GAM Belum Pastikan Agenda Perundingan di Helsinki

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud akan memimpin delegasi GAM dalam perundingan damai dengan pemerintah Indonesia. Selain Malik, turut hadir pula menteri luar negeri GAM, Zaini Abdullah dan juru bicara GAM, Bahtiar Abdullah. Juru bicara GAM Bahtiar Abdullah mengaku belum tahu pasti agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam perundingan yang rencananya digelar di Helsinski Finlandia, Jum’at mendatang. Isu-isu politik menurut Bahtiar agak dikesampingkan oleh pihak GAM, mengingat masyarakat Aceh tengah berada dalam situasi prihatin pasca bencana tsunami.

"Keprihatinan kita dan juga dunia internasional atas bangsa yang menjadi korban di aceh. Bantuan yang kita lakukan mungkin tidak kelihatan bagi pihak RI," ujar Bachtiar. Namun ia memastikan GAM di Swedia tetap memberikan bantuan bagi warga Aceh pasca tsunami. "Kami mengkomunikasikan kepada semua bangsa Aceh yang di luar untuk memberikan sumbangan material dan moral ke dalam."

Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pimpinan GAM difasilitasi Crisis Management Initiative, sebuah lembaga non-pemerintah di Finlandia. Anggota delegasi pemerintah Indonesia dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan, Widodo AS, yang didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Komandan Sekolah Staf dan Komando AD Mayjen Syarifuddin Tippe.

Upaya damai itu sekaligus menandakan dimulainya babak baru penyelesaian masalah Aceh. Perundingan serupa pernah digelar tahun 2002 lalu di Jenewa, dan gagal menghasilkan kesepakatan di antara dua pihak. (dcb/cit)

Kebakaran Hutan di Riau, Kota Padang Diselimuti Kabut Asap

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Kabut asap mulai menyelimuti Kota Padang, Sumatera Barat dari pagi sampai sore, dengan jarak pandang sekitar tiga kilometer. Kepala BMG Tabing Padang M Rizal mengatakan, pengamatan dari Padang menunjukkan adanya kiriman kabut asap dari Riau dan sekitarnya. Sejauh ini BMG juga belum menemukan titik api di Padang, karena Satelit Noa belum bisa dipantau.

“Kita lihat dari hari Minggu pagi cukup cerah, tapi sore hari sudah ada penurunan jangkauan pandang. Kemarin masih rata, sekitar enam kilometer. Tapi hari ini, hari ketiga, jarak pandang sudah memasuki tahap kritis, yaitu di bawah tiga kilometer,” ujar Rizal.

Sementara itu, Kepala Operasional Angkasa Pura Tabing Padang, Johanes, mengatakan, kabut asap belum mengganggu jadwal penerbangan. Rabu pagi tadi, jangkauan pandang memang cukup mengkhawatirkan yaitu di bawah tiga kilometer. Jika tidak turun hujan dalam tiga hari ke depan, maka kabut asap dipastikan akan menggaggu penerbangan dari dan ke Kota Padang. (Kontributor Padang, Zulia Yandani)

Pengungsi Tsunami di Medan Ingin Segera Kembali ke Aceh

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Seratusan pengungsi Aceh yang kini berada di Binjai, Medan, Sumatera Utara ingin segera kembali ke Banda Aceh untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan mendapatkan barak pengungsian. Salah satu pengungsi, Cut Rina mengatakan saat ini suaminya tengah pergi ke Banda Aceh, untuk melihat kondisi terakhir kampung halamannya. “Dia juga melakukan pendaftaran untuk mendapatkan barak pengungsian,” tutur Cut Rina. Menurut dia, para pengungsi di Binjai berharap bisa mendapatkan barak pengungsian supaya bisa melanjutkan kehidupan di tanah kelahiran mereka.

“Harapan saya, kalau pulang kan kita tidak punya rumah, sehingga kita berharap dapat barak. Anak-anak juga bisa sekolah karena sekolah anak saya kan tidak rusak,” tambah Cut Rina.

Pengungsian di kawasan perumahan Mulia Mas, Binjai, Medan ini menampung 118 pengungsi, dengan 44 diantaranya anak-anak usia sekolah. Meski tinggal di pengungsian dengan bantuan yang cukup, para pengungsi tetap ingin kembali ke Banda Aceh, memulai kehidupan baru di tanah kelahiran. Mereka hanya berharap supaya pemerintah tidak mempersulit para pengungsi yang ingin mendapatkan barak pengungsian. (Bahri, Kontributor Medan)

Polisi Banten Tangkap Tersangka Pelaku Pemukulan Wartawan Hot FM Banten

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Kepolisian Banten menangkap tersangka pelaku penganiayaan dan pengancaman terhadap wartawan Radio Hot FM Banten, beberapa waktu lalu. Direktur Reserse dan Kriminal Kepolisian Banten Edi Hartanto mengatakan tersangka bernama Tahudin ini ditangkap di wilayah Cilegon, setelah sebelumnya menghilang ke Lampung selama beberapa hari. Tersangka kabur ke Lampung akibat pemberitaan di sejumlah media massa tentang peristiwa pemukulan tersebut.

Menurut Edi, polisi belum bisa memastikan keterlibatan pihak lain sebagai dalang dari pemukulan dan pengancaman tersebut. Tersangka masih terus diperiksa bersama sejumlah saksi lainnya untuk menguatkan dugaan pelaku pemukulan, sehingga proses bisa berlanjut ke penahanan. (Ika Rahayuningsih, Kontributor Serang, Banten)

Indonesia Tidak Punya Aturan Melarang Pembakaran Hutan

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Wahana Lingkungan Hidup, WALHI Riau mencatat luas area kebakaran hutan dan lahan di Riau terus meningkat. Data terakhir menyebutkan, area kebakaran sepanjang 2004 naik 37,5 persen dari tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif Walhi Riau, Rully Sumanda mengatakan, peningkatan itu disebabkan perangkat hukum yang tak memberi sanksi tegas bagi pelaku pembakaran.

"Selama ini pelaku pembakar tidak pernah ditindak. Ada masalah juga dengan hukum, karena hukum kita tidak mengatur secara eksplisit, melarang pembakaran hutan dan lahan," tutur Rully. Menurut dia, ada UU nomor 41 yang melarang pembakaran hutan dan lahan, tapi tindakan itu diperbolehkan dengan ijin tertentu. Juga ada PP tentang pengendalian kebakaran hutan, namun tidak secara eksplisit melarang pembakaran hutan. "Kita nggak punya aturan apa pun yang melarang secara tegas pembakaran hutan. Beda dengan Malaysia, mereka punya itu."

Sepekan terakhir, Walhi menemukan 52 titik api di Riau, masing-masing 36 area kebakaran di Dumai, 10 titik api di Bukit Batu dan sisanya tersebar di berbagai wilayah. Rully mengaku telah menghubungi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Bapedalda Riau, namun belum memperoleh penjelasan yang memadai menyangkut langkah-langkah mengatasi kebakaran yang terus meluas. (dcb/cit)

Depkes Keluarkan Data Terbaru Korban Tsunami

KBR 68H-26 Januari 2005
Departemen Kesehatan Indonesia, hari ini menyebutkan jumlah korban tewas akibat bencana gempa dan tsunami di Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, ternyata tidak sebesar yang disebut-sebut sebelumnya. Sebelumnya, jumlah korban tewas disebutkan mencapai 170 ribu orang. Namun, setelah mengubah cara penghitungan, yaitu dengan menghitung jenazah yang telah dikuburkan, ternyata jumlah lebih kecil, yaitu 96 ribu. Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan, jumlah korban yang dinyatakan hilang, meningkat, dari 132 ribu orang, menjadi 228 ribu orang. Jika setelah setahun, belum diketemukan, maka mereka akan dinyatakan meninggal. Kepada 68H, Sekretaris Bencana Gempa dan Tsunami Departemen Kesehatan, Dotty Indrasanto mengatakan, sampai tiga hari lalu Depkes baru mengeluarkan data perkiraan meninggal. Sedangkan versi terbaru dihitung berdasarkan korban meninggal yang sudah dimakamkan. Dengan sistem penghitungan sekarang, Dotty mengakui jumlah korban tewas akan terus bertambah.(ags/dcb)

Tawaran Perundingan Belum Diungkap, Pemerintah Hindari Salah Tafsir dengan GAM

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Pemerintah masih belum mengungkapkan agenda dan materi perundingan yang akan ditawarkan kepada GAM, dalam perundingan yang berlangsung hari Jum'at di Helsinki, Finlandia. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, selain karena sifatnya sensitif, Indonesia tidak menginginkan adanya salah tafsir sebelum pertemuan digelar. Sejauh ini, menurut Juwono, Indonesia optimistis perundingan bisa menyatukan dua pihak yang bertikai, mengingat besarnya bencana yang menimpa Aceh.

Delegasi Indonesia akan menyertakan Menko Polhukkam Widodo AS, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Jalil dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, yang bertindak sebagai juru negosiasi. GAM akan menyertakan Perdana Menteri Malik Mahmud dan Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah. Pertemuan rencananya berlangsung selama dua hari, difasilitasi Krisis Manajemen Inisiatif CMI, sebuah lembaga yang berbasis di Finlandia. (jak/cit)

Besok, Komisi III DPR Panggil Empat Pimpinan Media Massa

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Komisi III DPR akan memanggil empat pimpinan media massa, dua dari media cetak dan dua media elektronik. Empat media yang akan dipanggil besok pukul 10 pagi itu adalah Radio Trijaya, Radio Elshinta, Koran Batavia dan Harian Suara Pembaruan.

Ketua Komisi II DPR Teras Narang mengatakan, pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi seputar wawancara terhadap anggota Komisi II DPR Joko Edi Adirahman, tentang dugaan penyuapan yang diterima Komisi III dalam kasus lelang gula ilegal. Menurut Teras, jika terbukti terjadi penyuapan, maka kasus ini akan dibawa ke proses hukum. Tapi jika ternyata anggota DPR itu lah yang salah menangkap pertanyaan wartawan, maka Komisi III akan melaporkan Joko Edi Adirahman kepada pimpinan fraksinya, yaitu Fraksi PAN.

Rencana pemanggilan empat pimpinan redaksi media massa itu bermula dari ucapan anggota Komisi III DPR Joko Edi Adirahman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman. Ia mengaku telah diwawancara empat media itu tentang dugaan Komisi III DPR menerima suap. Untuk itu, ia meminta supaya kawan-kawannya di Komisi II untuk melakukan klarifikasi atas dugaan tersebut. Komisi III pun berang dan berencana memanggil pimpinan media massa tersebut untuk meminta klarifikasi. (bud/cit)

Deplu Tidak Terlibat dalam Dialog GAM di Finlandia

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Departemen Luar Negeri tidak dilibatkan dalam perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang akan berlangsung di Helsinki, Finlandia. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Yuri Thamrin mengatakan, masalah GAM merupakan masalah dalam negeri Indonesia, bukan masalah hubungan antara dua negara. Kendali perundinganpun menurut Yuri tidak berada di Deplu, melainkan di tangan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS. Yuri juga membantah, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha sebagai salah satu anggota tim perunding yang akan berangkat ke Finlandia sore ini.

“Kenyataannya, Pak Wirayudha tidak ikut sebagai anggota delegasi dalam dialog dengan GAM,” kata Yuri. Ia menambahkan, urusan ini tidak termasuk dalam wilayah diplomasi. “GAM kan tidak punya personalitas internasional dan ini masalah domestik yang ditangani oleh instansi terkait.”

Sebelummnya nama Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha disebut-sebut sebagai salah satu anggota tim perunding Indonesia mendampingi Menko Polhukkam Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Sejumlah opsi seperti amnesti bagi anggota GAM dan otonomi khusus dikabarkan akan di tawarkan oleh tim juru runding Indonesia kepada GAM. (tam/cit)

Pasca Bencana, Serangan Perompak di Selat Malaka Berhenti

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Serangan perompak di Selat Malaka berhenti setelah bencana tsunami menerjang Aceh dan Sumut pada 26 Desember. Kepala Biro Maritim Internasional dari Piracy Reporting Centre yang berbasis di Kuala Lumpur, Noel Choong mengatakan, tidak ada satupun serangan perompak yang terjadi sejak bencana itu. Bloomberg menulis, sebelumnya sekitar seperlima dari perompakan di dunia pada tahun lalu terjadi di perairan yang terletak antara pulau Sumatera dan Malaysia.

Serangan perompak di Selat Malaka naik mencapai tingkat tertinggi dalam 14 tahun terakhir pada semester pertama 2004. Lebih dari 50 ribu kapal berlayar melewati perairan itu. Perompak menyergap kapal di Selat Malaka dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat yang dapat bergerak cepat dan tidak dapat diditeksi. Dengan menggunakan senjata mesin, perompak memasuki kapal untuk menggasak uang dan barang berharga lainnya milik awak. (bloomberg/dcb)

Eep Saefullah Fatah : "Pemerintahan SBY-Kalla Lamban"

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Pasangan Yudhoyono - Kalla dinilai menunjukkan kinerja yang lamban dalam 100 hari pertamanya. Pengamat politik Eep Saefullah Fatah memberi nilai tersebut berdasarkan tiga indikator. Pertama, belum selesainya proses pembentukan kekuasaan di pos-pos strategis tiap kementrian. Kedua, hingga kini masyarakat belum mengetahui rincian program, yang mencakup prioritas, kerangka waktu, target dan stategi pemerintah. Indikator selanjutnya menurut Eep adalah tidak adanya sinyal ekonomi-politik dari pemerintah baru yang meyakinkan publik bahwa mereka lebih baik dari pemerintah sebelumnya.

“Ini pemerintahan yang berjalan lebih lambat dari semestinya. Ketika 26 Desember lalu terjadi gempa dan tsunami, Yudhoyono punya kesempatan untuk menampilkan pemerintahan yang tunjukkan dirinya sigap, terkoordinir, terukur, punya program jangka panjang dan sebagainya,” ujar Eep. Menurut dia, ini adalah kualitas pemerintahan yang dituntut rakyat. “Bencana itu justru ujian, dan ketika mereka tidak lulus ujian bencana tsunami, kita layak khawatir.”

Selain menyangkut kinerja pemerintahan, Eep juga melihat adanya perubahan posisi politik. Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum partai Golkar menjadi tambahan modal politik yang cukup besar bagi Kalla. Eep memperkirakan, Jusuf Kalla adalah rival paling potensial untuk menantang Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertarungan kursi RI 1 tahun 2009 kelak. (dcb/cit)

Ketua MPR : "Badan Otorita Aceh Agar Tidak Kurangi Otonomi Khusus"

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Badan Otorita Aceh yang akan dibentuk pemerintah diharapkan tidak mengurangi otonomi khusus yang diberikan kepada Nangroe Aceh Daruaslam. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dari hasil kunjungannya ke Aceh selama empat hari, terlihat bahwa masyarakat menyambut baik rencana pembentukan Badan Otorita Aceh. Masyarakat meminta supaya orang-orang yang duduk di badan tersebut kredibel dan teruji komitmennya dalam membangun Aceh. Ini termasuk komitmen pemberantasan korupsi.

Menurut Hidayat, rakyat Aceh tidak mempermasalahkan orang-orang yang akan duduk di badan itu, apakah orang Aceh atau bukan. Yang penting, orang itu pahak akan ciri khas ke-Aceh-an, yaitu fungsi Aceh sebagai Serambi Mekah. Hidayat mengingatkan, fungsi Badan Otorita Aceh ini tidak boleh bertentangan dengan lembaga lain. Nantinya, kedudukan badan ini sama dengan badan lain seperti KPK, PMI dan sebagainya.

Pemeritah berencana membentuk Badan Otorita Khusus untuk Aceh pasca bencana tsunami di sana. Hingga sekarang, pembentukan badan itu masih dalam pembahasan. (bud/cit)

KPU : Terlalu Singkat, Persiapan 3 Bulan untuk Pilkada

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Komisi Pemilihan Umum Pusat menilai waktu 3 bulan sampai hari pemungutan suara, terlalu singkat untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. KPU meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa faktor dalam penyusunan jadwal pemilihan. Wakil Ketua KPU Pusat Ramlan Surbakti mengatakan waktu 3 bulan itu yang singkat itu, sangat riskan memunculkan praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme KKN. Tingkat kesulitan geografis dan ketersediaan peralatan yang berbeda tiap daerah, juga menjadi faktor penghambat persiapan Pilkada. Ramlan menyarankan agar pemerintah memberikan waktu minimal 6 bulan untuk mempersiapkan Pilkada.

KPU Pusat juga menyiapkan dua skenario untuk menghadapi Pilkada. Skenario pertama, jika uji materil UU No.32 tahun 2004 soal pemerintah daerah yang diajukan oleh 15 KPUD dan LSM-LSM diterima oleh mahkamah konstitusi, maka KPU Pusat untuk mengambil alih membuat aturan teknis soal Pilkada.

Menurut Ramlan Surbakti, jika dikabulkan Pilkada adalah pemilihan umum atau Pemilu. Sehingga 18 draf petuntuk teknis yang sudah disiapkan oleh KPU pusat adalah aturan KPU pusat yang harus diikuti oleh KPU daerah.

Sementara, skenario kedua menurut Ramlan, jika UU No. 32 tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka KPU tinggal mengubah 18 draft petunjuk teknis menjadi panduan KPU bagi KPUD. (rez/dcb)

GAM Tolak Tawaran Amnesti

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Gerakan Aceh Merdeka tidak akan menerima tawaran amnesti atau pengampunan yang akan ditawarkan oleh peemrintah Indonesia dalam perundingan yang akan berlangsung di Helsinki, Finlandia.

Juru bicara GAM, Suadi Sulaiman mengatakan selain menolak tawaran pengampunan dalam segala bentuknya, gam juga menolak tawaran otonomi khusus yang kemungkinan juga akan ditawarkan oleh pemerintah Indonesia dalam meja perundingan nanti. Posisi Gam menurut Suadi sampai saat ini tetap sama, yaitu menuntut kemerdekaan di Nangroe Aceh darussallam

Sebelumnya pemerintah Indonesia dikabarkan telah mempersiapkan sejumlah langkah praktis yang akan ditawarkan kepada Gam dalam perundingan di Finlandia. Perundingan di fasilitasi oleh Crisis Management Initiative, sebuah lembaga non-pemerintah di Finlandia. Tim perunding Indonesia, terdiri dari Menteri Hukum dan HAM Hamid Awalludin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Jalil dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS sebagai pimpinan juru runding.(tam/dcb)

ICW Desak Audit Menyeluruh untuk Bantuan Tsunami

Lembaga Pemantau Korupsi, ICW mendesak agar audit bantuan untuk bencana tsunami tidak hanya dari sisi penerimaan, namun juga meliputi audit penggunaan dana dan audit rencana kebijakan pemerintah. Wakil koordinator ICW, Lucky Jani mengatakan, pemerintah harus memberi laporan berkala kepada masyarakat secara transparan, menyangkut penerimaan dan penggunaan bantuan dari dalam dan luar negeri, baik yang diberikan pihak swasta, pemerintah, maupun lembaga-lembaga sosial. Sebagai salah satu upaya memantau bantuan, ICW juga telah menghubungi sejumlah kedutaan besar asing dan organisasi internasional agar menyampaikan informasi jumlah sumbangan.

Sebelumnya pada hari Selasa lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab mengaku akan mengundang auditor. Auditor ini diminta mengecek bantuan korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara yang masuk melalui pemerintah.(dcb)

Presiden : Kemampuan Militer Indonesia Sangat Terbatas

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Presiden Yudhoyono mengatakan, kemampuan peralatan militer Indonesia sangat terbatas saat tanggap darurat pasca tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Pada saat itu, militer Indonesia telah mengerahkan semua kemampuan militernya yang terbatas, dengan mengerahkan pesawat Hercules, sepuluh helikopter dan beberapa kapal. Namun, menurut Yudhoyono, kemampuan itu sangat terbatas.

“Andai saja militer Indonesia memadai, pelaksanaan tanggap darurat mungkin bisa berlangsung lebih baik,” ujar Yudhoyono.

Yudhoyono membandingkan peralatan militer Indonesia dengan militer negara sahabat. Saat tanggap darurat di Aceh dan Sumatera Utara, negara-negara sahabat mengerahkan kemampuan militer yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Karena itu, menurut Yudhoyono, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan militer yang cukup, karena tanpa itu Indonesia akan mengalami keterbatasan diplomasi antara negara. “Politik luar negeri antar negara tidak banyak berguna tanpa didukung peralatan militer yang memadai.”

Yudhoyono berharap, seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kekuatan militer juga akan meningkat, sampai pada kekuatan militer minimum lalu meningkat menjadi kekuatan militer yang efektif. (rez/cit)

Sepak Bola Amal untuk Korban Tsunami

(KBR 68h - 26 Januari 2005) Pertandingan sepak bola amal untuk bencana tsunami Asia antara tim nasional Jerman dan Bundesliga All Star yang berakhir imbang 2-2 menghasilkan dana sekitar 4,5 juta euro atau sekitar 54 miliar rupiah. Stadion Arena Auf Schalke yang berkapasitas 60.000 tempat duduk hanya diisi sekitar 52.000 penonton.

Seperti diberitakan situs AP, Federasi Sepakbola Jerman (DFB) menyatakan seluruh dana tersebut rencananya akan disumbangkan untuk merekontruksi rumah sakit di Provinsi Banda Aceh, yang mengalami kerusakan paling parah akibat tsunami tanggal 26 Desember 2004. Sebagian dana lainnya, akan digunakan untuk proyek lain yang masih menyangkut korban bencana tsunami. Pada partai amal ini, tim nasional Jerman melalui pelatih Juergen Klinsmann menyumbangkan dana 200 ribu euro atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Pertandingan antara tim nasional Jerman dan Bundesliga All Star dimulai dengan mengheningkan cipta selama satu menit, sebagai tanda turut berduka cita kepada seluruh korban bencana tsunami di sejumlah negara kawasan Asia.(AP/dcb)

Sambut 100 Hari SBY-JK, BEM se Jabotabek Gelar Aksi

(KBR 68H-26 Januari 2005) Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Jabotabek berencana turun ke jalan besok, 27 Januari 2005. Aksi itu adalah untuk mengkritisi kinerja 100 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono –Jusuf Kalla. Ketua BEM UI Jari Primananda mengatakan, salah satu titik kritik terhadap pemerintah adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM. Jari mengakui waktu 100 hari tak bisa mencerminkan kinerja seutuhnya. Namun Yudhoyono semestinya bisa menentukan skala prioritas dan menyesuaikan dengan kondisi di berbagai daerah yang tengah diguncang bencana.

Selain isu kenaikan harga BBM, BEM se-Jabotabek juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru bagi warganya. Sedangkan janji pemberantasan korupsi pun dinilai belum mengarah ke bukti konkrit. Aksi besok menurut rencana dimulai pukul 13 waktu Indonesia barat, dari kampus Universitas Indonesia di Salemba menuju kantor Menteri Komunikasi dan Informasi. Setelah itu massa akan bergerak menuju Istana Negara Jakarta.(dcb)

"Bisnis Militer, BUMN 'Kan Saja..."

Laporan: "Harusnya, rekomendasi kita itu, itu dijadikan BUMN, yaitu unit usaha pemerintah. Prinsipnya, apa pun itu bentuknya, semua dana pembiayaan negara itu harus ditanggung negara. Karena tentara itu alat negara, sehingga pembiayaan itu harus dari negara, tidak boleh dari sumber lain. Seharusnya memang dijadikan BUMN, supaya apa, dananya masuk ke APBN," kata Danang Widoyoko. Selengkapnya....

"Nol Kecil" Untuk Gizi

Laporan: Dalam enam bulan terakhir, 5000-an anak balita atau anak di bawah usia lima tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat kurang gizi. Sedangkan, di provinsi Jawa Timur sebanyak 38 ribu anak-anak kurang gizi. Menyambut Hari Gizi dan Makanan yang jatuh setiap 25 Januari, berikut laporan mengenai peranan pemerintah dan kendala yang dihadapinya dlm mengurangi jumlah anak bergizi buruk di Indonesia. Selengkapnya...

Kusta, Bukan Kutukan

Laporan: Banyak orang bilang, Kusta atau Lepra adalah sebuah penyakit akibat sebuah kutukan. Rasa rendah diri dan diskriminasi dari orang lain sering kali dialami penderita kusta dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir bulan Januari ini, upaya pemerintah menanggulangi penyakit ini mulai terdengar lagi. Salah satu upaya negara dengan jumlah penderita kusta terbesar di dunia ini adalah menata ulang pandangan masyarakat terhadap penderita kusta. Selengkapnya...

Presiden Minta Daftar Para Penyumbang Aceh

(KBR 68H - 26 Januari 2005) - Pemerintah akan mengumumkan nama para penyumbang, jumlah dan jenis bantuan untuk korban tsunami hari ini. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan Pemerintah juga akan mengundang auditor dari dalam dan luar negeri untuk memeriksa bantuan korban bencana tsunami yang masuk melalui pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Alwi Shihab melaporkan jumlah bantuan untuk korban tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Presiden meminta Alwi melaporkan segala macam bentuk bantuan yang diterima, baik untuk rehabilitasi, rekonstruksi maupun tanggap darurat Aceh, lengkap dengan identitas pemberi bantuan dan penggunaan dana tersebut.

"Saya minta, Menko Kesra melaporkan kepada saya, apa saja yang sudah diterima oleh pemerintah, menyangkut bantuan Aceh, darimana, berapa banyaknya, dan untuk apa," kata Presiden Yudhoyono.

Yudhoyono juga berharap, pihak yang mengumpulkan dana secara mandiri, juga ikut melaporkan data legnkap sumbangan untuk korban tsunami. (han)

Tajuk 68H: Menunggu Asa Dari Finlandia

Derita bersama sebagai korban Tsunami, dan solidaritas global terhadapnya, telah memberikan kesempatan emas yang amat langka bagi kita semua, khususnya pemerintah RI dan TNI dengan GAM dan tentaranya, untuk kembali ke meja perundingan. Membicarakan penyelesaian konflik Aceh yang seakan tak berkesudahan itu secara politik dengan sabar, dan tanpa saling mengancam. Dan sedari awal menyiapkan disingkirkannya penyelesaian lewat senjata dan kekerasan. Selengkapnya