Krisis Politik di Nepal, PM dan Para Menteri Tahanan Rumah

(KBR 68H-2 Februari 2005) Nepal berada dalam krisis politik setelah raja Gyanendra membubarkan pemerintahan dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Sang raja menempatkan perdana menteri dan seluruh anggota kabinet dalam tahanan rumah. Mereka dinilai telah gagal mengakhiri pemberontakan berdarah di negara itu. Raja akan mengambil alih pemerintahan dan menunjuk sendiri anggota kabinetnya.

Raja juga memerintahkan pemutusan sambungan telepon, membatalkan perbangan dan menerapkan sensor kepada pers. Kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata ditempatkan di berbagai sudut kota Kathmandu.

Situs BBC melaporkan pasukan bersenjata juga mengepung rumah perdana menteri Sher Bahadur Deuba dan politisi-politisi senior lainnya.

Dunia Internasional mengutuk tindakan ini dan mendesak agar demokrasi kembali ditegakkan di negara itu. Negara tetangga Nepal, India mengatakan tindakan ini bisa menyebabkan kemunduran demokrasi di negara itu. Sementara itu pemerintah Inggris meminta semua pihak di Nepal untuk tenang dan menahan diri. (BBC/ton)

Paus Yohanes Paulus II Dirawat di Rumah Sakit

(KBR 68H-2 Februari 2005) Paus Yohanes Paulus II dilarikan ke sebuah rumah sakit di Roma setelah menderita infeksi saluran pernafasan akut. Vatikan dalam pernyataannya menegaskan Paus yang kini berusia 84 tahun dibawa ke rumah sakit Gemelli untuk menjalani perawatan, namun tidak dirawat di ruang gawat darurat. Paus juga menderita penyakit Parkinson dan sakit dibagian persendian.

Juru bicara Vatikan Joaquin Navarro-Valls seperti dikutip BBC mengatakan flu yang diderita Paus sejak tiga hari lalu menyebabkan dia mengalami infeksi di saluran pernafasan dan sakit di bagian tenggorokan.

Rumah sakit Gemelli sudah beberapa kali merawat Paus Yohanes Paulus. Di tempat itu pula dia pernah dirawat setelah usaha percobaan pembunuhan tahun 1981 lalu. Paus Yohanes Paulus sudah lebih 30 tahun memimpin umat Katolik. (BBC/ton)

Amerika Akan Tambah Tunjangan Bagi Korban Perang

(KBR 68H-2 Februari 2005)Di bawah tekanan badan legislasi untuk memberikan perlakuan yang lebih baik bagi tentara Amerika yang bertugas di Irak dan Afghanistan, Pentagon berniat menambah tunjangan korban yang akan diberikan kepada keluarga korban yang terbunuh dalam perang. Situs Reuter menyebutkan usul penambahan itu menjadi dua kali libat sebesar 500 ribu dolar dan asuransi jiwa, seperti ditulis oleh Washington Post. Pejabat Kementrian Pertahanan mengatakan bayaran yang lebih tinggi berlaku surut sampai Oktober 2001 ketika perang Afghanistan dimulai.

Pejabat Pentagon akan membicarakan usul tersebut dihadapan Panitia Senat Angkatan Perang. Menurut seorang pejabat yang tak disebutkan namanya, Washington Post melaporkan usul untuk menaikkan tunjangan akan disampaikan ke kongres secara resmi minggu yang akan datang. Usul itu akan dijadikan bagian dari anggaran tahun 2006 yang diajukan Presiden George W. Bush. Baik Partai Republik maupun Demokrat sudah memperkenalkan perundang-undangan yang mengatur bayaran lebih tinggi bagi tentara yang meninggal.(Reuters/Washington Post/fba/ton)

Bom Mobil di Georgia Tewaskan Tiga Orang

(KBR 68H-2 Februari 2005)Sebuah bom mobil meledak di dekat kantor polisi di Georgia. Ledakan itu membunuh tiga orang polisi dan melukai 13 orang lainnya. Associated Press melaporkan ledakan terjadi di dekat markas besar polisi daerah di kota Gori itu menghancurkan jendela bangunan bertingkat tiga dan meninggalkan lubang selebar 10 kaki di jalan.

Menteri Pertahanan Georgia Irakly Okruashvili mengatakan, dari ke-13 korban luka, tiga di antaranya luka parah. Juru Bicara Kementrian Dalam Negeri Guram Donadze menganggap ledakan itu perbuatan teroris, namun tidak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab dan belum ada para pejabat militer satu pun yang berspekulasi tentang pelaku. Okruashvili mengatakan pihak berwenangan tengah menyelidiki tersangka pelaku, namun ia tidak menyebutkan tersangka itu.

Gori adalah ibukota wilayah negara bagian Georgia, Shida Kartli yang berdampingan dengan Ossetia Selatan. Satu di antara dua daerah pemberontak separatis yang sudah mengatur pertemuan di antara mereka sejak perang dengan pemerintah pusat Georgia di awal tahun 90-an. Ketegangan terus terjadi antara Ossetia Selatan dan pemerintah pusat yang berkembang pada aksi kekerasan akhir musim panas lalu. Pada tahun 2003, tiga orang terluka oleh sebuah ledakan dekat bioskop di Gori, yang juga dikenal sebagai tempat kelahiran diktator Soviet Josep Stalin. (AP/fba/ton)

APJI Keluhkan Birokrasi di Aceh

(KBR 68H-2 FEbruari 2005) Para relawan yang membidangi Teknologi Informasi untuk Aceh mengalami banyak hambatan. Di antaranya karena masih berbelitnya birokrasi yang harus mereka tempuh ketika hendak memasuki Aceh pasca bencana gempa dan tsunami.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJI Heru Nugroho mengatakan dalam kondisi darurat pasca bencana seperti di Aceh, seharusnya segala aturan yang memberatkan ditiadakan. Selain itu, Pemerintah lewat Kementrian Komunikasi dan Informasi seharusnya bisa mendukung para relawan yang membidangi Teknologi Informasi. Namun hal itu tidak terjadi karena kementrian ini tidak melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait.

Heru mengatakan para relawan yang membidangi teknologi informasi jauh hari pasca tsunami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Pos dan Telekomunikasi, sekitar 2 minggu pasca tsunami. Koordinasi serupa juga dilakukan dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Namun upaya membangun kembali sarana dan prasarana internet di Aceh itu tetap tidak optimal. Karena itu menurut Heru Nugroho, para relawan akhirnya melakukan improvisasi sendiri dalam pembuatan sarana akses informasi di Aceh. (fba/ton)