang.

"Kita berusaha keras menyelesaikan masalah ini dengan berbagai langkah positif, baik dari diplomasi peraturan perundang-undangan, kriminalisasi terhadap para pelaku. Praktik di lapangan juga menunjukkan, jaksa mulai menuntut kasus tertentu dalam tindak korupsi dengan dakwaan berlapis, termasuk dakwaan pencucian uang," ujar Yusril.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah melobi sejumlah negara agar Indonesia bisa dikeluarkan dari daftar negara non kooperatif di bidang pencucian uang. Namun, lobi yang dilakukan PPATK itu masih belum maksimal. Karena itu, Presiden Yudhono akan mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat, Brazil, Selandia Baru, Prancis dan Jepang sehubungan dengan upaya Indonesia untuk keluar dari daftar negara non kooperatif di bidang pencucian uang. (han/cit)

Aktivitas Pemerintahan di Meulaboh Aceh Barat Mulai berjalan Normal

(68H-24 Januari 2005) Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Meulaboh, Aceh Barat mulai melakukan aktivitasnya secara resmi hari ini.Aktivitas hari pertama diawali dengan apel siaga sekitar 200 pegawai negeri sipil di lingkugan pemerintah Aceh Barat.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda Kabupaten Aceh Barat, Sofyan mengatakan aktivitas hari pertama masih diwarnai pendataan pengungsi.Pemda tengah mengumpulkan data akurat mengenai jumlah warga yang mengungsi di rumah sanak saudara atau berada di luar lokasi pengungsian. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya keluhan korban bencana yang berada di luar lokasi pengungsian yang tidak mendapat bantuan.

"Kemudian juga ada sebagian kawan-kawan kita yang melakukan kegiatan-kegatan di luar, di tempat pengungsian, juga ada yang melakukan pendataan pengungsi yang berada di rumah penduduk. Itu yang akan dilakukan segera," tutur Sofyan.

Melengkapi berjalannya aktivitas pertama di Meulaboh setelah sekolah, pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten Aceh Barat juga telah berjalan seperti biasa.(ryan/ton)

Sedih Campur Gembira Dirasakan Siswa-siswa di Meulaboh di Hari Pertama Sekolah

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Ribuan siswa sekolah menengah, di Meulaboh, Aceh Barat, Nangro Aceh Darussalam, untuk pertama kalinya datang ke sekolah. Mereka mendaftar ulang, sekaligus mendaftarkan diri selamat.

Haru bercampur senang, demikian ungkapan sejumlah murid yang datang ke sekolah, seperti dilaporkan Reporter 68H di Meulaboh, Fariansyah. Hari ini mereka datang ke sekolah untuk daftar ulang, sekaligus mendaftarkan diri bahwa mereka selamat dari bencana gempa dan tsunami. Salah seorang siswa, Yenny Olyanti, mengaku sedih karena mendengar sejumlah temannya menjadi korban. Kesedihan itu bercampur senang, ketika bertemu dengan sejumlah teman-temannya lain.

“Sedih, karena ada teman dan guru yang tidak ada lagi. Belajarnya tidak menentu lagi. Senangnya jumpa kawan-kawan akrab lagi,” kata Yenny.

Hari ini, seluruh siswa sekolah menengah, dan sebagian siswa SD, datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Tidak ada yang berpakaian seragam. Mereka datang hanya dengan baju yang melekat di badan. Tidak ada lagi buku sekolah, maupun sarana belajar. Rencananya, 26 Januari 2005, kegiatan belajar-mengajar sudah akan dimulai. Dari pantauan di lapangan, sekolah-sekolah tidak memiliki sarana belajar secara lengkap tertata, terutama meja dan kursi. (ryan/ags)

Gempa di Palu Juga Dirasakan di Morowali

(KBR 68H-24 Januari 2005) Gempa bumi yang terjadi di kota Palu tadi pagi dapat juga dirasakan di Kolonodale, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah namun getaran gempa tersebut tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat karena getaran gempa yang terjadi dini hari tadi tidak terlalu besar. Bahkan banyak warga yang tidak merasakan getaran gempa tersebut karena saat terjadi banyak warga yang sedang tidur.

Meski demikian banyak warga yang sempat panik karena trauma dengan kejadian gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Wayan Sutarma, guru SLTP negeri 2 Kolonodale adlah salah satu warga yang sempat panik. Saat gempa terjadi dia langsung menyelamatkan keluarganya.

Sementara itu baberapa warga Kolonodale yang mempunyai sanak keluarga di kota Palu khawatir terhadap nasib kerabatnya, bahkan ada warga Kolonodale yang ingin menjemput keluarganya di Palu untuk diungsikan. Selain itu beberapa warga telah membatalkan perjalanan dinasnya ke kota Palu. (Rizal Yunus-Balasika, Morowali, Sulawesi Tengah)

Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Keppres Tentang Pemulangan TKI Tidak Berdokumen

(KBR 68H-24 Januari 2005)Pemerintah harus segera merealisasikan janjinya untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden Keppres tentang pemulangan TKI tidak berdokumen di Malaysia yang akan dipulangkan akhir bulan ini. Selain itu, pemerintah juga harus segera menyiapkan transportasi yang layak dan memadai bagi pemulangan para TKI tersebut. Aktivis buruh migran Wahyu Susilo khawatir, tanpa Keppres dan transportasi yang memadai maka akan berakibat proses pemulangan tidak berjalan lancar dan merugikan para TKI tersebut. Wahyu menuturkan, kapal laut milik TNI AL yang saat ini digunakan dalam proses pendistribusian logistik ke Aceh bisa dipakai untuk alat transportasi pemulangan TKI dari Malaysia.

"Karena saya khawatir sekarang ini semua kapal-kapal Pelni dan TNI AL dikonsentrasikan untuk mendistribusikan bantuan di Aceh, saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah harus punya pemikiran bagaimana memanfaatkan situasi ini dengan sedemikian maksimal, sehingga yang terjadi adalah koordinasi dan sinergi dalam penanganannya," kata Wahyu.

Sebelumnya, Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia Budhi Rahardja mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dua kapal untuk pemulangan mereka. Upaya itu dilakukan menyusul kebijakan Malaysia yang akan memulangkan seluruh tenaga kerja tidak berdokumen ke masing-masing negara asal, termasuk Indonesia. Diperkirakan jumlah TKI di Malaysia yang akan dipulangkan akhir bulan ini mencapai 800 ribu orang. Sebelumnya, Malaysia sempat memperpanjang amnesti bagi para TKI tak berdokumen.(fba/ton)

Masyarakat Palu Mulai Kembali ke Rumah Masing-masing

(KBR 68H-24 Januari 2005) - Masyarakat kota Palu, Sulawesi Tengah yang sempat mengungsi ke tempat-tempat tinggi setelah terjadi gempa dini hari tadi, kini mulai berangsur-angsur kembali ke tempat masing-masing. Ketua DPRD Palu Rusdi Mastura mengatakan pihaknya sudah memberi penjelasan kepada warga bahwa gempa tidak diikuti oleh gelombang tsunami seperti yang terjadi di Nanggoroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

"Tadi dengan mobil unit, kita keliling bukit-bukit menjelaskan pantauan BMG bahwa pusat gempa terjadi di darat bukan di laut, kurang lebih tenggara Palu," kata Rusdi Mastura.

Rusdi menambahkan hingga kini pemda belum mendata infrastruktur yang rusak akibat gempa itu, namun menurut dia ada beberapa gedung yang memang sudah berusia tua roboh akibat diguncang gempa. Pemda juga belum bisa menghitung kerugian yang dialami akibat peristiwa ini.

Gempa bumi menguncang Palu dini hari tadi sekitar pukul 03.10 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 6,2 skala richter. (ton)

Gempa di Palu, Ratusan Rumah Rusak, Seorang Meninggal

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Ratusan rumah di pusat gempa di desa Bora, Palu Sulawesi Tengah rusak parah Sementara warga masih terus mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi karena khawatir terjadinya tsunami setelah gempa. Gempa berpusat di Desa Bora, 36 kilometer dari kota Palu.

Situasi dan kondisi pasca gempa di titik gempa, di Desa Bora, ratusan rumah rubuh. Sementara, puluhan rumah dindingnya rusak. Belum ada data korban meninggal, di Bora. Di Desa Kaleke, sekitar 27 kilometer dari Palu, terdapat 23 rumah roboh.

Sementara, di desa Karawana, seorang meninggal, berusia 80 tahun. Diperkirakan shock karena gempa. Di Desa Tulo ada seorang luka berat, mengalami patah kaki, bernama Rudi.

Di Desa Nuno, di Jl Kolora, sekitar 2 kilometer dari pusat kota, tanah mengalami retak-retak selebar 50 centimeter, dengan panjang sekitar 500 meter. Air keluar dari retakan itu. Di Desa Nuno, belum ada informasi korban jiwa.

Masyarakat makin banyak yang mengungsi. Di Kota Palu, aktivitas masyarakat belum terlihat normal. Mereka masih terlihat berjaga-jaga terhadap kemungkinan gempa susulan. (Akhmad, Radio Alkhairat, Palu)

Warga Palu Memilih Mengungsi

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Warga Palu tetap panik, meski Badan Meterologi dan Geofisika BMG terus menegaskan bahwa gempa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dini hari tadi tidak diikuti oleh gelombang tsunami seperti yang terjadi di Nanggoroe Aceh Darussalam. Mereka mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, untuk menyelamatkan diri.

Salah seorang warga Ibu Niar mengatakan para warga tetap was-was meskipun sudah ada penjelasan tidak ada tsunami. Ibu Niar mengaku tidak tahu sampai kapan akan bertahan di tempat pengungsian. Dia menambahkan warga makin banyak yang naik ke gunung-gunung karena masih terjadi gempa susulan.

"Justru sekarang lebih banyak yang naik ke atas, karena masih banyak gempa susulan. Warga di bawah mengatakan, gempa terasa kencang sekali, tapi tidak begitu terasa di gunung. Kami takut, kalau terulang kembali tsunami seperti di Aceh," kata Niar.

Ibu Niar mengaku rumahnya dekat sekali dengan pantai dan saat ini seluruh keluarga sudah mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Dia mengaku kepanikan makin besar setelah sempat muncul isu bahwa air laut sempat naik.

Kota Palu dan sebagian besar wilayah Provinsi Sulteng kurun 10 tahun terakhir beberapa kali diguncang gempa kuat, terbesar terjadi pada 1 Januari 1996 dengan kekuatan 7,4 pada Skala Richter. Gempa yang terjadi delapan tahun lalu dan berpusat di Selat Makassar itu mengakibatkan sembilan orang tewas serta belasan desa yang berada di bibir pantai barat Kabupaten Donggala dan Tolitoli porak-poranda disapu gelombang tsunami. (ton)

BMG: "Gempa di Palu Berpotensi Merusak"

Kepala bidang Gempa Bumi Badan Meterologi dan Geofisika BMG Suharjono mengatakan kekuatan gempa di Palu dini hari tadi berkekuatan 6,2 skala richter. Gempa terjadi pada pukul 03.10 Waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berpotensi untuk merusak. Namun Suharjono meminta agar warga Palu tetap tenang karena kecil kemungkinan gempa di Palu terjadi tsunami. Warga di Palu tetap diminta untuk waspada

"Masyarakat diminta tetap tenang. Kita lihat, dampak dari getaran ini mudah-mudahan tidak terlalu besar. Gempa ini berada di posisi Patahan Palu-Koro, di selat Palu sampai ke pulau Sulawesi. Patahannya adalah patahan geser. Patahan seperti ini, kecil menimbulkan dampak tsunami," kata Suharjono.

Menurut Suharjono, gempa di Palu diakibatkan oleh patahan geser. Sedangkan gempa yang menimbulkan tsunami biasanya disebabkan oleh patahan naik atau patahan turun.
Kota Palu dan sebagian besar wilayah Provinsi Sulteng kurun 10 tahun terakhir beberapa kali diguncang gempa kuat, terbesar terjadi pada 1 Januari 1996 dengan kekuatan 7,4 pada Skala Richter.

Gempa yang terjadi delapan tahun lalu dan berpusat di Selat Makassar itu mengakibatkan sembilan orang tewas serta belasan desa yang berada di bibir pantai barat Kabupaten Donggala dan Tolitoli porak-poranda disapu gelombang tsunami. (her)

Gempa Susulan di Bireun

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Hari ini, di Bireun, NAD terjadi gempa susulan yang tidak begitu kuat, namun peristiwa ini sempat membuat warga panik. Salah seorang warga Teungku Haryadin menceritakan warga sempat keluar rumah untuk melihat apakah air laut naik karena gempa tersebut.

"Pada saya keluar rumah, menengok saluran air, di Glanggang Tengah, tiba-tiba terjadi gempa. Saya segera minta tetangga untuk keluar dari rumah. 'Gempa-gempa', begitu. Saya lihat ke laut, awannya masih terang seperti biasa. Masyarakat sempat panik, tapi hanya keluar rumah saja. Dulu kan juga ada orang teriak 'air...air..." di Bireun, tapi itu hanya provokator, dan anehnya tidak ditangkap," kata Tengku Yarhadin.

Teungku Haryadin menambahkan sampai saat ini warga masih kesulitan mendapatkan informasi soal bahaya gempa apalagi bagi warga yang tinggal di kampung-kampung yang jauh dari sarana komunikasi. (ton)

BMG Palu: "Gempa Tak Berpotensi Timbulkan Tsunami"

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Gempa bumi yang menguncang Palu, Sulawesi Tengah dini hari tadi sempat membuat panik warga yang khawatir terjadi tsunami seperti yang dialami Nanggoroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Warga sempat menyelamatkan diri dengan mengungsi ke gunung-gunung.

Kepala bidang meteorologi Palu Nirwanto mengatakan pusat gempa ada di darat dengan kekuatan 6,2 skala richter. Nirwanto menegaskan karena gempa terjadi di darat maka kemungkinan tsunami tidak ada. Nirwanto menambahkan gempa susulan memang masih terjadi namun tingkat intesitasnya sangat kecil dan tidak merusak, dia berharap warga bisa kembali ke rumah masing-masing.

"Minimal, kalau kita ada di dalam rumah, carilah perlindungan paling gampang itu, ya berlindung di bawah meja. Kalau memang terjadi gempa yang cukup besar. Syukur-syukur bisa ke luar rumah. Saya kira, tidak terlalu membesar-besarkan gempa ini, takutnya nanti warga makin panik. Tapi, waspada tetap perlu," kata Nirwanto.

Gempa selama tiga kali tersebut terjadi pada pukul 03.00 dini hari. Gempa terakhir adalah yang paling besar terdengarnya. Saat ini sebagaian besar warga Palu mengungsi ke daerah dataran yang tinggi sekitar kota Palu, dan sebagian berlindung di masjid-masjid. (ton)

Akal-Akalan Pemerintah Pusat Menjelang Pilkada

Laporan Utama: Kalau tak ada aral melintang, bulan Juni nanti kita akan mulai menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung untuk memilih gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Sayangnya, mesti waktu sudah mepet. Aturan main Pilkada yang semestinya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Desember lalu, hingga pekan ini belum juga turun. Padahal dari PP inilah yang menjadi aturan pelaksanaan Pilkada. Alih alih menerbitkan PP, pemerintah secara sepihak berencana mempercepat persiapan Pilkada. Selengkapnya....

Rekonstruksi Pulau Nias, Empat Bulan

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Pemerintah akan membangun infrastruktur di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, yang hancur pasca gempa dan tsunami. Pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan rumah dan kapal motor bagi nelayan, dalam waktu empat bulan.

Wakil Gubernur Sumatra Utara, Rudolf Pardede mengatakan, selain bantuan pemerintah, para relawan asing juga akan membantu rekonstruksi Pulau Nias. Antara lain, biaya pembangunan rumah sebesar 2,5 milyar rupiah, kapal motor sebesar 250 juta rupiah, serta pembangunan rumah ibadah sebesar 200 juta rupiah.

Sebelumnya, Menteri Perikanan dan Kelautan Freddy Numberi juga berkunjung ke Nias, dan memberi bantuan tujuh kapal motor untuk nelayan dan dua unit untuk pemerintah Nias. Freddy juga menyerahkan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk pembangunan dua banguan masjid dan satu bangunan gereja.

Pemerintahan Nias memperkirakan, pembangunan kembali Nias mencapai 77 milyar rupiah, meliputi tiga tahap, yaitu untuk tahap tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. (Kontributor Medan, Bahri).

Penderita Demam Berdarah Meningkat

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Jumlah penderita demam berdarah di berbagai wilayah di Indonesia mulai meningkat. Direktur Jenderal pemberantasan penyakit menular Departemen Kesehatan, Umar Fahmi Ahmad mengatakan, peningkatan jumlah pasien terjadi di sejumlah daerah seperti Bali, Bima, Kalimantan Timur dan Sumatra Barat.

Untuk Jakarta, jumlah pasien demam berdarah meningkat dibanding hari biasa, namun jumlahnya turun bila dibandingkan tahun lalu. Angka kematian akibat penyakit ini diseluruh wilayah Indonesia cenderung turun, kecuali di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hingga kini Departemen Kesehatan, menurut Umar, belum punya jawaban atas fenomena ini.

"Kita harus tetap waspada. Tapi kalau dibanding tahun-tahun lalu, saya kira Jakarta sudah lebih bagus, bisa menekan jumlah kasus. Ini berkat pencanangan kampanye pemberantasan demam berdarah, setiap hari Jumat itu. Kalau untuk Kaltim, dari segi peningkatan memang ada tren, tapi kalau dari jumlah, hampir sama," tambah Umar Fahmi.

Pemerintah menurut Fahmi belum akan menerapkan status Keadaan Luar Biasa atau KLB terhadap sejumlah daerah yang pasien demam berdarahnya mulai meningkat. Penerapan status KLB baru akan dilakukan bila jumlah pasien telah mencapai dua kali lipat dari hari biasanya. Untuk mencegah semakin bertambahnya pasien demam berdarah, Umar Fahmi menyarankan agar warga dan pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan dengan jalan membersihkan lingkungan. Selain wabah demam berdarah, sejumlah warga di Flores Nusa Tenggara Timur diketahui menderita penyakit diare. (tam)

Mengapa Alwi Shihab Tak Segera Diganti?

Tajuk 68H: Belum sebulan Alwi Shihab memimpin pemulihan Aceh, setidaknya telah tiga kali ia membuat pernyataan gegabah. Pertama tentang kehadiran pasukan asing di sana, yang dikatakannya mengganggu harga diri bangsa. Hal ini berujung pada pemberian tenggat, agar tentara Indonesia mengambil alih kerjaan tentara asing, paling lama 26 Maret mendatang. Tenggat itu kemudian direvisi. Tetapi, menghubungkan kehadiran tentara asing yang ingin membantu korban tsunami dengan terkoyaknya harga diri bangsa, tetaplah sikap konyol yang tidak patut.

Selengkapnya.

William Nessen: "Saya Masuk Aceh Secara Legal"

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Jurnalis lepas asal Amerika, William Nessen membantah masuk ke Aceh secara ilegal untuk meliput bencana tsunami yang melanda aceh pada 26 Desember lalu. Menurut Nessen saat dia mengurus visa kedatangan di Bandara Polonia Medan pada 1 Januari lalu, imigrasi setempat tidak mempermasalahkannya. Dia mengaku membayar visa kedatangan sebesar 25 dolar Amerika.

Nessen mengaku, imigrasi Medan mengetahui masa pencekalan terhadap dirinya telah habis. Namun Nessen menduga, TNI dan Badan Intelejen Negara tidak menginginkannnya berada di Aceh sehingga dia ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.

"Tidak betul itu. Di dalam paspor saya ada visa on arrival, legal, atas nama William Nessen. Saya sekarang bersama orang Imigrasi. Tidak sulit dilihat identitas saya ini. Visa on arrival ini saya peroleh di Medan, sekitar tanggal 2 atau 3 Januari 2005. Jadi saya masuk secara legal," tutur Nessen dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar.

Menurut Nessen pencekalan yang dikenakan terhadap dirinya berlaku selama setahun dan berakhir pada 2004 lalu. Nessen mengaku tidak mengetahui apa alasannya diperiksa di Jakarta. Sebelumnya, Direktur Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi), Muhamad Indra, membenarkan saat ini imigrasi sudah meminta agar William Nessen, dibawa ke Jakarta dan diperiksa langsung oleh Dirjen Imigrasi.

Nessen ditangkap Sabtu kemarin di Medan, Sumatra Utara. Sebelumnya, Nessen yang beristrikan warga Aceh ini pernah berada di markas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat darurat militer tahun 2003 lalu. Setelah keluar dari markas GAM, Nessen langsung kembali ke Amerika. (hes)

Presiden Tandatangani Struktur Baru Istana

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan meneken keputusan presiden atau keppres yang mengatur struktur baru lembaga-lembaga yang berada di lingkaran dalam kepresidenan. Keppres ini akan menata ulang fungsi lembaga-lembaga yang ada antara lain: Sekretariat Negara (Setneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Sekretaris Militer (Sesmil), Sekretaris Presiden (Sespres), Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres), serta Juru Bicara Kepresidenan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan dengan struktur baru ini fungsi Sekretaris Presiden (Sespres) dihapus dan dikembalikan menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Selanjutnya kedudukan Sesmil, Seswapres, dan Rumah Tangga Kepresidenan ini berada di bawah koordinasi Mensesneg. Sedangkan Juru Bicara Kepresidenan nantinya berada di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan status sebagai staf khusus presiden.

Menurut Yusril, dengan disahkannya keppres ini, maka Juru Bicara Kepresidenan akan memiliki payung hukum dalam menjalankan tugas mereka. Selama ini dua orang juru bicara presiden yakni Andi Malarangeng dan Dino Pati Jalal belum menerima gaji sejak menjalankan tugasnya karena tidak adanya status hukum yang jelas.

Akibat Tsunami, Kerugian PLN Mencapai 400 Milyar Lebih

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menderita kerugian sekitar 401 milyar rupiah akibat bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Juru bicara PLN, Mulyo Aji mengatakan kerusakan jaringan listrik terparah terjadi di Meulaboh dengan kerugian materi senilai 166 milyar rupiah. Beberapa instalasi listrik ini tidak diasuransikan sehingga PLN tidak mendapatkan penggantian. Sementara itu, jaringan pembangkit listrik di seluruh wilayah Aceh akan selesai diperbaiki dalam waktu 3 tahun ke depan.

"Instalasi kita, untuk jaringan di Banda Aceh, kerugian kita 143 milyar. Untuk di Meulaboh, kerusakan cukup berat, kerugian diperkirakan 166 milyar, di Sigli, 10 milyar rupiah, di Lhokseumawe sekitar 40 milyar rupiah. Kerusakan di pembangkitannya kira-kira 42 milyar. Jadi, totalnya kira-kira 401 milyar rupiah," kata Mulyo Aji.

Mulyoaji mengatakan perbaikan listrik di Aceh akan melalui tiga tahap yaitu tahap darurat selama dua bulan untuk memulihkan operasi dan pasokan instalasi vital. Kemudian tahap rehabilitasi selama enam bulan untuk memperbaiki penyediaan listrik yang rusak dan memulihkan fungsi PLN wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk tahap terakhir memerlukan waktu tiga tahun berupa rekonstruksi yang terintegrasi dengan program pemerintah termasuk dengan jumlah biaya yang dibutuhkan bagi proyek tersebut. Sementara itu halangan terbesar yang dihadapi untuk memperbaiki sarana listrik adalah transportasi dan jalan yang masih rusak. Menurut Mulyoaji, hingga saat ini pelayanan listrik di Banda Aceh sudah bisa dinikmati 80 persen pelanggan, di Meulaboh sudah pulih 43 persen sedangkan di Sigli pembangkit listrik yang ada sudah pulih 100 persen. (kks/nit)

Gempa di Palu, Warga Panik

(KBR 68H - 24 Januari 2005) - Kepanikan melanda masyarakat Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah gempa terjadi, sejak kemarin hingga pagi tadi. Gempa antara lain terjadi pukul 03.00 WITA, pagi ini, disusul satu jam kemudian gempa terjadi lagi, pada pukul 04.00 WITA. Sekitar 13 menit kemudian, gempa susulan terjadi lagi dalam skala yang lebih kuat.

Masyarakat panik, karena ada isu air laut naik. Mereka trauma, terhadap apa yang terjadi di Aceh. Ketika itu gempa hebat membuat air laut naik atau disebut gelombang tsunami. Kepanikan warga itu terlihat, dari rombongan warga yang bergerak menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi.

Pihak Kepolisian Air (Polair) kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Sejumlah aparat kepolisian mencoba menenangkan warga, bahwa air laut dalam keadaan normal.

Gempa bumi di Palu, dilaporkan terjadi di Pantai Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Tidak ada bangunan yang runtuh maupun jatuhnya korban jiwa. Masyarakat terus berjaga-jaga dan bersiap-siap di pinggir jalan. (Ahmad, Radio Alkhairat, Palu)