Proses Belajar di Aceh Dimulai Hari Senin, 24 Januari

(KBR 68H-22 Januari 2005)-Proses belajar mengajar di Nangroe Aceh Darussalam akan tetap di mulai pada hari Senin, 24 Januari 2005. Proses ini akan berlangsung di sekolah-sekolah yang tidak begitu rusak atau dengan menggunakan tenda-tenda darurat. Hingga kini pembersihan terhadap bangunan sekolah yang tertutup lumpur masih dilakukan.

Kepala Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darusalam, Bustaman Ali mengatakan pada tahap pertama proses belajar mengajar akan dipusatkan pada pemulihan trauma anak dan bukan terpaku pada masalah mutu pendidikan.

“Saya pikir untuk tahap awal, kita bukan pada masalah mutu tetapi bagaimana anak-anak bisa pulih dari trauma. Nantinya guru-guru akan memperbaiki jiwa anak-anak yang mengalami trauma dari peristiwa 26 Desember lalu.” ujar Bustaman Ali

Bustaman Ali mengatakan guru-guru untuk mengajar Senin nanti sebagian besar berasal dari luar Aceh dan relawan yang memiliki dasar pendidikan mengajar. Ditargetkan dalam sebulan kedepan, anak-anak Aceh sudah bisa mengejar ketinggalan pelajaran sejak bulan Desember 2004 lalu.

Sebanyak 750 gedung sekolah di 12 kabupaten/kota hancur diterjang tsunami dan lebih dari 1700 orang guru meninggal dalam bencana alam tersebut.(kks/nit)

Dewan Pengawal Revolusi Iran : Dibolehkan Perempuan Menjadi Presiden

(KBR 68h-22 Januari 2005)-Kelompok konservatif Iran memutuskan untuk memperbolehkan perempuan ikut mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu bulan Juni nanti. Associated Press menulis, juru bicara Dewan Pengawal Revolusi, Gholamhossein Elham mengatakan jika perempuan memenuhi kualitas yang disyaratkan maka mereka bisa mencalonkan diri sebagai presiden.

Pernyataan tersebut mengakhiri perdebatan konstitusi soal apakah hanya laki-laki yang bisa menempati posisi tersebut. Berdasarkan undang-undang dasar Iran, presiden adalah orang terpilih diantara kaum politik ”rijal” yang berasal dari bahasa arab dan bisa dimaknakan sebagai laki-laki. Namun Elham mengatakan kata “rijal” tidak berasosiasi dengan gender.

Selama lebih dari 25 tahun, Dewan Pengawal Revolusi atau the Guardian Council ini menolak kehadiran perempuan dalam politik terutama untuk posisi tertinggi berdasarkan perspektif laki-laki. Elham tidak menjelaskan alasan yang membuat dewan mengubah perspektifnya. Pemilu presiden di Iran akan berlangsung 17 Juni mendatang. Presiden Mohammad Khatami berniat mempertahankan posisinya untuk yang ketiga kalinya.(AP/nit)

Tiga Opsi Pemerintah Yang Bisa Diajukan Pada GAM

(KBR 68h-22 Januari 2005)-Pemerintah bisa melakukan tiga strategi dalam proses rekonsialisi dengan gerakan Aceh Merdeka GAM. Pengamat hubungan internasional, Andy Wijayanto mengatakan langkah pertama adalah tawaran gencatan senjata, termasuk didalamnya menentukan wilayah koridor kemanusiaan yang tidak bisa diganggu gugat kedua pihak. Kedua adalah mengajak GAM terlibat dalam membantu proses kemanusiaan di Aceh. Dan terakhir, tawaran untuk dialog khusus membahas amanademen atau pelaksanaan undang-undang otonomi khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam.

“Keterlibatan kedua belah pihak untuk membantu pendistribusian bantuan di aceh. Ketiga baru bagian dari negosiasi politik. Tawaran yang dilakukan pemerintah saya pikir adalah all eksklusif dialog atau dialog semua pihak. Dan yang ditawarkan pemerintah saya kira adalah amandemen atau pelaksanaan dari otonomi khusus Aceh.” kata Andy Wijayanto

Andy Wijayanto mengatakan hambatan dalam pelaksanaan langkah kedua dan ketiga tidak akan membuat pemerintah menyerah dan menawarkan refendum kepada warga Aceh. Menurut dia, tawaran paling maksimal Indonesia kepada GAM adalah pemberian amnesti dan rehabilitasi bagi semua anggota GAM. Sedangkan batas minimum yaitu refendum tidak akan diberikan pada kesempatan kali ini dan yang paling mungkin adalah penjadwalan dialog khusus kembali.

Sementara itu kendala yang mungkin akan dihadapi Indonesia dalam proses rekonsialisasi dengan Gam adalah keterlibatan pemerintah Swedia yang tetap berencana memproses hukum para petinggi GAM di negara tersebut. Hal tersebut menurut Andy akan sulit diatasi karena sejak awal Indonesia meminta Swedia bertindak atas petinggi GAM dalam kapasitas mereka sebagai warga Swedia yang melakukan kekerasan bersenjata di wilayah kedaulatan Indonesia.(kkm/nit)

Farhan Hamid: "Relawan Asing Masih Dibutuhkan di Aceh"

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Kehadiran relawan dan militer asing di Nangroe Aceh Darussallam masih dibutuhkan saat ini dan dengan besarnya bencana yang dihadapi harus diakui bahwa Indonesia tak bisa menanggulanginya sendiri.

Anggota Tim Monitoring Tanggap Darurat Aceh di DPR, Ahmad Farhan Hamid mengaku khawatir bila relawan asing ini terlalu cepat meninggalkan Aceh. Menurut dia meski kondisi sudah membaik tapi belum maksimal. Karena itulah tidak perlu dipatok waktu soal keberadaan asing di Aceh, sebagian relawan malah sangat dibutuhkan untuk konsultasi kejiwaan pengungsi paling tidak hingga 6 bulan kedepan.

"Tetapi, saya punya keyakinan, sejumlah relawan asing itu masih tetap diperlukan, terutama untuk proses conseling, untuk memperbaiki trauma, dan sebagainya. Beberapa orang mungkin bisa tinggal selama enam bulan. Tapi, itu tergantung situasi di lapangan. Saya terus terang risau, kalau relawan asing mau meninggalkan Aceh. Saya baru pulang dari Meulaboh, Aceh Barat, situasinya sudah mulai membaik. Hanya saja belum optimal," kata Farhan Hamid.

Ahmad Farhan mengatakan tidak perlu ada kecurigaan berlebih soal keberadaan relawan maupun militer asing di Aceh. Mereka datang atas nama kemanusiaan yang lambat laun memang harus meninggalkan aceh karena keterbatasan fisik. Ketika itu terjadi seharusnya pemerintah, relawan dan militer Indonesia sudah mampu menangani masalah di Aceh secara mandiri.

Sebelumnya pemerintah Indonesia memasang tenggat waktu 26 maret sebagai batas akhir kehadiran militer asing di Aceh. Kemudian pernyataan itu diralat dan tidak disebutkan adanya pembatasan waktu tersebut. Namun relawan asing mulai meninggalkan aceh seperti militer Singapura di Meulaboh. Kehadiran mereka diakui relawan lokal sangat membantu khususnya dalam hal kesehatan dan distribusi logistik. Sementara itu militer Amerika akan menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah gempa dan tsunami dalam waktu dua bulan. (kks/nit)

GAM di Swedia Tetap Buka Pintu Perundingan Damai

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Gerakan Aceh Merdeka, GAM tidak pernah menuntup pintu dialog untuk menyelesaikan masalah Aceh sebaik-baiknya. Tetapi saat ini yang paling penting adalah membantu para korban selamat dari gempa dan Tsunami di Aceh.

Juru bicara GAM di Swedia, Bahtiar Abdullah mengatakan hingga saat ini belum ada langkah kongkrit untuk melanjutkan dialog dengan pemerintah Indonesia. Ia menyayangkan situasi yang terjadi dilapangan yang masih terus terjadi pertempuran di beberapa tempat. TNI bahkan mengaku telah membunuh 120 anggota GAM yang menurut Bahtiar adalah warga sipil Aceh.

"Kami tidak pernah menutup pintu dialog, untuk mencari jalan penyelesaian Aceh secara sebaik-baiknya. Tapi, komitmen kami adalah, memfokuskan dulu bagaimana membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban tsunami. Kami belum melihat ada langkah-langkah konkrit, bahwa akan ada pertemuan damai. Di lapangan, kami masih melihat pertempuran-pertempuran di beberapa tempat," kata Bachtiar Abdullah.

Kabar sebelumnya menyebutkan GAM dan TNI akan bertemu ditempat negara mediator hari kamis pekan depan. Namun juru bicara GAM di Swedia, Bahtiar Abdullah mengatakan hingga hari ini GAM belum mendapatkan informasi mengenai pertemuan tersebut. Namun bila tawaran resmi untuk berdialog disampaikan oleh Indonesia, Bahtiar mengatakan Gam akan menyambutnya dengan menyesuaikan waktu dan tempat yang disepakati dua pihak.

Sementara itu kejaksaan distrik stockholm Tomas Lindstrand mengatakan tidak akan menghentikan proses hukum para petinggi GAM yang telah bersedia melakukan perundingan damai dengan pemerintah Indonesia. Ia tetap tidak akan mengabulkan permintaan untuk menghentikan proses hukum tersebut. Bahtiar Abdullah mengaku tak ada proses hukum yang dilakukan terhadap pemimpin GAM di Swedia karena tak pernah ada bukti kuat yang mendukung tuduhan pelanggaran hukum apapun. (kks/nit)

Cukai Palsu Yang Mengancam Bangkrut...

Kota Kudus, Jawa Tengah terkenal dengan industri rokok sejak ratusan tahun lalu. Namun industri yang telah menghidupi kota ini selama beberapa generasi, terancam bangkrut. Sebabnya, banyak perusahaan rokok yang tidak berijin. Bahkan sebagian besar perusahaan rokok itu menggunakan pita cukai palsu yang merugikan negara. Selengkapnya...

KBRI Siap Fasilitasi Kepulangan Pekerja Ilegal dari Malaysia

(KBR 68h-22 Januari 2005) - Pemerintah dan kedutaan besar Indonesia di Malaysia akan memfasilitasi kepulangan para pendatang ilegal. Dua kapal disediakan untuk membawa mereka dan akan berangkat pada tanggal 27 dan 30 Januari mendatang. Juru bicara KBRI di Malaysia, Budhi Raharja menghimbau agar para pendatang ilegal segera mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor, SPLP yang diberikan secara gratis dan segera kembali ke Indonesia. Hingga kini pendatang ilegal yang sudah dipulangkan ke Indonesia berjumlah lebih dari 280 ribu orang.

"mengantisipasinya ada dua, pertama memfasilitasi pengangkutan pulang. terakhir nanti tanggal 27 dan 30 januari ada dua kapal. kedua dengan memberikan pelayanan dokumen gratis SPLP dan sifatnya gratis." kata Budi

Budi raharja mengatakan pasca tenggat waktu amnesti bagi pendatang ilegal 31 Januari nanti, KBRI tetap akan memantau kondisi para pendatang asal Indonesia. Ia mengatakan pemerintah Malaysia memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan melanggar hak asasi manusia para pendatang ilegal saat melakukan operasi rahasia. Sementara itu pekerja Indonesia yang memiliki dokumen resmi bekerja di Malaysia berjumlah sekitar 700 ribu orang.

Sementara itu relawan dari lsm peduli buruh migran, migran care Malaysia, Alex Ongky mengatakan seharusnya KBRI tak hanya memfasilitasi kepulangan para pekerja ilegal dan berkampanye meminta mereka pulang melalui media massa. Alex mengatakan KBRI seharusnya turun menemui para majikan pekerja ilegal yang sebagian besar belum membayarkan gaji mereka. Itulah yang menyebabkan para pekerja ini belum bisa pulang. Terlebih lagi mereka tinggal di daerah perkebunan yang jauh dari kota dan tidak mendapatkan akses sosialisasi soal amnesti pemerintah Malaysia ini.

"Tetapi usaha-usaha KBRI itu hanya ke media,yang menurut saya tidak praktis karena kebanyakan di media di malaysia. Kebanyakan pekerja ini tidak baca koran dan tidak berpendidikan tinggi." kata Alex

Alex menyebutkan jumlah pekerja ilegal dari Indonesia yang berada di wilayah pedalaman seperti Serawak lebih dari 400 ribu orang. Mereka tak bisa pulang karena belum mendapatkan gaji dari para majikan. Sejauh ini justru pemerintah Malaysia yang menurut Alex sudah berupaya melakukan pendekatan dengan para majikan untuk memberikan gaji mereka.

Pemerintah malaysia memberikan peringatan kepada pekerja ilegal untuk segera meninggalkan negara tersebut paling lambat akhir januari ini. Bila tidak para buruh migran ini akan dikenai hukuman berupa denda, cambuk dan penjara. Sebelumnya batas waktu kepulangan para buruh mingran ini telah diperpanjang dua kali atas permintaan pemerintah Indonesia terakhir karena alasan bencana yang menimpa Aceh dan sumatera Utara. Pemerintah malaysia menyatakan kehadiran 1,2 juta orang pendatang ilegal itu sebagai masalah darurat nasional yang mengakibatkan naiknya tingkat kejahatan di Malaysia. (kkp/nit)

Pengamat: "PP Pilkada Belum Selesai, Pemerintah Cari Alasan..."

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Rencana memperpendek proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalih untuk menutupi alotnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemihan RPP pilkada yang hingga minggu ini belum juga selesai.

Pengamat otonomi daerah, Djohermansyah Djohan mengatakan pembahasan RPP yang belum juga selesai bisa mengancam jadwal pilkada pada bulan Juni 2005 nanti. Agar pilkada berlangsung sesuai jadwal maka tahapan pilkada yang semula dijadwalkan 6 bulan dipersingkat menjadi 4 atau 5 bulan saja. Dengan demikian pilkada tetap bisa berlangsung sesuai jadwal pada bulan Juni mendatang.

"Mungkin berakibat pada penyelenggaraan yang mempet ya, karena kalau dari sekarang PP-nya belum juga turun. Oleh karena itu supaya tidak mengganggu jadwal penyelenggaraan pilkada maka diperpendek proses pilkada dari 6 bulan menjadi 4 atau lima bulan saja," kata Djohermansyah.

Djohermansyah mengatakan alasan lainnya karena pemerintah ingin menghindari ancaman konflik horizontal dengan memperpendek masa kompetisi antar kontestan. Sementara itu lambannya pembahasan mengenai RPP pilkada menurut pengamat Djohanmansyah, karena terlalu banyak kepentingan dan tawar menawar politik didalam prosesnya. (jak/nit)

Wilayah Timur Indonesia, Curah Hujan Tinggi

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara serta Sulawesi bagian selatan akan mengalami curah hujan yang tinggi dalam dua hari kedepan. Petugas Badan Meteorologi dan Geofisika BMG Pusat, Ramlan mengatakan hujan akan turun lebat disertai badai dan petir. Ramlan mengatakan BMG sudah memberikan peringatan dini kepada pemerintah daerah yang diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi.

"Saat ini dan dua hari ke depan, kita sudah memberikan warning, kepada pemerintah daerah Jawa Tengah bagian selatan, kemudian Jawa Timur pada umumnya, Bali, NTB dan NTT. Apakah nanti terjadi banjir, perlu siaga atau waspada, silakan nanti pemerintah daerah atau Pekerjaan Umum yang memberitahukan kepada masyarakat," kata Ramlan.

Hujan diperkirakan akan terus mengguyur Indonesia dengan puncaknya antara pertengahan januari hingga February mendatang. Namun sejak awal Januari lalu, beberapa wilayah Indonesia mengalami banjir, diantaranya Pontianak dan sebagain besar Sumatra Selatan serta Riau. (kkp/nit)

LSM Lokal dan Asing Diundang Pantau Penyaluran Dana Kemanusiaan Aceh

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia meminta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal maupun asing, untuk memantau dana yang disalurkan untuk rekonstruksi Aceh.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan, permintaan pengawasan dana bantuan itu dimaksudkan untuk menepis isu adanya penyalahgunaan dana bantuan asing untuk pembangunan Aceh. Alwi Shihab juga mengatakan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana asing itu akan diserahkan kepada negara donor sebagai bentuk pemenuhan kepercayaan pemerintah.

"Pemerintah menginginkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, secara transparan, dan terbuka bagi publik. Dan kami ingin memuaskan negara donor yang telah membantu Indonesia," kata Alwi Shihab dalam konferensi pers di Banda Aceh, pagi ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berjanji akan menggunakan seluruh dana pembangunan untuk Aceh itu, tanpa korupsi. Dana bantuan untuk Aceh, mencapai 9 trilyun rupiah lebih. (Syafri Muarif, Prima FM Banda Aceh)

Bom Meledak Lagi di Irak, 20 Sipil Tewas

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Lebih dari 20 warga sipil tewas dalam dua ledakan bom bunuh diri yang ditujukan kepada kelompok Syiah sebagai bagian dari rencana pemberontak menggagalkan pemilu di Irak. BBC melaporkan sedikitnya 14 pengikut Syiah tewas ketika sebuah bom meledakan mobil saat mereka meninggalkan mesjid di baghdad. Beberapa jam kemudian sebuah kendaraan dilaporkan meledak di selatan Baghdad dan menewaskan beberapa orang di sebuah pesta perkawinan seorang pengikut Syiah. Para pemimpin politik Syiah mengatakan bahwa para militan berusaha untuk memecah belah kelompok Syiah.

Ledakan terjadi setelah pimpinan militan menyerukan untuk terus berperang melawan tentara Amerika di irak. Dalam sebuah rekaman audio yang diyakini adalah suara Abu Musab Al Zarqawi memerintahkan agar kelompok Syiah berjuang bersama dengan tentara pimpinan Amerika. Sementara itu perdana menteri interim Irak, Iyad Allawi pesimistis bisa meredam serangan-serangan pemberontak saat pemilu berlangsung 30 Januari nanti. (bbc/nit)

Jabotabek Masih Akan Diguyur Hujan Lebat

(KBR 68H - 22 Januari 2005) - Wilayah Jakarta, Bogor dan Bekasi akan kembali diguyur hujan lebat pada dua hari kedepan. Petugas badan meteorologi dan geofisika BMG pusat, Ramlan mengatakan hujan disertai badai dan petir pada dua minggu kedepan. Sementara untuk hari ini hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya akan terjadi sore dan malam hari namun intesitasnya masih dikategorikan ringan hingga sedang.

Wilayah Jakarta yang akan diguyur hujan hari ini adalah bagian selatan, timur dan Barat sedangkan di bekasi hujan akan turun di wilayah Utara. Depok dan bogor juga akan mengalami hujan dengan intensitas 5-12 milimeter yang digolongkan sebagai ringan dan sedang. Pemerintah DKI Jakarta menurunkan status banjir dari siaga 3 menjadi siaga 4.

Sementara itu dari pintu air manggarai, petugas pintu air, Mimpri Mashudi mengatakan ketinggian pagi ini 770 cm sedangkan di depok 140 cm. Ketinggian ini berangsur normal dengan penurunan tinggi air sekitar 2 meter. Batas normal tinggi air di Pintu Air Manggarai adalah 750 cm.. Situasi pintu air masih dibuka total mengarah ke pintu kanal.

Sementara itu petugas hingga malam tadi terus membersihkan sampah yang menumpuk di pintu air manggarai. Tiga alat berat disiapkan untuk mengangkut sampah dari pintu air manggarai. Usai dilanda banjir, situasi di sekitar pintu air Manggarai belum pulih sepenuhnya. Tumpukan sampah berupa plastik, kayu dan bambu tampak menggunung, menjadikan daerah tersebut rawan bibit penyakit. (kkp/nit)

Menantang Hujan Tanpa Payung...

Laporan Utama - Sejumlah daerah di Indonesia di awal tahun ini terendam banjir. Mulai dari Aceh, Sumatera selatan, hingga Brebes Jawa Tengah. Ironisnya, kebanyakan pemerintah daerah baru menyikapinya setelah banjir terjadi. Padahal bencana sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Selengkapnya...

Surat Yang Menyulut Kontroversi

Laporan Utama - Sepucuk surat dari Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherjanto menimbulkan polemik yang berujung pada pengunduran diri pembuat surat. Isi surat tersebut meminta menteri kabinet mempertimbangkan agenda rapat kerja dengan DPR. Bila tak terlalu penting, maka tak perlu hadir. Kontan, DPR merasa dipojokkan. Sebagai seorang bawahan, Prijono Tjiptoherjanto dinilai hanya menjalankan tugas yang diberikan atasannya Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selengkapnya