Pengamat: "Tak Ada Alasan Kuat Untuk Menolak Pemotongan Utang"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Pemerintah seharusnya bisa meminta pemotongan utang karena skema Paris Club memungkinkan hal itu dilakukan hingga 90 persen. Bekas sekretaris executive INFID, Bini Buchori menyayangkan langkah pemerintah yang tidak mengambil kesempatan tersebut dengan hanya meminta moratorium atau penundaan pembayaran utang.

Menurut dia pemerintah masih terlalu mengkhawatirkan hubungan dengan lembaga multilateral padahal para kreditor memberikan peluang pemotongan tersebut. Bini Buchori menyebut permintaan moratorium hanya akan menguntungkan kreditor dan itu merupakan kesalahan pemerintah Indonesia.

Bini Buchori mengatakan pemerintah tak punya alasan kuat sebenarnya untuk menolak tawaran pemotongan utang dari para kreditor. Para kreditor memiliki kepentingan politik yang seharusnya direspon dengan kepentingan politik pula. Bini menyayangkan sambutan itu tidak diambil dengan cermat oleh pemerintah. Tapi kejutan masih bisa terjadi di satu hari menjelang paris club besok karena pemerintah Jerman, Inggris dan Jepang belum menarik tawaran untuk memberikan potongan utang kepada Indonesia.

Pertemuan Paris Club akan berlangsung besok. Sejauh ini negara-negara kreditor menyepakati moratorium pembayaran utang bagi negara-negara korban gempa dan tsunami. Untuk Indonesia, pembekuan atas pembayaran utang 2005 akan membuat pemerintah mendapatkan sumber tambahan untuk bantuan dan rekonstruksi Aceh dan sebagian sumatera utara sebesar 3 milyar dollar amerika. Sementara utang Indonesia kepada Paris Club mencapai 4`,5 milyar dollar AS, atau lebih dari 374 trilyun rupiah.

DPR Segera Bentuk Tim Pemantau Bantuan Aceh & Sumut

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - DPR akan membentuk tim pemantau bantuan untuk korban tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Ahmad Farhan Hamid, tim in akan terdiri dari wakil-wakil tiap komisi ditambah wakil khusus dari panitia anggaran.

Menurut Farhan Hamid, salah satu usul mekanisme pengawasan yang muncul adalah membentuk badan otorita yang diketuai pejabat setingkat menteri. Badan ini menjadi satu-satunya badan yang akan mengelola bantuan. Dengan koordinasi dengan badan-badan teknis seperti Bappenas, Pemerintah Daerah dan perwakilan masyarakat Aceh, badan ini merencanakan desain rekonstruksi menyeluruh terhadap Aceh dan Sumatera Utara.

Menurut Farhan, tim ini akan beranggotakan kurang lebih 20 orang dengan Ketua yang dijabat oleh Muhaimin Iskandar. Menurut konfirmasi dengan pimpinan dewan, hari kamis mendatang, sekitar setengah dari tim ini akan berkunjung ke Aceh untuk melihat situasi disana dan mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang tepat.

Tim ini menurut Farhan Hamid, juga akan memanfaatkan tenaga ahli dibidang pengawasan seperti akuntan, maupun pengamat-pengamat korupsi untuk menentukan model pengawasan yang tepat

Komnas Anak Berencana Bangun Perpustakaan Keliling di Aceh

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Komisi Nasional Perlindungan Anak berencana membangun perpustakaan keliling untuk anak-anak korban tsunami Aceh. Perpustakaan menurut Koordinator Relawan Komnas Rahma Fitriati sangat penting untuk memberi anak Aceh kesempatan membaca. Dengan membaca diharapkan anak Aceh berkesempatan mendapatkan suasana lain diluar kondisi bencana yang kini dihadapi.

Semenetara model perpustakaan keliling dinilai tepat karena saat ini ada 175 titik pengungsian di Banda Aceh saja, yang berjauhan satu sama lain. Diharapkan perpustakaan keliling akan memberi kesempatan anak diberbagai kam pngungsi menikmati buku bacaan. Komnas menghimbau pemberi bantuan mempertimbangkan kebutuhan ini untuk anak Aceh.

Selain perpustakaan keliling, Komnas Anak kini juga sangat membutuhkan relawan-relawan dnegan kemampuan mendidik seperti guru Taman Kanak-Kanak, pelatih maupun pekerja social. Mereka yang memiliki latar pendidikan psikologi juga diajak menjadi relawan untuk mendampingi anak-anak korban tsunami di Aceh.

Menurut Rahma Fitriati, tingkat trauma masih tinggi dengan sekitar 10 sd 20 persen anak memerlukan penangan psikologis khusus. Sepekan terakhir, Komnas Anak baru memberangkatkan skeitar 20 relawan untuk seluruh titik pengungsian di Banda Aceh. Relawan Komnas Anak disyaratkan siap secara mental, fisik, dan memiliki keahlian mendampingi anak.

PPATK: "Bank Global Diduga Lakukan Pencucian Uang"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK mengakui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Direktur utama Bank Global Irawan Salim. Dia hingga kini masih dalam pengejaran kepolisian.

Kepala PPATK Yunus Husen mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Irawan Salim diketahui telah menginvestasikan dananya dalam bentuk properti dengan nilai belasan juta dolar Amerika Serikat di Singapura. PPATK juga menemukan, upaya pencucian uang juga melibatkan dua perusahaan penukaran uang di Jakarta. Namun pemeriksaan terhadap dua tempat penukaran uang di daerah Gunung Sahari dan Hasyim Azhari itu menemui jalan buntu.

PPATK menduga Irawan Salim menukar uangnya antara tanggal satu hingga lima desember lalu. PPATK menurut Yunus juga telah meminta otoritas di Singapura untuk memberikan ijin penyelidikan mendalam terhadap pembelian properti oleh Irawan Salim.

Sebelumnya pada 13 Desember lalu, Bank Indonesia memutuskan membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Internasional Tbk yang diikuti pencabutan usaha dan likuidasi. Bank Global dibekukan karena kondisi keuangannya terus memburuk akibat bank telah melakukan penempatan dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif.

Birokrasi TNI Persulit Kerja Relawan

Selasa 11 Januari 2005

Wawancara Radio 68H dengan Santoso, relawan yang sedang membuat sumur untuk penyediaan air bersih di Banda Aceh.


Penyiar :
Bagaimana kerja tim relawan di lapangan, pasca ditunjuknya militer oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkoordinasikan kerja seluruh relawan di Aceh ?

Santoso :
Saya mulai dari pengalaman kita sendiri dan sebagai pertanggung jawaban kita kepada pendengar 68H yang juga turut mengumpulkan dana buat Aceh. Bantuan itu kita gunakan untuk membangun sumur-sumur guna menyediakan air bersih kepada pengungsi dan kebutuhan lain di Aceh. Kita mulai menurunkan tukang itu hari Minggu (9 Januari 2005), dan yang pertama ialah masjid Baiturahman di pusat kota Banda Aceh. Kita lihat sangat kurang air untuk wudhu dan antriannya cukup panjang, karena itu kita memprioritaskan untuk membuat sumur di sana. Kita juga telah mendapat izin dari pihak pengurus masjid. Ketika kita baru mau menggali, ada beberapa tentara dengan senjatanya mencurigai kegiatan kita. Mereka mengatakan, kegiatan seperti ini harus dilaporkan. Saya bilang kenapa harus melalui prosedur yang rumit, lagipula air ini sangat dibutuhkan. Mereka bersikukuh bahwa tiap kegiatan dikendalikan oleh Bambang Dharmono. Kita sepakat akan melapor, asal delapan tukang penggali bisa dibairkan kerja. Sekarang airnya sudah keluar, jernih, dan digunakan oleh masyarakat di sana.

Penyiar :
Apa prosedur yang ditetapkan oleh TNI bagi para relawan ?

Santoso :
Saya belum tahu jelas, dan harusnya tanya ke Bambang Dharmono sendiri, tapi yang pasti tidak enaklah yang kami alami. Maunya kami mereka dapat membantu, biar cepat selesai penggalian sumurnya karena 68H berencana menggali 20 sumur tapi sekarang baru 2 yang berhasil tergali. Karena itu konsentrasi kami juga terpecah apakah kita bangun sumur atau membangun kembali radio, seperti radio Muhammadiyah yang telah mulai mengudara sejak Jumat 7 Januari 2005 lalu, itu juga kita bantu prosesnya.

Penyiar :
Apakah pembangunan radio juga mendapat terguran serupa dari aparat TNI setempat ?

Santoso :
Saya kira tidak ya, karena radio Muhammadiyah juga terkait dengan Dien Syamsudin, bahkan beliau dua kali menyampaikan himbauan untuk menenangkan masyarakat Aceh. Tapi yang pasti radio ini harus diproses dengan hukum yang ada karena ini radio komunitas.

Penyiar :
Dengan birokrasi yang ditetapkan TNI, bagaimana dampaknya terhadap kerja yang dilakukan tim relawan ?

Santoso :
Banyak keluhan tentu, diantaranya dari teman-teman tim relawan Australia dan Malaysia. Kalau tadinya mereka cukup cepat langsung dapat memberikan bantuan kepada warga, sekarang para relawan mengeluh karena harus lapor dulu kepada TNI. Padahal ini sifatnya sangat darurat.

Penyiar :
Dari pengakuan para relawan, pada saat mereka mengikuti birokrasi ini, apa yang mereka alami ?

Santoso:
Saya belum mendengar langsung, tapi yang pasti banyak keluhan soal prosedur yang makin panjang. Artinya kalau dulu Malaysia dan Austalia misalnya kalau bawa makanan bisa langsugn masuk ke kamp. Tapi sekarang harus melapor dulu ke Bambang Dharmono, ini akan semakin sulit dan prosesnya panjang. Selain itu transportasi di Aceh sangat sulit, juga sangat mahal dan susah. Itu yang dialami para relawan, tadinya mereka mau menolong sekarang jadi malah terhambat. Bahkan sekarang banyak bantuan ke Meulaboh dan daerah pedalaman lainnya menjadi terhambat karena prosesnya yang makin panjang dan sulit.

TNI : Pendataan Tak Persulit Kerja Relawan di Aceh

Selasa 11 Januari 2005

Wawancara Radio 68h dengan Bambang Dharmono, Komandan Satuan Tugas Penanggulang Bencana Alam TNI

Penyiar :
Sebetulnya apa syarat tim relawan untuk bekerja di Aceh ?

Bambang Dharmono :
Saya kira tidak ada syarat khusus untuk relawan yang ingin bekerja di Aceh. Karena semua relawan masuk ke Aceh dengan bebas, tapi disarankan mereka mempunyai skil soal penanganan bencana

Penyiar :
Ada sejumlah pekerja dan tim relawan yang bekerja di sana harus lapor dulu kepada TNI. Misalnya ada yang sedang menggali sumur untuk air bersih, tapi aparat TNI minta agar ada ijin terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilanjutkan. Apa memang seperti ini prosedurnya ?

Bambang Deharmono :
Mari kita letakan penanggulangan bencana di Aceh ini masih dalam suasana darurat sipil. Kita juga memperhatikan aspek-aspek keamanan. Jadi, saya sebagai orang yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana operasi ini saya pimpin. Tapi masalah operasi pemulihan keamanan dipimpin oleh pak Endang Suarya, itu sesuai dengan pertimbangan keamanan yang menjadi perhatian kita semua. Bukan berarti semua jadi susah, bisa dikoordinasikan di lapangan asal semua pihak dapat menerima

Penyiar :
Kalo begitu benar ada prosedur yang diterapkan TNI ?

Bambang Dharmono :
Di jajaran saya ada koordinator relawan, saya punya satgas relawan yang dipimpin oleh pak Tarmizi yang merupakan bekas bupati Aceh Utara, semua relawan ada dalam koordinasi dia, tapi tanggungjawab penggunaan relawan untuk evakuasi ada di saya. Kalo saya butuh pengevakuasian jenazah, saya minta kepada dia, kita kordinasikan dan kita pakai sesuai kebutuhannya.

Penyiar :
Apakah harus menyertakan data, nama, dan identitas ?

Bambang Dharmono :
Saya rasa penyertaan data bukan untuk kepentingan keamanan, tapi untuk kepentingan pendataan koordinator dan relawan itu sendiri. Kalau kita tidak mempunyai data jelas maka itu kurang tepat.

Penyiar :
Bagi relawan yang belum memintakan ijin, apakah seluruh kegiatannya harus dihentikan seperti rekan-rekan yang sedang membuat sumur di Banda Aceh itu ?

Bambang Dharmono :
Saya ada di Banda Aceh, kalau ada kesulitan seperti itu, sebenarnya harus diberitahukan kepada koordinator relawan dan segera memberitahukan kepada saya, dan bisa melalui telepon saya atau sms, tentu saya akan langsung melakukan aksi. Nomor hotline saya 0811.961048

Penyiar :
Bagi para relawan yang sedang bekerja di Aceh sekarang, apa yang harus mereka lakukan dan siapa yang harus dikontak untuk urusan ijin dsb ini ?

Bambang Dharmono :
Kordinator relawan ialah pak Tarmizi, dan jika ada masalah di sana silahkan sms atau telpon saya dinomer 0811.961048. kita akan langsung pecahkan masalah seperti ini, dan saya justru ingin tahu masalah sebenarnya. Saya juga tidak ingin koordnasi dilapangan menjadi sulit karena mental kita yang malas.

Penyiar :
Ada hal lain yang ingin anda sampaikan ?

Bambang Dharmono :
Khusus teman-teman yang kerja di lapangan, mari kita sinergiskan tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan operasi ini. Operasi ini kita jadikan prioritas paling tinggi di negeri ini. Kita tidak harus menonjolkan siapa kita, tapi apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama dengan fungsi dan peran kita masing-masing. Saya punya tugas untuk mengkordinasikan itu semua, dan jika ada masalah silahkan langsung hubungi saya.

Human Right Working Group: "TNI Khawatir Kehilangan Dominasi Militer di Aceh"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Lagu lama soal ancaman Gerakan Aceh Merdeka kembali digaungkan Tentara Nasional Indonesia. Lagu lama yang menurut Koordinator Human Rights Working Grup, Rafendi Djamin justru akan mencoreng citra TNI di mata internasiona saat Media internasional terbuka untuk melakukan monitoring atau pantauan terhadap kegiatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh.

Rafendi mengungkapkan dua alasan yang mungkin berada dibelakang gaung TNI tentang GAM. Pertama soal kekhawatiran bahwa TNI akan kehilangan dominasi militer di wilayah tersebut, sehingga TNI sibuk mengambil alih fungsi kontrol dan distribusi bantuan. Kedua adalah ketakutan atas klaim TNI sendiri untuk melindungi para relawan baik lokal maupun internasional.

Rafendi mengatakan seharusnya TNI saat ini fokus saja pada masalah kemanusiaan karena toh sejak awal GAM mengatakan tidak akan melakukan serangan pasca bencana ini. Sementara itu pernyataan Penglima TNI Endriartono Sutarto soal genjatan senjata dengan Gam sangat berbeda dengan kondisi dilapangan ketika TNI mulai kembali mengatur segala kegiatan yang berlangsung di ACEH.

Endriartono Sutarto sebelumnya menuding GAM menjarah bantuan kemanusiaan yang mengalir untuk warga Aceh. Sejauh ini belum ada laporan dari lembaga bantuan kemanusiaan tentang gangguan keamanan disana. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajud di London, Inggris mengatakan, telah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM, supaya GAM tidak mengganggu bantuan kemanusiaan yang masuk ke Aceh. Perdana Menteri GAM Malik Mahmud telah membantah adanya kesepakatan ini.

Human Right Working Group: "Berlebihan, Kekhawatiran Intervensi Asing di Aceh"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Kehadiran relawan militer internasional memang perlu dibatasi. Namun penentuan batas waktu itu sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan pemerintah di tingkat pusat untuk menanggulangi masalah pasca bencana ini.

Koordinator Human Rights Working Grup, Rafendi Djamin mengatakan pembatasan waktu keberadaan relawan militer asing itu juga bergantung pada bentuk bantuan dan tahapan bantuan. Untuk tahap tanggap darurat seperti saat ini batas waktu tiga bulan tidaklah berlebihan.

Rafendi mengatakan pembatasan waktu bukan persoalan baku yang bisa ditentukan berapa lama bantuan dari militer asing ini dibutuhkan. Kembali lagi semua bergantung pada sistem penanggulangan bencana nasional, masalahnya sistem di Indonesia menurut Rafendi tidak baik.

Rafendi Djamin juga mengatakan kehadiran tentara asing itu tidak harus dibesarbesarkan, kekhawatiran akan intervensi asing pun disebutnya sebagai dongeng. Yang perlu diperhatikan menurut rafendi, tentara asing ini datang sesuai ijin dari pemerintah pusat atas dasar nilai kemanusiaan dan itulah yang mereka kerjakan saat ini di Aceh.

Pemerintah membatasi keterlibatan tentara internasional di Aceh dalam waktu tiga bulan saja dan pemerintah mengutus panglima TNI Endriartono Sutarto untuk memantau langsung tentara internasional yang sedang dan akan menjalankan misi kemanusiaan. Hingga saat ini sejumlah negara telah mengirimkan tentaranya ke Aceh untuk membantu para korban bencana alam gempa dan gelombang air pasang tsunami. Negara-negara yang sudah mengirimkan tentara, diantaranya Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Singapura.

Akses Wartawan di Aceh, Dibatasi TNI

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Pembatasan akses ke tempat pengungsian pasca bencana tsunami dialami oleh jurnalis. Jurnalis yang bertugas di Nangroe Aceh Darusalam, Andi Lala menjelaskan, ia sempat mendapatkan perlakuan tidak enak dari aparat keamanan yang bertugas di daerah Jeunib. Ia diminta mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Satuan Koordinator Pelaksana di Bireun sebelum masuk ke tempat pengungsian tersebut.

Sebelumnya, ketika meliput di wilayah lain Nangroe Aceh Darusalam, seperti di Aceh Besar, Aceh Jaya, Sigli dan Bireun, tidak pernah ada pembatasan akses seperti itu. Jurnalis lokal di Lhokseumawe, menurut Andi, mengaku tidak pernah ada perlakuan seperti itu dari aparat keamanan setempat, berupa penghambatan liputan.

Warga Jawa Timur Diminta Waspadai Awan Gelap "Sibi"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Warga di Jawa Timur diminta untuk berhati-hati terhadap awan gelap Sibi yang bisa mengakibatkan angin badai dengan kecepatan di atas 80 kilometer per jam. Kepala Operasional Badan Meterologi dan Geofisika BMG Tanjung Perak, Surabaya Jawa Timur, Muhammad Effendy menjelaskan, angin berkecepatan 60 hingga 80 kilometer per jam yang sempat melanda kawasan pesisir pantai Camplong, Kabupaten Sampang, Madura pada 9 Januari lalu, terjadi akibat adanya awan sibi yang berwarna gelap.

Di Samudera Indonesia sendiri tengah terjadi badai tropis, yaitu Badai Sally di barat daya Jawa Barat dan Badai Carry di sebelah tenggara Papua Nugini. Angin muson barat yang bergerak ke arah badai tropis itu mengakibatkan pertumbuhan awan sibi.

Effendy menambahkan, tanggal 9 sampai 11 Januari ini ketinggian pasang laut di Jawa Timur berada di atas normal, yaitu mencapai ketinggian 160 centi meter. Pasang yang cukup tinggi ini akan terjadi pukul 10 malam waktu setempat. BMG mewanti daerah yang ada di dataran rendah terutama kampung nelayan untuk berhati-hati. Sebab dikhawatirkan awan Sibi bisa menimbulkan gelombang air pasang dari laut.

Biaya Sekolah di Aceh, Diringankan

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Sejumlah sekolah di Banda Aceh memberi sejumlah keringanan bagi para orangtua murid dan pendidik, sehingga proses belajar mengajar bisa cepat berjalan kembali. Seperti dilaporkan Syafrie Muarif, Reporter Radio jaringan 68H, Prima FM, Banda Aceh.

Sementara Reporter 68H di Banda Aceh, Taufik Wijaya melaporkan pemerintah juga telah mengutus Wakil Gubernur Aceh Azwar Abu Bakar untuk mengambil kendali pemerintahan yang hingga saat ini masih lumpuh di Aceh.

Selain itu, rencananya besok sekitar 500 buruh akan diberangkatkan ke Banda Aceh untuk membantu evakuasi jenazah dan puing bangunan yang masih berserakan di Banda Aceh. Di Kota Sabang, pemerintah juga berencana membangun bandara untuk memudahkan transportasi pasca gempa dan tsunami melanda aceh, 26 Desember lalu.

Menhan: "Tentara Asing di Aceh Dibatasi 3 Bulan"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Keterlibatan tentara internasional di nanggroe aceh darusalam dalam misi kemanusiaan kemungkinan akan dibatasi dalam waktu tiga bulan saja. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun kerangka acuan keterlibatan tentara dari luar negeri dalam misi kemanusiaan.

Kerangka acuan itu akan dibahas dengan menteri koordinator bidang politik , hukum dan keamanan Widodo Adi Sucipto. Presiden Yudhoyono juga telah memerintahkan Panglima TNI Endriartono Sutarto berada di Aceh guna memantau langsung tentara internasional yang sedang dan akan menjalankan misi kemanusiaan.

Hingga saat ini sejumlah negara telah mengirimkan tentaranya ke Aceh untuk membantu para korban bencana alam gempa dan gelombang air pasang tsunami. Negara-negara yang sudah mengirimkan tentara, diantaranya Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Singapura. Sebelumnya sejumlah relawan lokal juga dipersulit dengan birokrasi yang diterapkan oleh militer dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Pengamat internasional Rizal Panggabean menilai birokrasi yang dilakukan oleh militer kepada para relawan sangat tidak tepat. Sebab menurut dia, status Aceh saat ini tidak lagi dalam keadaan darurat sipil bahkan militer. Apalagi Aceh membutuhkan penanganan yang sifatnya sangat tanggap.

Pemerintah: "GAM Sepakat Tak Ganggu Bantuan Kemanusiaan di Aceh"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia mengaku telah membuat kesepakatan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka GAM, supaya GAM tidak mengganggu bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, dikutip dari BBC, mengatakan, ia melihat adanya optimisme antara kedua pihak untuk berdamai. Wirajuda kini tengah berada di London, Inggris untuk mendapatkan keterangan rinci untuk penangguhan pembayaran utang internasional Indonesia pasca tsunami.

Menurut Wirajuda, Indonesia telah membuat kontak dengan GAM, demi menghindari pertikaian antara tentara dengan GAM selama pemberian bantuan. Sementara Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka di Swedia Malik Mahmud mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah mengadakan kontak dengan GAM. Menurut dia, soal penjarahan yang dilakukan oleh GAM terhadap bantuan untuk korban tsunami adalah kabar bohong belaka. GAM justru pernah tiga kali mengeluarkan tawaran gencatan senjata, namun tidak ada sambutan dari pemerintah Indonesia.

Menurut Malik Mahmud, konsentrasi GAM sekarang adalah membantu rakyat Aceh disamping banyaknya korban akibat tsunami dari pihak GAM.

Sementara, negara-negara kreditor Paris Club seperti dilaporkan Radio Eropa menyepakati moratorium pembayaran utang bagi negara-negara korban tsunami. Menteri Keuangan Perancis Herve Gaymard mengatakan, dalam pertemuan Paris Club, akan disampaikan usulan moratorium pembayaran utang yang telah disepakati negara-negara anggota Paris Club. Bagi Indonesia, pembekuan atas pembayaran utang tahun 2005 ini akan memberikan pemerintah sumber-sumber tambahan untuk bantuan dan rekonstruksi, sebesar 3 miliar dollar Amerika Serikat.

Rapat Paripurna Perdana DPR Ribut Soal Aceh

Rapat paripurna perdana masa persidangan ketiga DPR diwarnai keributan soal Aceh. Persoalan awal yang memicu keributan dalam rapat paripurna adalah pidato pembukaan masa persidangan yang disampaikan Ketua DPR Agung laksono. Pidato itu memuat berbagai hal tentang penanganan persoalan Aceh pascagempa dan tsunami. Namun, anggota DPR mempersoalkan pidato itu karena tidak menyinggung persoalan larangan adopsi anak dari wilayah Aceh. Selain dianggap kurang aspiratif, sejumlah anggota dewan juga kembali mulai menggugat posisi Agung Laksono sebagai Ketua DPR. Patrialis Akbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, pihaknya mungkin saja akan kembali mengevaluasi kepemimpinan Agung Laksono apalagi koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan sudah tidak ada lagi.

Pada masa persidangan ini menurut rencana Dewan akan memfokuskan kerjanya pada penanganan bencana tsunami. Hal itu adalah salah satu hasil rapat kosultasi yang digelar pada saat reses, setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami lalu, dan Sumatra Utara, oleh pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan komisi serta pimpinan Panitia Anggaran. DPR menggunakan hak budget, sebagai komitmen untuk memperbesar alokasi dana rehabilitasi, rekonstruksi dan recovery pasca-bencana alam pada APBN 2005. Agenda penting Dewan lainya pada masa sidang ini adalah membahas kasus pembunuhan aktifis Ham Munir dan situasi Poso, Sulawesi Tengah.

Prosedur TNI Persulit Kerja Relawan

Kegiatan kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasca bencana gempa dan tsunami, masih dipersulit oleh prosedur penertiban yang diberlakukan TNI. Prosedur penertiban itu, tidak hanya diberlakukan terhadap relawan internasional, melainkan juga relawan Indonesia. Setiap pekerjaan yang dilakukan tim relawan, harus dilaporkan lebih dahulu kepada Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam, Bambang Dharmono.

Sulitnya prosedur itu juga dialami relawan dari Kantor Berita Radio 68H di Banda Aceh, ketika hendak membuat sumur-sumur air bersih, untuk para pengungsi korban bencana alam. Direktur Kantor Berita Radio 68H, Santoso, di Banda Aceh mengatakan, pekerjaan pembuatan sumur sempat terhambat, ketika beberapa personel TNI dengan senjata lengkap memintanya melaporkan kegiatan itu kepada komandan mereka.

Ia menyayangkan, rumitnya birokrasi yang diterapkan militer di Aceh dalam situasi darurat seperti saat ini. Apalagi, untuk mengurus izin juga menghadapi kendala transportasi. Kantor Berita Radio 68H, berencana membangun 20 sumur di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam guna memudahkan para pengungsi memperoleh air bersih, yang sampai saat ini masih langka.

Sementara itu, Faisal Basri, dari Komisi Darurat Kemanusiaan menilai, penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap relawan kemanusiaan asing di Aceh tidak beralasan. Menurut ia, penertiban itu mencerminkan kekhawatiran pemerintah yang berlebihan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatur keterlibatan pihak asing terutama militer dalam operasi kemanusiaan di Aceh. Menurut Faisal Basri, sikap tersebut mencerminkan buruknya perencanaan dan pemetaan pemerintah dalam menanggulangi bencana di Aceh.

KONTAS Desak Rekonsiliasi Dengan GAM

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KONTRAS mendesak pemerintah agar segera mewujudkan langkah-langkah perdamaian atau rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Koordinator KONTRAS Usman Hamid mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam usaha rekonsiliasi. Langkah itu antara lain, pemerintah harus memberikan akses bantuan kemanusiaan kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka yang juga menjadi korban gempa dan tsunami di Aceh.

Menurut Usman pemerintah Indonesia juga harus merundingkan niat rekonsiliasi itu langsung kepada para juru runding GAM. Menurut Usman Hamid, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono seharusnya memberikan amnesti kepada para juru runding GAM yang saat ini masih di penjara. Hal ini dilakukan agar peruindingan soal rekonsiliasi ini bisa dilaksanakan.

Aceh Barat Kekurangan Buku Pelajaran dan Kapur Tulis

Kegiatan belajar mengajar dimulai di 7 kecamatan di kota Meulaboh, Aceh Barat. Selain rusaknya gedung sekolah, kegiatan belajar di Kabupaten Aceh Barat, terhambat oleh kurangnya buku-buku pelajaran dan alat tulis menulis.

Kepala Dinas Pndidikan Aceh Barat Adnan Majid kepada Reporter 68H Ronny Sitanggang mengatakan setidaknya dubutuhkan 10 ribu lebih buku pelajaran. Sementara buku-buku yang tersisa tak culup untuk 20 ribu murid dari berbagai tingkatan. Kebutuhan lain yang mendesak adalah kapur tulis. Sejauh ini kebutuhan tenaga pengajar masih memadai. Meski dilaporkan 150 guru meninggal akibat gempa dan tsunami.

Dalam beberapa hari mendatang sejumlah sekolah lain juga akan memulai proses belajar mengajar kembali. Sementara itu sekolah-sekolah darurat di pengungsian masih menunggu terpasangnya tenda yang khusus didisain untuk kelas darurat.. Beberapa hari mendatang diharapkan kelas-kelas darurat itu sudah dimulai.

Beberapa sekolah di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam sejak kemarin juga memulai aktivitasnya. Pihak sekolah mulai mendata ulang siswa dan pegawainya, dan akan memulai proses belajar mengajar pada 26 Januari nanti.

Saksi: "Adrian Waworuntu Dapat Hak Istimewa Dari Penyidik"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Terdakwa kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Adrian Waworuntu diberikan hak istimewa dalam penahanannya oleh bekas Direktur II bidang Ekonomi Markas Besar Kepolisian Samuel Ismoko. Pernyataan itu diungkapkan oleh tiga orang saksi penyidik kasus BNI dari markas besar kepolisian dalam sidang etik dan profesi Mabes Polri untuk pemeriksaan Samuel Ismoko.

Anggota tim penyidik Mabes Polri Atang Rustandi mengatakan perlakukan Ismoko terhadap Waworuntu dan terdakwa lainnya sangat berbeda. Anggota tim penyidik lainnya mengatakan Waworuntu juga memberikan televisi berukuran 24 inchi kepada Ismoko. Televisi itu kini masih berada di Bagian Reskrim Mabes Polri.

Menurut anggota tim penyidik kasus BNI Herman Santoso dalam kesaksiannya juga menyatakan pembedaan tempat penahanan terhadap Waworuntu merupakan perintah langsung dari Ismoko. Sementara Samuel Ismoko membantah telah memberikan keleluasaan terhadap Adrian Waworuntu .

Samuel Ismoko diperiksa oleh dewan etika dan profesi Markas Besar kepolisian karena diyakini memperlancar pelarian Waworuntu. Sidang terhadap Ismoko akan dilanjutkan Selasa pekan depan.

Menlu: "Pemerintah dan GAM Sepakat Tidak Ganggu Bantuan Kemanusiaan"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia mengaku telah membuat kesepakatan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka GAM, supaya GAM tidak mengganggu bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, dikutip dari BBC, mengatakan, ia melihat adanya optimisme antara kedua pihak untuk berdamai. Wirajuda kini tengah berada di London, Inggris untuk mendapatkan keterangan rinci untuk penangguhan pembayaran utang internasional Indonesia pasca tsunami.

Menurut Wirajuda, Indonesia telah membuat kontak dengan GAM, demi menghindari pertikaian antara tentara dengan GAM selama pemberian bantuan. Sementara Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka di Swedia Malik Mahmud mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah mengadakan kontak dengan GAM. Menurut dia, soal penjarahan yang dilakukan oleh GAM terhadap bantuan untuk korban tsunami adalah kabar bohong belaka. GAM justru pernah tiga kali mengeluarkan tawaran gencatan senjata, namun tidak ada sambutan dari pemerintah Indonesia.

Menurut Malik Mahmud, konsentrasi GAM sekarang adalah membantu rakyat Aceh disamping banyaknya korban akibat tsunami dari pihak GAM.

Sementara, negara-negara kreditor Paris Club seperti dilaporkan Radio Eropa menyepakati moratorium pembayaran utang bagi negara-negara korban tsunami. Menteri Keuangan Perancis Herve Gaymard mengatakan, dalam pertemuan Paris Club, akan disampaikan usulan moratorium pembayaran utang yang telah disepakati negara-negara anggota Paris Club.

Bagi Indonesia, pembekuan atas pembayaran utang tahun 2005 ini akan memberikan pemerintah sumber-sumber tambahan untuk bantuan dan rekonstruksi, sebesar 3 miliar dollar Amerika Serikat.

Siswa di Aceh Barat, Kekurangan Buku Pelajaran

Kegiatan belajar mengajar dimulai di 7 kecamatan di kota Meulaboh, Aceh Barat. Sementara di lokasi pengungsian, kegiatan belajar baru akan digelar minggu depan. Selain rusaknya gedung sekolah, kegiatan belajar di Kabupaten Aceh Barat, terhambat oleh kurangnya buku-buku pelajaran, dan peralatan seperti kapur tulis. Seperti dilaporkan Reporter 68H Ronny Sitanggang.

Beberapa sekolah di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam sejak kemarin juga memulai aktivitasnya. Pihak sekolah mulai mendata ulang siswa dan pegawainya, dan akan memulai proses belajar mengajar pada 26 Januari nanti.

Semua Wilayah Terisolasi Berhasil Ditembus

Tim Pencari dan Penyelamat Korban atau Tim SAR di Aceh memastikan, seluruh wilayah di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara yang semula terisolasi, kini sudah bisa ditembus. Kepala Seksi Operasi Tim SAR Sumatera Utara, Zainul Tahar mengatakan, bantuan kini sudah masuk ke semua titik bencana melalui jalur darat, laut dan udara. Daerah-daerah yang terisolasi, sebelumnya, antara lain Meulaboh, Calang, Nias, Nagan Raya, Pulau Simeulue, dan Sabang.

Menurut Zainul Tahar, jika distribusi mengalami hambatan, hal itu disebabkan kurangnya alat transportasi. Agar seluruh titik bencana yang sempat terisolasi itu mendapat bantuan yang layak dan rutin, maka setidaknya dibutuhkan 150 helikopter.

Berbeda dengan keterangan Zainul Tahar, para relawan di wilayah Nagan Raya menyebutkan, pengungsi di wilayah itu belum mendapatkan bantuan. Anggota Tim Relawan di Nagan Raya, Iwan Ilyas mengatakan, para tokoh masyarakat di Nagan raya mengeluhkan ketidakadilan penyaluran bantuan yang hanya dipusatkan di Meulaboh. Padahal setengah penduduk Meulaboh berasal dari Nagan Raya. Setelah bencana terjadi, sebagian besar dari mereka kembali ke Nagan Raya.