Halaman Depan   Laporan Utama   Tajuk 68H   Profil 68H   Agenda 68H

Sunday, January 16, 2005

Dapatkan Informasi Terkini 68H dengan RSS Reader

Saat ini, Kantor Berita Radio 68H berusaha menyajikan informasi-informasi yang disiarkan, melalui website, memanfaatkan teknologi Blogger, dengan alamat di http://radio68h.blogspot.com.

Kami juga memudahkan bagi Anda yang ingin mengakses Weblog Radio 68H melalui RSS Reader. RSS Reader banyak tersedia gratis di internet. Setelah menginstall RSS Reader, maka channel 68H bisa dibuat dengan memasukkan alamat RSS, di http://radio68h.blogspot.com/atom.xml.

Dengan menggunakan RSS Reader, maka informasi bisa langsung terkirim ke komputer yang sudah diinstall RSS Reader. Terima kasih, atas segala perhatian Anda.

Kurang, Pendampingan Psikologis Korban Tsunami

(KBR 68H - 16 Januari 2005) - Pendampingan psikologis terhadap warga Aceh korban tsunami hingga saat ini masih kurang dilakukan. Ibnu Munzir dari Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI mengatakan, pendampingan secara khusus ini perlu dilakukan supaya masyarakat Aceh tidak terus berkutat dalam masalah berkepanjangan. Penanganan terhadap korban tsunami bisa berupa pendampingan pribadi atau pendampingan secara kelompok. Bentuknya mulai dari pendidikan sampai kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian.

"Karena banyak orang yang mengalaminya, mungin bisa lakukan penanganan kelompok," jelas Ibnu. Menurut dia, jika seseorang tidak bisa tidur atau merasa ketakutan, itu adalah reaksi wajar dalam situasi yang tidak normal. "Ini penting untuk membuat mereka merasa tidak ada masalah yang berlebihan," tutur Ibnu.

Langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah membagikan selebaran tentang apa saja efek yang mungkin dialami seseorang setelah mengalami peristiwa bencana yang begitu dahsyat seperti tsunami. Beberapa orang, menurut Ibnu, memang membutuhkan penanganan khusus secara pribadi. Namun hal itu sulit dilakukan karena kurangnya tenaga yang tersedia.

Wolfowitz : "Tanggal 26 Maret adalah Target, Bukan Tenggat Waktu"

(KBR 68H - 16 Januari 2005) - Amerika Serikat bisa memahami tenggat waktu tiga bulan bagi militer asing sebagai suatu target, bukan sebagai tenggat waktu. Deputi Menteri Pertahananan Amerika Serikat, Paul Wolfowitz mengatakan ia membahas makna waktu tiga bulan bagi militer asing di Aceh dan Sumatera Utara dengan sejumlah pejabat Indonesia. Wolfowitz menjelaskan Amerika sendiri juga mempunyai target kapan militer Amerika akan pulang. Mereka tidak ingin pulang sebelum permasalahan selesai, dan saat ini sedang mempertimbangkan kapan saat yang tepat untuk pulang.

Menurut Wolfowitz, saat ini di Aceh dan Sumatra Utara, militer Amerika sedang melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan berusaha merencanakan bantuan agar lebih efektif. Amerika lebih memilih untuk menambah jumlah relawan sipil yang dapat diangkut dengan truk-truk ke lokasi bencana daripada menambah jumlah tambahan helikopter.

Sementara itu, soal embargo, Wolfowitz mengatakan, semua pihak sepakat untuk memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan para korban tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Embargo dari Amerika Serikat ini sebelumnya dianggap membatasi jumlah armada militer yang bisa digunakan. Amerika sudah mengirimkan sejumlah suku cadang dan teknisi untuk bekerjasama dengan teknisi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara.

Pemerintah Butuh 22,5 Miliar Dollar AS untuk Proyek Infrastruktur

(KBR 68H - 16 Januari 2005) - Pemerintah membutuhkan 22,5 miliar dollar Amerika Serikat untuk melaksanakan 91 proyek infrastruktur, yang akan disampaikan dalam Pertemuan Infrastruktur besok. Proyek-proyek ini akan berlangsung sampai lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie menjelaskan, proyek itu mencakup berbagai sektor, seperti jalan tol, gas, kelistrikan, bandara, pelabuhan, telekomunikasi, air minum dan kereta api. Proyek itu terbuka untuk pihak swasta.

"Kalau mau mengajak perusahaan negara, boleh saja. Selama jangan minta pada pemerintah untuk dapat memberikan satu PMP, Penyertaan Modal Pemerintah terhadap BUMN tersebut," kata Bakrie. Ia menambahkan, "Kalau mau lakukan investasi dengan joint venture dengan perusahaan pemerintah, itu yang diharapkan terjadi."

Bakrie menambahkan, proyek yang telah disetujui dalam pertemuan puncak infrastruktur 2005 akan dilakukan dalam dua bulan kedepan.

Sementara itu, dalam lima tahun kedepan Indonesia membutuhkan dana sekitar 150 miliar dollar Amerika Serikat. Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana ini juga digunakan untuk kebutuhan rekonstruksi prasarana di Aceh, pasca bencana gempa dan tsunami.

Peminat Hercules Menurun

(KBR 68h – 16 Januari 2005) Puluhan penumpang pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara masih memadati lapangan udara Iskandar Muda untuk bertolak ke Jakarta. Pemandangan ini berbeda dengan beberapa pekan lalu, di mana lebih banyak orang yang terlihat mengantri ingin naik Hercules gratis. Antrian penumpang kini terlihat berkurang. Sebelumnya, orang harus mengantri dua tiga hari sebelum diberangkatkan.

Para penumpang itu umumnya warga Aceh yang selamat dari bencana dan ingin mencari perlindungan ke keluarga di Jakarta. Ada juga yang berasal dari organisasi relawan untuk Aceh yang telah habis masa tugasnya. Untuk memanfaatkan penerbangan gratis ini, penumpang cukup mendaftarkan nama dan jenis barang yang akan dibawa.

Sejak terjadi bencana tsunami di Nangroe Aceh Darusalam, TNI Angkatan Udara memberikan pelayanan penerbangan gratis dari Banda Aceh. Penerbangan berangkat dua sampai tiga kali per hari menuju Jakarta.

Pantai Meulaboh Ramai Pengumpul Puing

(KBR 68h – 16 Januari 2005) Hari ini Pantai Meulaboh, Aceh Barat ramai oleh orang-orang yang mengumpulkan puing reruntuhan bangunan. Seperti dilaporkan reporter Fariansyah, Mereka terlihat mengumpulkan puing, juga logam-logam bekas seperti seng, besi dan aluminium. Orang-orang ini datang dari lokasi yang agak jauh dari Meulaboh. Edi Riyanto, salah satu dari mereka, mengaku melakukan hal ini untuk mendapatkan uang. Dari pekerjaan ini, ia mendapatkan 20-50 ribu rupiah per hari. Satu kilogram logam bekas dihargai 2-10 ribu rupiah, tergantung dari baik buruknya jenis logam.

Meulaboh pun berbenah, mencoba bangkit kembali dari nol.

Pemerintah Akan Kurangi Tim Medis untuk Aceh

(KBR 68h – 16 Januari 2005) Pemerintah akan mengurangi jumlah tim medis yang diturunkan ke Nangroe Aceh Darusalam. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan, keputusan ini diambil lantaran terlalu banyak dokter dan tim medis yang diturunkan ke Aceh. Perbandingannya, menurut Alwi, satu pasien kini ditangani empat dokter. Meski begitu, belum bisa dipastikan kapan dan bagaimana sistem penarikan tim medis itu dari Aceh.

Presiden Yudhoyono juga meminta supaya sistem koordinasi dan kontrol bantuan ditingkatkan. Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng menjelaskan, pasokan logistik dan tim medis telah dikirim ke berbagai daerah yang sulit terjangkau di penjuru Aceh. Pengiriman lewat jalur darat, dari Medan ke Meulaboh, juga telah berhasil dilakukan.

Tanggal 26 Maret, Batas Pencapaian Tanggap Darurat Aceh

Pemerintah tidak menetapkan tanggal 26 Maret sebagai batas akhir bagi militer asing untuk berada di Nangroe Aceh Darusalam untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan, tanggal 26 Maret adalah batas waktu pencapaian tanggap darurat di Aceh. Keputusan ini diambil untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan negara asing serta untuk menonjolkan peranan pemerintah. Peranan miilter asing di Aceh juga akan dievaluasi. Namun, seperti dilaporkan repoter Nanda Hidayat, keberadaan militer asing bukan berarti langsung hilang dalam membantu misi kemanusiaan membantu korban tsunami.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab menambahkan, ada 31 negara yang telah mengirimkan personil militernya untuk membantu misi kemanusiaan di Aceh. Jumlah personil yang diterjunkan mencapai lebih dari 2100 personil.

Pemerintah juga akan segera menelusuri bantuan logistik yang dikabarkan tidak sampai ke tangan-tangan pengungsi.

Proposal Infrastruktur Aceh Tetap Disiapkan

(KBR 68h - 16 Januari 2005) Departemen Pekerjaan Umum tetap menyiapkan proposal untuk pembangunan infrastruktur di Nangroe Aceh Darusalam, dalam Pertemuan Infrastruktur, tanggal 17-18 Januari mendatang. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, infrastruktur yang ditawarkan adalah yang berwawasan lingkungan dan tsunami. Namun menurut Hermanto, fokus permintaan untuk Aceh akan diarahkan kepada hibah atau bantuan yang betul-betul lunak.

"Kita akan bangun infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan tsunami. Yang ditawarkan untuk Aceh itu lebih kepada dukungan, kalau bisa hibah, atau bantuan yang betul-betul lunak," ujar Hermanto.

Proyek infrastruktur di Aceh yang akan ditawarkan diarahkan kepada bagaimana merancang Aceh dengan lebih baik di masa yang akan datang, dengan dukungan dari komunitas internasional.

Hermanto mengatakan, pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi Aceh, yang kini porak poranda akibat tsunami. Sebab, menurut Hermanto, infrastruktur adalah modal sosial bagi masyarakat. Suatu wilayah yang memiliki prasarana infrastruktur yang baik, maka umumnya wilayah itu akan maju secara ekonomi maupun sosial budaya.

Banjir di Beberapa Titik Kalimantan Barat Mulai Surut

Banjir yang sempat melanda Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat, kini sudah surut. Sementara di Pontianak, banjir masih pasang surut karena di sana terjadi pasang naik air laut. Wakil Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalimantan Barat Rusman Namsyuri mengatakan, di Kecamatan Sungai Raya, 400 keluarga terpaksa mengungsi akibat banjir. Tapi warga hanya mengungsi selama satu hari karena kemudian air sudah surut. Kerugian yang terlihat adalah ribuan hektar tanaman padi terendam banjir. Menurut Rusman, hingga kini masyarakat masih membutuhkan bantuan makanan.

"Untuk sementara masih memerlukan bantuan pangan. Pasca banjir, juga diperlukan bibit baru untuk tanaman," kata Rusman.

Sejauh ini, PMI belum mendapat laporan tentang wabah penyakit pasca banjir. Menurut Rusman, untuk mengantisipasinya, PMI memberikan suplemen atau makanan tambahan berupa kacang hijau dan susu, untuk menguatkan fisik para korban banjir. Namun ia juga meminta dinas-dinas terkait untuk segera turun ke lapangan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Menunggu Rumah Layak Huni Bagi Pengungsi

Rumah... Itulah yang mulai dipikirkan oleh ratusan ribu pengungsi korban gempa dan tsunami di Aceh dan Nias, Sumatra Utara. Mereka jelas tidak bisa tinggal berlama-lama di tenda pengungsian, yang bersifat sementara. Tak ada harta benda, menyulitkan mereka membangun kembali rumah yang lama, atau membangun rumah baru. Laporan berikut disusun Hilman Hamdoni.

***

Lukman Muhammad Daud seperti hidup sebatangkara. Seorang istri dan dua anaknya, sampai sekarang tidak diketahui rimbanya, setelah diseret gelombang Tsunami, 26 Desember lalu. Rumahnya berubah menjadi puing-puing kayu. Pria separuh baya itu terpaksa mengungsi di pos pengungsian AURI, Aceh Besar. Merasakan dinginnya udara malam di ruangan terbuka. Bila hujan turun, tenda yang ia tempati bersama ribuan pengungsi lainnya, bocor disana-sini.

"Yang paling penting rumah harus kita bangun di tempat asal. Yang kedua kita harus dibantu biaya untuk usaha," demikian harapan Lukman Muhammad Daud.

Lukman Muhammad Daud, dan juga ratusan ribu warga Aceh yang selamat dari musibah besar itu, memang membutuhkan tempat tinggal baru, setelah rumah mereka lenyap disapu ombak tsunami. Rumah yang layak huni, terutana untuk menaungi mereka dari dinginnya malam dan panasnya siang.

Kebutuhan rumah baru di daerah yang terkena bencana paling parah, seperti di Banda Aceh, Lhoksemauwe, dan Meulaboh, diperkirakan mencapai angka 123 ribu unit rumah. Biaya yang diperlukan, sedikitnya tiga hingga empat setengah trilyun rupiah.

***

Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu pemerintah menghadapi kendala. Jangankan untuk membangun rumah, hingga kemarin pemerintah masih belum bisa membersihkan puing-puing bangunan, tumpukan sampak dan mayat-mayat yang masih tergeletak di jalan-jalan.

Meski begitu, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Yusuf Ashari mengatakan, departemennya tetap mengkoordinasikan rencana pembangunan rumah di Aceh. Departemen ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Badan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah untuk merencanakan tata ruang kota. Para ahli juga diminta masukan, mengenai rumah seperti apa yang akan dibangun nanti.

"langkah konkretnya sekarang ini kan masih dalam masa tanggap darurat. Jadi kita meunuggu sampai masa tanggap darurat ini selesai. Mayat-mayat bersih, puing-puing disingkirkan. Sambil planning tata ruang juga sudah disusun. Tata ruang ini nanti akan disusun pemerintah daerah bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang di Bappenas. Sambil kita merencanakan juga persiapan-persiapan untuk pembangunan rumah itu di mana, begitu kira-kira.," ujar Yusuf Anshari

Sembari melakukan perencanaan, departemennya juga terus mengimbau dan mengkoordinasikan bantuan yang masuk. Sampai saat ini sudah pemerintah sudah menerima bantuan 5400 unit rumah. Diantaranya berasal dari bantuan Real Estat Indonesia, Komite Kemanusiaan Indonesia, Islamic Relief, masyarakat Surabaya, dan perusahaan minyak asal Prancis, Total. Di samping itu, Bank Tabungan Negara juga akan memberikan sumbangan sebesar satu miliar rupiah untuk biaya pembangunan rumah di lokasi bencana. Sisanya, Kementrian Perumahan Rakyat hanya bisa merekomendasikan kepada Badan Koordinasi Nasional, sebagai lembaga yang berwenang menggunakan dana bantuan.

***

Belum jelas, apakah warga akan ditarik biaya untuk pembangunan rumah itu. Yang jelas, Perum Perumnas berjanji akan memberikan 23 ribu unit rumah secara gratis, sebagai komitmen mereka terhadap imbauan Menteri Negara Perumahan Rakyat. Direktur Utama Perumnas, Herry Selawat mengatakan, rumah yang akan dibangun bertipe 36, di atas tanah seluas 100 meter persegi. Spesifikasi rumah yang akan dibangun berdasarkan hasil kajian badan penelitian dan pengembangan Departemen Pekerjaan Umum di Bandung diberi nama Risha, singkatan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Bila dihitung, tiap rumah seharga sekitar 20 juta rupiah.

"Prinsipnya Perumnas tetap akan membangun kembali aceh. Terutama di atas lahan kami kami lanjutkan dipercepat. Sedangkan dengan program pemerintah untuk membangun 123 ribu rumah yang dicanangkan oleh Menpera secara gratis, kami akan berpartisipasi, dan kami sudah ajuklan melalui Meneg BUMN dalam RUPS yaitu 23 ribu unit rumah. Dan insya Allah kelihatannya dari Bappenas juga sudah mendukung," kata Herry Selawat.

Rumah yang dibangun Perumnas itu akan dilengkapi fasilitas tahan gempa, mengingat kawasan Aceh yang rawan gempa. Tetapi, nampaknya korban gempa dan tsunami di Aceh belum bisa menikmati rumah sederhana itu dalam waktu segera. Perumnas lagi-lagi terbentur sulitnya jalan masuk atau akses ke wilayah yang akan dibangun. Kembali, Herry Selawat.

"Tahapnya sekarang adalah masalah pemulihan emergency, yaitu membuka infra struktur, juga menormalkan kembali aksesibilitas ke lokasi-lokasi yang masih terputus. Baik membangun jembatan dan sebagainya. Memang diperkirakan sesuai schedule, baru 3-4 bulan lagi baru bisa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Bangunan-bangunan itu tidak mungkin kita mengandalkan material lokal. Karena kita menyadari material lokal sulit selain itu tenaga kerja juga sulit," lanjut Herry.

***

Langkah yang lebih nyata sudah dilakukan Real Estate Indonesia. Sebelumnya, mereka berjanji akan membangun 1000 unit rumah. Mereka sudah mengirimkan satuan petugas REI di Aceh dan Sumatera Utara. Tim juga membawa mesin pembuat batako, untuk bangunan rumah. Ketua Umum REI Lukman Purnomo Sidi mengatakan, Real Estat Indonesia mengirimkan dua tim ke lokasi, untuk memperhitungkan material dan tipe rumah yang akan mereka bangun. Sejauh ini, mereka baru mendapat sebuah lokasi di Aceh Besar yang diperkiraan bisa menampung sekitar 300 unit rumah.

"Kami sudah mengirim tim ke sana dan sedang mensurvei beberapa lokasi tanah yang ditunjuk di kabupaten Aceh Besar. Jadi ini masih dan sedang proses dilakukan. Insya Allah sesegera mungkin begitu sudah ditunjuk tanahnya," kata Lukman Purnomo Sidi.

Selain aspek teknis, REI juga akan mempertimbangkan aspek sumber daya manusia atau tenaga yang mengerjakan pembangunan rumah di sana. Menurut Lukman Purnomo Sidi, pengangguran banyak terdapat di kamp-kamp pengungsian, namun yang terampil membangun rumah hampir sulit didapatkan. Meski begitu, menurut Lukman, warga Aceh yang sementara ini menganggur, akan disertakan dalam proses pembangunan rumah.

Untuk pembagian rumah-rumah itu nanti, Real Estat Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Aceh. Ia memastikan, semua bantuan itu bersifat hibah atau pemberian. Selanjutnya, terserah pemerintah daerah, apakah akan memberikan rumah-rumah itu secara gratis atau akan dijual dengan harga sangat murah.

***

Bantuan-bantuan itu boleh saja membuat kita sedikit berbesar hati. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah penataan pembangunan di kawasan pesisir. Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan rencana detail tata ruang kota pesisir di wilayah rawan bencana alam. Pembangunan harus berbasis ekologi atau memperhatikan kondisi alam, dan berwawasan lingkungan. Tujuannya, untuk mengurangi risiko jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam yang tidak terduga seperti gempa dan tsunami. Dengan demikian, pemukiman yang akan dibangun benar-benar layak dan aman untuk ditinggali, oleh orang-orang seperti Lukman Muhammad Daud yang kehilangan keluarga dan rumahnya, juga oleh ratusan ribu warga Aceh lainnya.

Tim Liputan 68H>

Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Segera "Bangkit"

Bencana gempa bumi dan badai tsunami di Nangroe Aceh Darusalam ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap jalanya proses belajar mengajar di propinsi tersebut. Tidak hanya Sekolah Dasar atau Menengah yang terganggu proses belajar mengajarnya tetapi juga Perguruan Tinggi terbaik yang ada Aceh; Universitas Syiah Kuala. Laporan berikut ditulis Andre Nugroho.

***

Secara fisik bangunan Universitas Syak Kuala, sebetulnya tidak mengalami kerusakan berarti, namun ribuan data administari milik mahasiswa hancur dilumat banjir akibat badai tsunami. Selain itu, peralatan praktek di laboratorium dan komputer yang digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di Universitas Syah Kuala juga rusak akibat goncangan gempa. Kondisi ini diperparah dengan meninggalnya 93 orang dosen, dan hampir 80 dosen lainnya dinyatakan hilang.

Memang menyedihkan, tetapi roda pendidikan di kampus yang berdiri secara resmi pada tahun 1961 ini harus tetap berjalan. Pembantu Umum Rektor Universitas Syiah Kuala, Bidang Kemahasiswaan, Azhar Puteh, mengatakan semua fakultas yang ada di Universitas Syah Kuala akan memulai kegiatan belajar mengajarnya pada 1 Februari mendatang.

"Rencananya semua faklutas yang berjumlah sembilan yang ada di linkungan Unsyiah akan aktif ke proses belajar mengajar dengan asumsi tidak ada hambatan ataupun hal-hal yang lebih menuju ke arah tidak kondusif apabila semua kondusif maka tanggal 1 Februari merupakan tanggal yang telah disepakati oleh rektorat untuk aktifitas belajar-mengajar," kata Azhar Puteh.

Azhar Puteh menambahkan, saat ini pihak kampus Universitas Syah Kuala masih terus mendata dan mencari mahasiswa yang terpencar dan hilang akibat bencana gempa dan tsunami. Untuk mendorong terlaksananya proses belajar mengajar di kampus tersebut, Azhar Puteh mengatakan, rektorat juga akan mencoba membantu mahasiswa dengan meringankan beban pembayaran SPP.

"Masalah uang kuliah atau SPP, ini masih dalam wacana pihak rektorat. Wacana pertama kita akan meberikat sedikit prioritas atau kompensasi bahakan kalau bisa kita menggratiskan mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar di Unsyiah," lanjut Azhar.

***

Roda pendidikan di Syah Kuala memang harus segera berjalan. Kendala berupa hilangnya data mahasiswa dan rusaknya perangkat belajar mengajar tidak akan dijadikan alasan untuk menunda kegiatan belajar di kampus itu. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Satryo S Brojonegoro, mengatakan kegiatan pendidikan di kampus tersebut harus berjalan meski kondisinya masih meprihatinkan. Departemen Pendidikan Nasional juga tidak akan mempermasalahkan data administrasi mahasiwa yang hilang atau rusak saat bencana.

"Dengan apa yang ada, (kegiatan belajar mengajar) akan dimulai dulu. Minimal kegiatan kampus tidak berhenti sama sekali. Tentuanya kekurangan yang ada seperti dosen yang tidak ada atau hal-hal lain akan dicoba ditutupi atau dipenuhi dengan bantuan perguruan tinggi yang ada disekitar Aceh. Mereka bisa memperbantukan dosen atau juga termasuk memungkinkan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di luar Aceh sesuai dengan bidang studi yang diminati," kata Satrio Brojonegoro. Ia menambahkan, dalam kondisi darurat Depdiknas akan menerima mahasiswa yang dokumennya hilang, atau datanya tidak ada. "Secara bertahap kita akan menelusuri datanya, kalau ditemukan nanti akan dieteruskan. Kalau tidak ada datanya kita akan melakukan pemutihan pada status yang mereka peroleh sebelumnya," tambahnya.

Departemen Pendidikan Nasional juga mengkaji kemungkinan pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Aceh. Satryo Brojonegoro mengaku, hingga saat ini belum ada alokasi dana khusus untuk mengganti perangkat pendidikan yang rusak akibat gempa dan tsunami. Menurutnya, saat ini yang paling diperhatikan adalah penyediaan tenaga pengajar yang hilang.

Dirjen Pendidikan Tinggi, juga akan mengusahakan dosen bantuan yang jumlahnya sama dengan jumlah dosen yang hilang atau meninggal. Dosen bantuan ini akan diusahakan, sampai Universitas Syah Kuala mempunyai dosen tetap. Satryo Brojonegoro memperkirakan Universitas negeri kebanggaan warga Aceh itu membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun untuk mendapatkan dosen baru.

***

Upaya mencari tenaga pengajar bantuan, ditanggapi berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia, dengan menawarkan bantuan tenaga pengajar. Ada juga bantuan yang ditawarkan kampus lain seperti Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang. Perguruan tinggi itu membantu 13 mahasiswa kedokteran Universitas Syah Kuala, meneruskan tugas akhir mereka di Ujung Pandang.

Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin, Ambo Ala mengatakan, Unhas dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan akan membantu secara penuh pendidikan mahasiswa Syah Kuala yang dititipkan di kampus tersebut.

"(Mahasiswa) Yang ditampung di Fakultas kedokteran ada 13 orang, ini kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Jadi untuk akomodasi ditanggung Pemda. Kita di Unhas memberikan kesempatan secara gratis untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran sampai seleseai. Ini diberikan karena mereka sudah memasuki masa co-ass sehingga kita memerikan fasilitas kepada mereka untuk belajar sampai selesai," kata Ambo Ala. Menurut ia, bantuan diberikan untuk 25 orang tetapi yang sudah datang ke Fakultas Kedokteran Unhas baru 13 orang.

Bencana gempa dan tsunami telah memporak-porandakan Aceh, namun, Universitas Syah Kuala yang menjadi salah satu kebanggaan Aceh, memilih segera bangkit. Seperti prasasti di Tugu Darussalam, di depan kampus itu. Tulisan itu berbunyi, ‘Tekad yang Bulat Melahírkan Perbuatan yang Nyata.

Tim Liputan 68H Jakarta

Proyek Jalan Tol Fokus ke Trans Jawa

Pembangunan jalan tol yang ditawarkan Departemen Pekerjaan Umum dalam Pertemuan Infrastruktur lebih diarahkan kepada Trans Jawa. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menjelaskan, jalur ini ditawarkan karena layak secara finansial dan merupakan jalur utama ekonomi di Pulau Jawa. Menurut Hermanto, proyek ini secara komersial cukup layak. Selain untuk Pulau Jawa, Departemen Pekerjaan Umum juga menawarkan proyek jalan tol di Pulau Sumatera.

"Trans Jawa akan lebih dominan, karena ini memang jalur utama ekonomi, yang tentunya terbuka dan secara finansial layak," ujar Hermanto. Ia menambahkan, tak banyak proyek jalan tol di Pulau Sumatera yagn akan ditawarkan. Ia menyebut wilayah Palembang dan Medan akan ikut ditawarkan, setelah dinilai dari aspek kelayakannya.

Proyek-proyek untuk Nangroe Aceh Darusalam, menurut Hermanto, tidak menjadi fokus dalam pertemuan. Sebab, tujuan pertemuan adalah menawarkan proyek Indonesia yang layak secara finansial. Sementara untuk Aceh, lebih bersifat bantuan dan dukungan dari lembaga finansial multilateral dan bilateral. Namun Hermanto tidak menutup kemungkinan ada perkembangan komitmen infrastruktur untuk Aceh dalam forum tersebut. Pertemuan Infrastruktur ini akan dilangsungkan di Jakarta, tanggal 17-18 Januari mendatang.

Minggu pagi di Pengungsian Meulaboh

(KBR 68h – 16 Januari 2005) Hari Minggu pagi ini di kantor bupati Meulaboh, Aceh Barat, warga terlihat begitu sibuk beraktivitas. Seperti dilaporkan Fariansyah, kantor bupati ini menjadi tempat penampungan bagi lima ribuan pengungsi di empat kecamatan di Meulaboh, Aceh Barat. Ibu-ibu terlihat berkumpul di dekat tempat penampungan air, untuk mencuci peralatan masak, piring serta pakaian. Semua itu merupakan sumbangan dari penjuru Nusantara dan dunia, karena ketika bencana terjadi, mereka tak sempat membawa apa pun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh.

Rosidah, terlihat tengah mencuci piring. Sebelumnya, ia membersihkan sampah di dekat tempat tidurnya. Usai mencuci piring, Rosidah bersiap memasak untuk sarapan suami dan anaknya. Setelah itu, ia segera mencuci piring. Tak heran, di tempat pengungsian seperti di sini, pemandangan pakain dijemur begitu lazim terlihat. Di kabel, di tali, atau di kayu, seadanya. Agak siang nanti, Rosidah akan ke pasar untuk membeli sayur dan lauk. Dua hari belakangan ini, kantong Rosidah mulai berisi uang, karena sudah menerima bantuan sebesar 100 ribu rupiah. Sebelumnya, tak ada uang yang diterima,
sehingga makan sehari-hari hanya nasi dan mi instan.

Sementara itu suaminya, Zulkifli, juga mulai bekerja. Pekerjaan yang paling mudah didapat sekarang adalah membersihkan puing dan sampah di rumah orang berada dan pengusaha, yang rumahnya masih berdiri. Upah yang didapat berkisar 20 sampai 50 ribu rupiah. Pekerjaan lain yang harus segera dilakukan adalah membersihkan tempat penampungan mereka di kantor bupati. Tak lama lagi, Kantor Bupati akan segera difungsikan seperti semula dan warga akan direlokasi.

Departemen PU Tawarkan Proyek 90 Triliun Rupiah

Departemen Pekerjaan Umum akan menawarkan proyek infrastruktur senilai hampir 90 triliun rupiah dalam Pertemuan Infrastruktur atau Infrastructure Summit yang akan dilangsungkan tanggal 17-18 Januari mendatang. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menjelaskan, proyek jalan tol mendominasi proyek dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu senilai hampir 80 triliun rupiah. Ada 38 ruas jalan tol yang ditawarkan, yang masing-masing disertai gambaran lengkap mengenai prospek keuntungannya.

"Jalan antara Pasuruan – Probolinggo, Pandaan – Malang, kita berikan gambaran berapa panjangnya, estimasi biaya, gambaran prospek. Selain layak ekonomi, mereka juga bisa sampaikan minat kepada kita yang bisa kita tindaklanjuti," ujar Hermanto.

Selain itu, Departemen Pekerjaan Umum juga menawarkan 20 proyek untuk air bersih dan sanitasi. Proyek air bersih ditawarkan di 24 lokasi dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah.

Diprediksi Turun, Warga Jakarta Tetap Terancam Jadi Korban Demam Berdarah

Hujan, adalah mimpi buruk untuk warga Jakarta. Kucuran air dari langit ini dituding bertanggung jawab atas segala persoalan mulai dari macet di jalan raya, hingga banjir besar yang nyaris merendam Jakarta. Sejak sepuluh tahun terakhir, dosa banjir lainnya adalah dianggap sebagai musim pembawa malapetaka demam berdarah dengue. Sebelumnya dipercaya ada siklus lima tahunan yang menyebabkan ledakan kasus dalam bentuk wabah. Kini teori itu tak terlalu manjur lagi, karena data menunjukkan dari tahun ke tahun DBD muncul sebagai wabah langganan bersama musim hujan.

Wabah DBD tercatat membawa korban dan aib sangat besar bagi pemerintah pada tahun 1998. Saat itu tercatat korban mencapai 2.567 orang. Pemerintah Jakarta dikritik keras karena dinilai tak punya persiapan cukup menghadapi munculnya wabah meskipun tanda-tanda sudah mengintai. Celakanya, tahun lalu malah jumlah korban naik lebih tinggi. Dalam dua bulan saja antara Februari – Maret 2004 wabah DBD di Ibu Kota sudah makan korban 3.393 orang.

Tahun ini, tak nampak ada tanda persiapan luar biasa dilakukan pemerintah Jakarta.

Juru Bicara Dinas Kesehatan Jakarta Evy Zelfino mengatakan pemerintah Jakarta terus melakukan penyuluhan mengenai pencegahan munculnya DBD. Prioritas program adalah sejumlah wilayah yang dianggap rawan terjangkit wabah ini. Selain sosialisi, Dinas Kesehatan Jakarta menurut Evy juga telah melakukan upaya teknis untuk mencegah menyebarnya demam berdarah ke wilayah lain. "Dinas Kesehatan sendiri telah melakukan bebrepa tindakan teknis sesuai dengan stndar prosedur seperti Fogging Focus, pemberantasan sebelum musim penularan, ada jumantik, ada pemantauan jentik berkala dan berbagai ha penting sudah kita lakukan", kata Evi.

Hasilnya?
Dua pekan Jakarta diguyur hujan, seorang korban tewas, sementara 207 lainnya tergeletak dihinggapi DB. Demam Berdarah juga mengganas di tiga kelurahan yang langsung diberi status gawat demam berdarah dengue. Sementara 70 kelurahan lainnya diberi peringatan waspada demam berdarah.

Vonis gawat ini, rupanya cukup membuat warga kelimpungan.
Warga Kelurahan Kayumanis, yang ikut dinyatakan dalam kondisi gawat DB, kini mulai ikut anjuran pemerintah untuk membersihkan lingkungan secara rutin. Supenti, seorang warga mengakui kini kegiatan kebersihan rutin dilakukan tiap Jumat pagi pukul 09.00. Sebagai bentuk kewaspadaan, ia juga merasa perlu rajin membersihkan rumah untuk menghindari demam berdarah. "Pencegahanya membersihkan bak mandi dengan abate, kemudian membersihkan kaleng-kaleng. Di lingkungan sekitar dilakukan setiap jumat pagi, minggu kemarin baru dimulai. Rencanaya kegiatan ini memang rutin", jelas Supenti.

Namun fakta menunjukkan, dari tahun ke tahun upaya pencegahan belum menunjukkan hasil maksimal. Korban terus selalu jatuh, bahkan hingga menewaskan nyawa. Dititik ini, persoalan lain sudah menanti korban. Birokrasi pengurusan perawatan dan mahalnya ongkos rumah sakit selalu menjadi masalah tersendiri. Sering korban terlambat ditangani karena tak mampu bayar.

Tahun ini, situasi yang sama sangat mungkin terjadi lagi. Sebabnya karena pemerintah tak punya kuasa penuh atas tata cara pengurusan pasien DB terutama di rumah sakit swasta. Untuk mencegah ada kasus penolakan pasien Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Umar Fahmi menyarankan agar korban dirawat di RS pemerintah. Korban juga diminta tak menunda keputusan amsuk RS, Cuma karena takada biaya karena menurut Umar jaminan social untuk masyarakat kurang mampu sudah diberikan pemerintah. "Nanti kita lihat perkembangannya. Tahun lalu, pemerintah membebaskan pasien kelas tiga, saya kira sangat efektif. Tanpa kebijakan khusus itu pun, masyarakat miskin sudah ada jaminan bisa masuk ke rumah sakit, gratis. Untuk yakin, saya kira masuk ke rumah sakit pemerintah saja." terang Umar.

Satu hal yang agak melegakan, Departemen Kesehatan memperkirakan tahun ini angka korban lebih sedikit. Menekan angka korban secara drastis diakui Depkes sangat sulit. Karena itu lagi-lagi, peran individu dalam menjaga kebersiha lingkungannya sangat penting. Pada tingkat kebersihan tinggi, persoalan demam berdarah tak pernah jadi ancaman. Ini sudah dibuktikan dibanyak Negara, termasuk Negara tetangga Singapura yang terkenal disiplin menjaga kebersihannya.

Jadi sambil berguru pada Singapura, Departemen Kesehatan mengajak semuanya untuk bergiat membersihkan lingkungan.Seraya berharap, tahun ini hujan tak benar-benar membawa petaka bernama demam berdarah dengue.

Tim Liputan 68H Jakarta

Profesi Baru Pasca Tsunami

Sejumlah warga di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darusalam, terpaksa berubah profesi pasca tsunami. Salah satunya adalah Burhan, yang sebelum bencana terjadi bekerja sebagai pekerja kebersihan di sebuah perusahaan. Begitu tsunami menghantam, ia pun membidik pekerjaan baru, yaitu sebagai tukang ojek. Menurut Burhan, di hari-hari pertama pasca bencana, ia bisa mengojek dengan tarif sampai 200 ribu rupiah. Sementara saat ini, tarif ojeknya berkurang, karena makin banyak angkutan umum yang beroperasi di Banda Aceh. Penumpangnya beragam, mulai dari relawan, jurnalis sampai ke sesama korban bencana.

"Kalau dia bilang pengungsi, bayar seiklasnya saja. Saya tidak patok harga," begitu Burhan menjelaskan. Ia hanya mematok harga untuk orang luar Aceh yang masuk ke daerahnya. "Kalau yang terkena musibah, untuk makan saja tidak ada, apalagi untuk naik ojek," tutur Burhan.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi motornya, Burhan harus mengantri. Saat BBM masih sulit didapat di Banda Aceh, ia harus mengantri sampai empat jam untuk mendapatkan dua liter bensin, dengan harga 6000 rupiah per liter. Sementara saat ini harga bensin sudah normal, yaitu 2500 rupiah per liter.