Sulawesi Utara KLB Demam Berdarah

(KBR 68H - 17 Februari 2005) - Pemerintah Daerah Sulawesi Utara akhirnya menyatakan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sulawesi Utara masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini disebabkan, karena sejak Januari 2005, hingga saat ini, jumlah penderita DBD terus meningkat, meskipun berbagai upaya pemberantasan nyamuk pembawa DBD sudah dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

Juru bicara Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, Roy George mengatakan, hingga saat ini jumlah penderita DBD yang dirawat sudah mencapai 260-an orang, dengan angka kematian delapan orang. Setiap hari, menurutnya, ada saja kasus baru penderita DBD, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

"Dinas Kesehatan sangat membutuhkan peran serta masyarakat, untuk memberantas nyamuk pembawa DBD, karena dana yang kami miliki terbatas. Ini menjadi indikasi bahwa kegiatan pemberantasan nyamuk selama ini, belum optimal," kata Roy George.

Dari data Dinas Kesehatan, Menado dan Bitung menempati urutan tertinggi jumlah penderita demam berdarah. Sementara, korban meninggal dunia terbanyak berada di Bitung, yakni lima orang.

Warga sempat menyesalkan permintaan biaya pengobatan dari rumah sakit. Sementara, pihak rumah sakit hanya akan membebaskan pengobatan untuk perawatan kelas tiga, atau untuk warga kurang mampu. Meski begitu, ada laporan, warga yang menempati perawatan kelas tiga tetap diminta biaya pengobatan. (Jolly Lenawa - Radio Mercy FM, Manado)

TII: "Jakarta, Kota Terkorup"

(KBR 68H - 17 Februari 2005) - Survei Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia menyebutkan, Jakarta merupakan kota paling tinggi angka korupsinya di Indonesia. Sementara, Bea Cukai dimasukkan sebagai lembaga pemerintah yang banyak merima suap. Survey itu dilakukan terhadap 13 ribu lebih pelaku bisnis lokal, nasional, dan internasional selama bulan Oktober hingga Desember 2004.

Dalam situsnya di internet, Transparansi Internasional Indonesia menyebutkan, selain Jakarta, kota paling korup berikutnya adalah kota Surabaya di Jawa Timur serta Medan, Sumatera Utara. Menurut indeks persepsi korupsi yang didapat dari hasil survey, kota yang dianggap paling rendah angka korupsinya adalah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah, Kota Banjarmasin di Kalimantan Timur dan Kota Makassar, Sulawesi Utara.

Para pebisnis paling banyak melakukan interaksi korupsi dengan Bea Cukai, Kepolisian, dan lembaga peradilan. Untuk jumlah suap, total yang dibayarkan oleh 13 ribu responden selama setahun kepada pemerintah pusat mencapai Rp 52 miliar. Suap paling banyak dibayarkan ke Bea Cukai dan pihak Pajak. Di tingkat daerah, suap paling banyak dibayarkan kepada pemerintah daerah, DPRD dan partai politik. (viv)

Tajuk 68H: Para Koruptor se-Indonesia, Bersoraklah!

Bagi Anda yang korupsi sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada akhir Desember 2002, bersoraklah. Betul, bersorak-sorailah! Sebab kalau anda bisa menyewa pengacara hebat, yang pintar bersilat lidah, yang jago memelintir pasal-pasal hukum, kemungkinan besar anda akan lolos dari jeratan hukum dengan gampang. Anda tetap bisa menikmati harta kekayaan haram itu, karena menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya boleh menangani perkara-perkara yang terjadi sesudah lembaga itu berdiri. Selengkapnya...