"Perhatikan Aceh, Tapi Jangan Lupakan Alor, Nabire"

Bencana alam seakan tidak henti menghempas manusia yang berdiam diatasnya. Gempa disusul tsunami terjadi beberapa waktu lalu. Belum lagi kondisi korban bencana dipulihkan, pemerintah pusat harus membagi lagi perhatian dan dana yang ada untuk korban banjir di sejumlah wilayah. Laporan ditulis Monique Rijkers.

***

Bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara pada 26 Desember lalu, telah menyedot perhatian luar biasa dari pemerintah pusat dan masyarakat Indonesia. Hal ini wajar saja, karena gempa tersebut nyaris menyapu bersih penghuni di sebagian besar wilayah Aceh. Jumlah korban tewas luar biasa banyak, mencapai ratusan ribu jiwa. Belum lagi infrastruktur Aceh yang lumpuh total, sehingga beberapa hari Aceh sempat terisolasi dari dunia luar.

Perhatian pemerintah yang tercurah total untuk Aceh tersebut, seolah-olah mengalihkan perhatian pemerintah dan masyarakat, terhadap daerah lain yang juga mengalami musibah. Meskipun, jumlah korban dan kerugian tidak sebesar Aceh. Daerah Alor, Nusa Tenggara Timur, misalnya. Daerah ini diguncang gempa tektonik pada 12 November lalu, yang menyebabkan 33 orang tewas terkena reruntuhan dan infrastruktur yang rusak berat.

Hingga saat ini pengungsi Alor masih tertahan di tenda-tenda. Relawan yang membantu pengungsi di Alor, Romo Rudi menyebutkan, bantuan dari pemerintah pusat sudah tidak ada lagi. Mereka akhirnya hanya bisa membangun kembali rumah penduduk secara swadaya, menggunakan sisa bangunan yang masih bisa dimanfaatkan.

"Sejak bencana di Aceh, tidak ada lagi bantuan dari pemerintah pusat. Ada memang bantuan, tapi dikirim kelompok-kelompok tertentu yang dikirim kesini," kata Romo Rudi.

***

Sementara itu, Nabire juga masih berbenah, melakukan pembangunan kembali wilayah yang diguncang gempa 26 November lalu. Gempa di Nabire, menewaskan sekitar 27 orang dan puluhan ribu warga Nabire terpaksa eksodus ke luar Nabire. Ratusan rumah rusak, dan kini pemerintah daerah Nabire, membutuhkan dana ratusan milyar rupiah guna membangun kembali daerah Nabire.

Wakil Bupati Nabire, Tony Karubaba mengatakan, Nabire bisa memahami jika pemerintah pusat terkonsentrasi pada penanganan bencana di Aceh. Namun, ia berharap, pemerintah pusat tidak melupakan Nabire, yang juga terkena bencana.

"Bukan berarti kami merasa jadi anak tiri. Kami juga merasa prihatin, karena korban jiwa dan kerugian di Aceh lebih besar dari kami. Kami lihat, konsentrasi pemerintah, juga bantuan dari luar negeri ke Aceh. Kami sesalkan, bantuan barang menumpuk di luar Aceh. Kalau bisa, bantuan barang, makanan dan obat-obatan didorong ke Nabire. Kami mohon, kalau bisa, selain pemerintah memperhatikan Aceh, jangan lupakan kami. Karena Nabire juga bagian integral dari Indonesia," ujar Wakil Bupati Nabire, Tony Karubaba.

Tony Karubaba yang juga Ketua Harian Satkorlak Gempa Nabire mengatakan, untuk merehabilitasi atau membangun kembali Nabire pasca gempa, dibutuhkan sedikitnya dana hampir 600 milyar rupiah. Saat ini pemerintah kabupaten Nabire tengah memprioritaskan pembangunan 130-an tempat ibadah, dan 900-an ruang kelas darurat, agar kegiatan belajar mengajar tidak ketinggalan.

***

Tepat di hari Natal 2004, sebulan pasca gempa terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Nabire. Di depan pengungsi, Yudhoyono berjanji akan membantu korban gempa Nabire. Namun, selang sehari kemudian, bencana kembali melanda wilayah Indonesia. Gempa dan tsunami menghancurkan Aceh dan Nias Sumatra Utara. Sontak, perhatian pemerintah pusat tertuju ke Aceh.

Untunglah, Yudhoyono masih ingat janjinya membantu Alor dan Nabire. Janji itu ia tegaskan kembali, sehari sebelum digelarnya Konferensi Khusus Tsunami yang menghasilkan bantuan 4 milyar dollar Amerika.

"Kegiatan utama pemerintah, termasuk kehadiran para sukarelawan, kontribusi civil society hampir semuanya mengarah ke Aceh dan Sumatra Utara. Demikian juga perhatian dari internasional. Tetapi, perlu saya pastikan, bahwa pemerintah RI dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, juga mencakup atau meliputi daerah bencana lain, termasuk Alor dan Nabire," demikian janji Presiden Yudhoyono.

Tetapi, sejak Rabu pekan lalu saat merilis pernyataannya itu, Presiden Yudhoyono belum melangkah lebih jauh untuk membantu korban gempa di luar Aceh.

***

Kini, bencana lain muncul. Banjir mengenangi persawahan di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sekitar enam ribu hektar tanaman padi dan puluhan rumah warga di 13 desa terendam luapan air Sungai Lempuing dan baru surut Sabtu lalu. Sujiman, petugas di Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Banjir di Ogan Komering Ilir menuturkan, perhatian yang diberikan pemerintah baru dari bupati, itu pun hanya berupa bantuan makanan. Padahal, banjir sudah terjadi sejak pekan lalu.

"Beras ada, mie instan, ikan asin juga ada, kecap, dan makanan lain. Hanya itu," kata Sujiman.

Jadi, jangankan bantuan pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi saja belum ada. Padahal ribuan orang mengungsi karena rumah mereka terendam air. Penghasilan mereka dipastikan lenyap akibat tanaman padi yang membusuk. Untunglah, banjir di kawasan ini tidak menyebabkan nyawa melayang.

Di Kalimantan Selatan, pekan lalu juga dilanda banjir setinggi dua meter. Dua orang meninggal dunia. Akibat banjir itu, ribuan penduduk di delapan desa di Kecamatan Selakau dan Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa mengungsi dan terisolasi. Genangan setinggi dua meter juga melanda Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, dan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah.

Banjir, juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Juru Bicara Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Yacob Muksin mengatakan, sekitar 10 ribu kepala keluarga di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak menjadi pengungsi. Kabar terkini menyebutkan pengungsi mulai dilanda penyakit. Sejauh ini Yacob menyatakan gubernur sedang mengusahakan bantuan bagi korban banjir ini karena anggaran pemda setempat minim. Meskia belum mendapat bantuan sepeser pun dari pemerintah pusat, Yacob menyatakan, bisa memahami perhatian mereka tersedot bagi korban bencana tsunami.

"Sekarang, di Kalimantan Barat, berapa sawah yang terendam dan rusak, pemerintah sedang menginventarisasi. Kalau dalam waktu dua hingga tiga bulan ini, pemerintah pusat belum merespon positif dan konkrit, kita bisa memahami. Karena, masalah yang paling besar dihadapi pemerintah sekarang dan rakyat Indonesia, bahkan dunia, itu adalah masalah Aceh. Tapi kita optimis, kalau Aceh bisa ditangani, pemerintah pusat akan memperhatikan kami," kata Yacob Muksin.

***

Daerah-daerah seperti Alor, Nabire, dan daerah lain, menyatakan bisa memaklumi tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat yang sedang menangani bencana di Aceh. Namun, pemerintah pusat perlu diingatkan, sudah seharusnya membagi perhatian kepada seluruh korban bencana di daerah lain. Jangan sampai, ada daerah yang merasa dianaktirikan dan diterlantarkan dalam memperoleh bantuan tanggap darurat bencana.

Tim Liputan 68h Jakarta

Relawan: "Lhokseumawe Sangat Membutuhkan Tambahan Obat-obatan dan Makanan Bayi"

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Kondisi pengungsi di Lhokseumawe dan Aceh Utara, relatif lebih baik dibanding daerah lain. Seluruh warga sudah meninggalkan pengungsian, dan kembali ke rumah masing-masing atau tinggal di rumah sanak keluarga. Relawan Pos Kemanusiaan Tragedi Tsunami di Lhokseumawe, Ibrahim mengatakan, banyak warga Banda Aceh yang mengungsi ke tempat tinggal keluarga di Lhokseumawe. Para relawan di Lhokseumawe, saat ini berkonsentrasi membagikan bantuan ke rumah-rumah yang ditinggali pengungsi.

Ibrahim mengatakan, penyaluran bantuan di Lhokseumawe berjalan lancar. Hanya saja, warga di Lhokseumawe sangat membutuhkan bantuan obat-obatan dan tenaga medis, serta tenaga pendamping.

"Yang jadi masalah itu bahan obat-obatan, dan bahan makanan untuk bayi. Karena korban dari Banda Aceh itu banyak yang anak-anak. Itu yang masih kurang. Juga butuh garam, dan pembalut wanita. Kalau bantuan yang ada, itu lebih banyak beras dan kue, biskuit," kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, tenaga medis sangat dibutuhkan di Lhokseumawe, karena banyak korban yang menelan air lumpur tsunami, pada saat bencana 26 Desember lalu. Mereka membutuhkan penanganan, untuk membersihkan kotoran yang masuk ke perut dan paru-paru. Ibrahim menambahkan, warga Lhokseumawe banyak yang mengalami trauma psikologi, dan membutuhkan ahli psikologi.

PMI: "Keluarga di Aceh Hilang? Hubungi PMI"

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan Palang Merah Internasional ICRC, membuka layanan guna membantu memulihkan hubungan keluarga korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara.

Koordinator Program Pemulihan Hubungan Keluarga, dari PMI, Dedeh Suryani mengatakan, masyarakat yang merasa kehilangan kontak dengan keluarga di Aceh dan Sumatra Utara, bisa melapor kepada PMI, untuk mencari tahu data orang selamat atau meninggal di Nangro Aceh Darussalam. PMI nanti akan mencarikan dari daftar korban selamat, yang sudah didata oleh PMI.

"Kami di Banda Aceh dan Jakarta, membuka pendaftaran. Di PMI ada formulir namanya formulir mencari keluarga. Kalau ada yang ingin mencari keberadaan keluarga di NAD, silakan datang ke PMI Pusat atau PMI terdekat," ujar Dedeh Suryani. Ia menambahkan, karena korban banyak sekali di Aceh, maka PMI menawarkan kepada para pengungsi di kamp pengungsian, rumah sakit atau rumah-rumah keluarga, untuk mengisi formulir "Saya Selamat". Formulir itu dimasukkan data base, untuk memudahkan pencarian.

Sebelumnya, PMI berhasil mempertemukan sejumlah pengungsi yang selamat dengan keluarganya. Bagi Anda yang ingin mengetahui keberadaan keluarga di Nangro Aceh Darussalam, dapat menghubungi Palang Merah Indonesia Jakarta, maupun PMI terdekat, atau telepon ke 021-794-458, atau menghubungi PMI Banda Aceh di nomor telepon 0651-22076

"Malam Di Talang Meulaboh, Seperti Pasar"

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Di tengah kabar-kabar duka dari Aceh, salah satu kawasan di Kota Meulaboh, Aceh Barat, yaitu Kelurahan Talang, justru lebih ramai pasca bencana tsunami. Setiap malam, wilayah ini seperti pasar malam.

Reporter 68H, Fariansyah, dari Talang, Meulaboh, melaporkan, Kelurahan Talang berada di dataran tinggi, sehingga tidak begitu parah terkena bencana. Suasana malam di Kecamatan Talang, begitu hidup dan ramai. Banyak orang berjualan di pusat kota kelurahan Talang, tak ubahnya seperti pasar malam. Kebutuhan primer dan sekunder dijajakan, seperti makanan, pakaian dan peralatan, seperti perkakas mebel. Pedagang pakaian dari Medan berdatangan, menjajakan dagangannya.

Selain itu, salah satu yang menjadi ciri khas Aceh, yaitu kopi dengan aroma yang kuat, selalu ramai diserbu pembeli. Di Talang, banyak pekerja sosial dan relawan yang berada di situ. Untuk mencicipi segelas kopi Aceh, terpaksa harus mengantri cukup lama.

Karena Kota Meulaboh rusak parah, dan untuk hidup di Meulaboh harus memulai dari nol, maka banyak pengungsi yang selamat berpindah ke Talang.

Hari ini, di Meulaboh, tempat-tempat pengungsian seperti di sekolah-sekolah, cukup sibuk. Hari Sabtu dan Minggu merupakan batas waktu akhir relokasi atau pemindahan pengungsi ke barak penampungan. Hari Senin, diharapkan tempat-tempat sekolah sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar.

Hadapi Pemilu, Irak Larang Warga Gunakan Mobil

Pemerintah Irak mengumumkan sejumlah langkah keamanan untuk pemilihan umum dua pekan mendatang. Warga Irak wajib libur beberapa hari sebelum 30 Januari supaya pemerintah bisa mengawasi lalu lintas dengan lebih baik. Pada hari pemungutan suara, kendaraan dilarang diparkir di dekat tempat pemungutan suara, untuk mencegah serangan dengan bom mobil seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Di samping itu, kebebasan bergerak juga akan dibatasi apabila pemerintah menganggap perlu. Lebih jauh, puluhan ribu polisi dan tentara akan diturunkan ke jalan.

Bahkan, Associated Press, beberapa saat lalu melaporkan, pemerintah Irak akan melarang penggunaan kendaraan mobil di seluruh wilayah Irak, dan menempatkan petugas keamanan di sekitar tempat pemungutan suara. Pemerintah Irak dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Iyad Allawi, memang berusaha keras menjamin keamanan sebelum, selama dan sesudah pemilu 30 Januari mendatang. Namun, pejabat kabinet Irak mengakui, dari 18 provinsi yang ada di Irak, empat provinsi dalam keadaan tidak stabil. Aparat keamanan Irak akan disiagakan, dan bila perlu akan minta bantuan dari tentara multinasional pimpinan Amerika Serikat.

Pemilu 30 Januari mendatang, akan memperebutkan 275 kursi di parlemen. Parlemen nanti akan memilih presiden Irak yang baru, dan dua wakil presiden. Hingga saat ini gangguan keamanan di Irak paling banyak berbentuk serangan bom bunuh diri, menggunakan kendaraan mobil dan motor. Ratusan tentara Irak tewas akibat bom mobil.

Jakarta, Waspada Demam Berdarah!

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Masyarakat di Jakarta, diminta mewaspadai ancaman penyakit demam berdarah. Saat ini, 70 kelurahan dinyatakan dalam kondisi kuning, atau waspada. Di tiga kelurahan, kasus demam berdarah bahkan cukup tinggi, antara lain di Kelurahan Pondok Pinang, Kayu Manis dan Kebayoran Lama Selatan. Juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Evi Zelvino mengatakan, pemerintah pusat kini memusatkan sosialisasi mengenai kewaspadaan demam berdarah di daerah-daerah tersebut.

"Data korban di kelurahan itu sangat bermakna. Di daerah lain ada peningkatan, tapi tidak begitu signifikan. Kita harus mewaspadai. Untuk sosialisasi, kita lakukan melalui media cetak dan elektronik. Bahkan, setiap Jumat pukul 09.30 WIB kita dari jajaran Dinas Kesehatan, mensosialisasikan dengan cara berdiri di perempatan Bundaran Hotel Indonesia, di air mancur dan di beberapa perempatan lainnya," ujar Evi Zelvino.

Saudara, kasus wabah penyakit menular Demam Berdarah, kembali mengancam warga, terutama menjelang peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Tahun lalu, sedikitnya 220 orang meninggal dunia di seluruh Indonesia akibat demam berdarah. Angka kematian tertinggi, ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Relawan : Ada Pungli Menuju Aceh Barat

(KBR 68h - 15 Januari 2005) Relawan dari Jaringan Relawan Kemanusiaan Jakarta, Syafiq, membenarkan adanya pungutan liar dari aparat keamanan di sekitar Kabupaten Aceh Barat. Menurut Syafiq, jalur menuju Meulaboh, Aceh Barat, ada banyak pos keamanan yang harus dilalui. Di setiap pos itu, supir kendaraan umum harus menyetor uang kepada aparat yang berjaga. Jika tidak, menurut Syafiq, para supir khawatir akan dikejar dan interogasi aparat.

"Tiap ratus meter harus berhenti di pos brimob, supir harus serahkan uang," cerita Syafiq. Ia mengaku tidak tahu persis jumlah setoran yang dilakukan. Namun para supir ini tidak berani tidak menyetorkan uang pungutan liar, "Karena mereka akan kembali lewat jalur itu juga. Menurut kebiasaan, kalau tidak menyetor, mereka bisa dikejar dan diinterogasi macam-macam."

Syafiq bercerita, di minggu-minggu awal pasca bencana, Korem setempat terlihat begitu sentralistis terhadap bantuan yang masuk. Kebijakan Korem mengharuskan semua bantuan masuk ke posko mereka dahulu, dengan alasan memudahkan pengaturan. Namun kebijakan sentralistis seperti itu justru menyulitkan kelompok relawan yang berharap bisa segera menyalurkan bantuan. Belakangan, hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi.

Warga Aceh Jaya Terancam Kelaparan

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Warga Kabupaten Aceh Jaya terancam kelaparan, karena pasokan bantuan makanan tidak sampai ke daerah mereka. Syafiq, relawan dari Jaringan Relawan Kemanusiaan Jakarta menjelaskan, di Calang, Aceh Jaya, pengungsi banyak yang bergeser ke daerah perbukitan, sementara bantuan menumpuk di wilayah pantai. Selain itu, juga banyak warga yang mengungsi dengan cara berjalan kaki lewat hutan-hutan, karena kondisi jalan raya yang sudah hancur dengan aspal mengelupas.

"Banyak pengungsi bergeser ke arah bukit, sementara bantuan numpuk di pantai. Praktis banyak pengungsi yang belum tersentuh," ujar Syafiq. Banyak pengungsi di Aceh Jaya yang jalan kaki ke arah Banda Aceh atau Meulaboh. Mereka harus berjalan melewati hutan dan beristirahat malam hari di kampung sekitar. Penduduk di daerah itu pun juga sudah kehabisan pasokan makanan, sehingga mereka pun terancam kelaparan.

Sementara itu di Meulaboh, Aceh Barat, sudah banyak titik pengungsian yang bisa dijangkau bantuan. Relawan makin banyak masuk ke wilayah itu, otoritas keamanan juga lebih terbuka. Ada tiga titik relokasi yang sudah disiapkan di Meulaboh, di mana masing-masing tempat dibangun 40-50 tenda yang cukup besar. Tiap-tiap lokasi ditargetkan bisa menampung dua ribuan orang.

Perubahan Gejala Global, Musim Hujan Agak Berubah

Bulan Januari ini seharusnya sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim hujan, di mana hujan terjadi setiap hari. Harry, staf dari Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat menjelaskan, saat ini terjadi perubahan gejala global, sehingga juga terjadi perubahan cuaca. Di Jawa, Sumatera dan Kalimantan tidak semua mengalami hujan secara terus menerus, seperti yang diprediksikan semula.

"Mestinya di wilayah indonesia sudah banyak hujan. Tapi di wilayah Jawa sendiri masih di beberapa tempat saja. Sumatera, sebetulnya di beberapa tempat itu intensitas curah hujannya hanya ringan hingga sedang. Frekwensinya itu yang kadang bisa kontinyu," jelas Harry.

Perubahan gejala global ini terjadi akibat adanya tiga badai tropis di perairan Indonesia. Menurut Harry, adanya tiga badai tropis ini menyebabkan perubahan cuaca di Indonesia. Namun secara umum, konsentrasi musim hujan akan terjadi di bulan Desember sampai Maret, terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa. Khusus untuk wilayah Jakarta Bogor Tangerang Bekasi, puncak hujan akan terjadi bulan Januari dan Februari.

Anggota DPR Dicap 'Pembolos', Ketua DPR Minta Penjelasan Badan Kehormatan

(KBR 68h - 15 Januari 2005) Ketua DPR Agung Laksono akan meminta penjelasan lebih detil kepada Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendi Yusuf, tentang sepuluh anggota DPR yang dicap ‘pembolos’. Agung menjelaskan, keterangan detil dianggap penting supaya Badan Kehormatan tidak salah memvonis orang. "Saya ingin tahu kenapa sampai sebegini banyak. Apa betul mereka itu tidak hadir dalam sidang komisi tanpa pemberitahuan. Jangan-jangan ada ijin dari fraksi tapi tidak sampai," ujar Agung.

Jumat lalu, sepuluh anggota DPR dicap ‘pembolos’ karena mangkir dari kegiatan rutin DPR dan persidangan selama tiga kali berturut-turut. Lima anggota DPR berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, dua orang dari Fraksi Partai Golkar, dua orang dari Fraksi PPP dan satu dari Fraksi PKS. Buntutnya Fraksi PDI Perjuangan menilai, Badan Kehormatan tidak memiliki kredibilitas, serta langsung menarik anggotanya, Soewarno dan Sutjipto, dari badan tersebut.

Agung menambahkan, setiap fraksi berhak membatalkan keanggotaannya pada Badan Kehormatan dan pimpinan DPR tidak akan mengintervensi keputusan tersebut.

Meulaboh Bersiap Relokasi

(KBR 68h - 15 Januari 2005) Masyarakat korban tsunami di Meulaboh, Aceh Barat kini bersiap-siap direlokasi. Laporan Fariansyah dari Meulaboh menyebutkan, ada sekitar lima ribu pengungsi yang ada berkumpul di gedung SMU I Meulaboh. Mereka berasal dari sekitar lima kelurahan. Masyarakat di sana akan segera direlokasi ke kawasan Breumbeu, yang berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat kota Meulaboh.

Syamsul Bahri, salah satu pengungsi di sana, mengaku sudah tinggal di gedung SMU I Meulaboh sejak dua pekan lalu. Rumahnya kini hancur, dan daerah tersebut kini berubah menjadi lautan. Menurut Syamsul, ia tak mungkin kembali ke kampungnya. Karena itu, ia juga akan ikut direlokasi ke tempat yang baru. Di kawasan Breumbeu sendiri sudah dibangun rumah semi permanen dari kayu, yang pembangunannya sudah mencapai 30 persen.

Demam Berdarah, Segera ke Rumah Sakit

(KBR 68h - 15 Januari 2005) Departemen Kesehatan menyarankan kepada warga Jakarta yang terkena wabah penyakit demam berdarah untuk segera berobat ke rumah sakit pemerintah. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan, Umar Fahmi menjelaskan, tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus yaitu membebaskan biaya perawatan rumah sakit bagi penderita yang kurang mampu. Saat itu pemerintah menempatkan pasien kurang mampu di ruang perwatan kelas 3A.

Fahmi menegaskan, tanpa kebijakan khusus itu pun, masyarakat miskin sudah ada jaminan bisa masuk ke rumah sakit, gratis. "Untuk yakin, saya kira masuk ke rumah sakit pemeritah saja."

Fahmi menjamin, penderita kurang mampu mendapatkan jaminan sosial kesehatan, sehingga bisa berobat gratis di rumah sakit. Ada sejumlah rumah sakit yang biasa menangani kasus wabah demam berdarah di Jakarta, seperti Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Pasar Rebo, dan RSUP Pertamina.

Saat ini sekitar tiga kelurahan di DKI Jakarta dinyatakan dalam status gawat demam berdarah dengue pada periode minggu I dan minggu II tahun 2005. Ketiga kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, dan Kelurahan Kayu Manis. Sementara itu, 70 kelurahan lainnya dinyatakan dalam kondisi waspada terhadap demam berdarah.

DPR Belum Pastikan Setuju Batas Waktu bagi Militer Asing

(KBR 68h - 15 Januari 2005) DPR belum dapat memastikan persetujuan terhadap penetapan batas waktu tiga bulan bagi militer asing di Aceh, seperti dilansir Pemerintah beberapa waktu lalu. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan DPR akan melihat lebih dulu kerja militer asing yang ada di Aceh. Agung menyatakan Aceh dan Nias saat ini dalam kondisi darurat bencana sehingga bantuan dari manapun akan diterima, termasuk dari militer asing.

"Bantuan-bantuan yang sifatnya kemanusiaan... Dewan memahami bantuan kemanusiaan itu bisa diberikan oleh siapa saja, sepanjang untuk kemanusiaan, termasuk oleh militer asing," ujar Agung. Agung sepakat akan perlunya batas waktu, "Namun kami tidak memberi batas waktu untuk adanya bantuan baik berupa dana maupun material yang sifatnya kemanusiaan,"

Agung menambahkan meski militer asing saat ini bebas melakukan kegiatan kemanusiaan di Aceh namun mereka diharuskan melaporkan kegiatan tersebut kepada pejabat TNI setempat.

DPR juga mengusulkan supaya personil TNI dan kepolisian di aceh ditambah, guna mempercepat proses pembenahan kota dan evakuasi jenazah. Usulan ini akan disampaikan kepada presiden dalam rapat konsultasi Selasa mendatang.

Update Tsunami: 110 Ribu Tewas, 12 Ribu Hilang

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Bencana gempa dan tsunami yang melanda kawasan barat pulau Sumatra, hingga kini telah menewaskan lebih dari 110 ribu orang. Data dari Departemen Sosial, hari ini menyebutkan, korban tewas dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam berjumlah 109.968 jiwa. Di Provinsi Sumatra Barat, korban tewas berjumlah 261 jiwa.

Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, jumlah korban tewas paling banyak dari Meulaboh, mencapai lebih dari 28 ribu orang. Korban tewas di Banda Aceh, berjumlah 20 ribu orang lebih, Aceh Jaya lebih dari 19 ribu orang tewas, Aceh Besar 17 ribu lebih tewas, dan Aceh Barat mencapai 11 ribu orang tewas. Dari Aceh Singkil, sama sekali tidak dilaporkan ada korban tewas.

Hingga pagi ini, Departemen Sosial mencatat, lebih dari 12 ribu orang dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, dinyatakan hilang. Sementarara, pengungsi dari dua provinsi itu mencapai lebih dari 700 ribu orang.

REI Sumbang Seribu Rumah Gratis untuk Aceh

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Real Estate Indonesia REI akan menyumbangkan seribu rumah bagi korban tsunami di Nangroe Aceh Darusalam. Ketua Umum REI Lukman Purnomo Sidi mengatakan REI masih membahas tipe rumah serta jenis kontruksi yang akan dibangun di Aceh. Menurut Lukman, REI masih berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk membahas pemberian rumah ini. Dalam membangun rumah bagi korban tsunami, salah satu pertimbangan utama adalah kepraktisan pembangunan.

REI juga masih harus berkoordinasi dengan Pemda setempat soal siapa yang berhak mendapatkan hibah rumah tersebut. Lokasi rumah itu kemungkinan akan tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Besar. Untuk langkah awal, REI akan mengirim mesin pembuat batako ke sana, supaya pembuatan rumah bisa segera dilakukan begitu ditemukan lokasi yang cocok.

DPR Usulkan Payung Hukum Penanganan Bencana Aceh

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi di DPR, dengan lembaga kepresidenan batal dilaksanakan Minggu besok. Rapat konsultasi akan dilaksanakan, Selasa pekan depan, 18 Januari 2005.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, dalam rapat konsultasi itu, DPR akan meminta penjelasan lengkap dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai penanggulangan bencana gempa dan tsunami yang dilakukan di Aceh.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono sempat mengatakan, ada sejumlah titik lemah dalam pengorganisasian, koordinasi dan pengendalian kondisi pasca bencana.

Selain meminta penjelasan presiden, DPR juga mengusulkan payung hukum dalam menangani bantuan yang diberikan masyarakat dan dunia internasional bagi korban Aceh. Payung hukum, diusulkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Selain itu, hal lain yang mengemuka dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi DPR, hari ini adalah usulan pembentukan Badan Otorita Aceh yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Badan Otorita Aceh, bertugas mengurusi rekonstruksi atau pembangunan kembali Aceh. Seluruh perangkat pemerintah daerah Aceh akan berada di dalam Badan Otorita Aceh ini.

Banyak Pungutan Liar di Meulaboh

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Warga di Meulaboh menyaksikan banyak pungutan liar atau pungli yang dilakukan aparat terhadap truk-truk dan angkutan bantuan yang masuk ke Meulaboh, Aceh Barat. Lalo, salah satu warga Meulaboh mengatakan, pungutan itu dilakukan kepada kendaraan umum yang lewat, sebesar dua hingga lima ribu rupiah. Namun, menurut Lalo, ada banyak pos-pos aparat di jalur menuju kota Meulaboh. Lalo melihat, pemberian bantuan yang dilakukan oleh TNI tidak terlalu efektif.

Lalo menambahkan, ia juga sempat berkunjung ke daerah Teunom, Aceh Jaya, dengan menggunakan kapal pancing nelayan. Menurut Lalo, jalr darat ke Teunom belum bisa dilalui dengan bus atau angkutan umum. Sangat sedikit bantuan yang masuk ke daerah tersebut, karena kondisi angkutan dan jalur transportasi yang belum normal. Satu-satunya jalur hanya bisa lewat jalur laut, dengan menggunakan kapal pancing nelayan, tapi hanya bisa menampung barang sebanyak 8 ton.

Nabire Bangun Hampir Seribu Ruang Kelas Darurat

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua kini mulai membangun kelas-kelas darurat, supaya murid sekolah di sana tidak terlalu ketinggalan pelajaran, pasca gempa 26 November lalu. Wakil Bupati Nabire Tony Karubaba menjelaskan, dalam satu kecamatan di Kabupaten Nabire kini telah dibangun 933 ruang kelas darurat dengan menggunakan dana tanggap darurat dari pemerintah pusat sebesar 6 miliar rupiah.

Untuk tahap pertama, telah dibangun 533 ruang kelas darurat, yang dibangun dengan balok kayu dan seng, tidak menggunakan dinding dan lantai. Pembangunan agak tersendat karena bahan bangunan harus didatangkan dari luar Nabire. Menurut Tony, akibat ambruknya pelabuhan laut di Nabire, uang 7 miliar dari dana tanggap darurat pemerintah pusat, harus digunakan untuk menyewa kapal tongkang.

Dari lima kecamatan di Nabire yang dilanda gempa, baru satu kecamatan saja yang sudah mendapatkan fasilitas ruang kelas darurat ini. Tony Karubaba menjelaskan, empat kecamatan lainnya sudah memulai pendidikan darurat, tapi pelaksanaannya belum efektif. Kebijakan sementara di Nabire menyebut, sekolah-sekolah yang tidak ambruk akibat gempa harus tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Sementara yang sekolahnya ambruk, menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas darurat. Sejak tanggal 6 Januari lalu, murid-murid yang diprioritaskan adalah murid kelas 6 SD, juga kelas 3 SMP dan SMA.

PMI: "Kebutuhan Darah, Cukup"

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Palang Merah Indonesia mengaku tidak ada kekurangan kebutuhan darah bagi korban tsunami di Nangroe Aceh Darusalam. Juru Bicara Palang Merah Indonesia Aswi Nugroho menjelaskan, kebutuhan darah sehari-hari di sana sudah bisa dipenuhi dengan donasi dari masyarakat. Kebutuhan darah, menurut Aswi, tidak terlalu banyak sehingga PMI masih bisa memenuhinya.

Aswi menambahkan, saat ini di Nangroe Aceh Darusalam tersedia tiga unit transfusi darah, yaitu di Banda Aceh, Langsa dan Lhokseumawe. PMI memiliki jaringan sendiri di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan kantong darah, dalam bentuk unit transfusi darah. Jika ada kebutuhan, baru kemudian dipasok oleh PMI Pusat. Sejauh ini PMI tidak menerima laporan kesulitan memasok darah dari golongan darah tertentu.

Israel Ingin Bekukan Hubungan Diplomatik dengan Palestina

Perdana Menteri Israel Ariel Sharon memerintahkan pembekuan hubungan politik dengan Palestina, sampai pemimpin Palestina yang baru bertindak tegas terhadap kelompok militan. Beberapa saat setelah terpilihnya Mahmoud Abbas sebagai Presiden Palestina yang baru, enam warga Israel meninggal dalam suatu serangan kelompok militan di Jalur Gaza, Kamis malam kemarin. BBC menulis, serangan itu merupakan pukulan bagi Abbas, yang menjanjikan hubungan lebih baik dengan Israel serta mengupayakan perdamaian.

Juru bicara Perdana Menteri Israel, Assaf Shariv mengatakan, Israel telah memberitahukan pemimpin-pemimpin dunia bahwa Israel tidak akan bertemu dengan Palestina sampai ada usaha nyata menghentikan teror. Menteri Kabinet Palestina Saeb Erekat membenarkan perintah dari Israel itu. Erekat juga kembali menyerukan Israel untuk meneruskan proses perdamaian dan dialog karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan.

Indonesia Tawarkan 91 Proyek Infrastruktur ke Asing

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Pemerintah akan menawarkan 91 proyek utama senilai 22 miliar dollar Amerika Serikat dalam Konferensi Tingkat Tinggi Infrastruktur, tanggal 17-18 Januari mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, proyek itu ditawarkan kepada 678 peserta konferensi dari beberapa negara. Proyek tersebut adalah enam proyek gas, 12 proyek kelistrikan, 1 proyek telekomunikasi, 5 proyek bandara, 4 proyek pelabuhan, 1 proyek pembangunan rel kereta api, 24 proyek air bersih dan 38 proyek jalan tol.

Aburizal menambahkan, meski Indonesia dilanda bencana tsunami di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara, minat penanaman modal di Indonesia tetap tinggi. Buktinya, ada lebih dari seribu peserta dari sejumlah perusahaan swasta berbagai negara yang berminat. Namun sejauh ini pemerintah baru menerima 678 peserta, yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jerman, Cina dan India.

KTT Infrastruktur II akan dilaksanakan pada November 2005 mendatang, menawarkan 52 proyek senilai 57,5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar 517,5 triliun rupiah.

AS Segera Tarik Pulang Militer Dari Aceh

(KBR 68H - 15 Januari 2005) - Pemerintah Amerika Serikat akan segera menarik relawan militernya dari kegiatan operasi kemanusiaan di Aceh segera dan tidak mempersoalkan keputusan pemerintah yang memberi batas waktu tiga bulan bagi relawan militer asing. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Paul Wolfowitz, hari ini di Thailand. Seperti diberitakan kantor berita Reuters, Paul Wolfowitz mengatakan tugas relawan Amerika adalah menyelesaikan pekerjaan sesegera mungkin di Aceh.

Bencana gempa dan tsunami, di Asia pada 26 Desember lalu yang menewaskan lebih dari 160 ribu orang, menarik perhatian internasional terhadap negara-negara yang terkena bencana. Berbagai bantuan dikirimkan sejumlah negara, termasuk tenaga relawan militer dan sipil.

Paul Wolfowitz mengatakan, pemerintah Amerika Serikat bisa memahami keputusan pemerintah Indonesia yang membatasi relawan militer, dan bahkan menyambut gembira keputusan itu. Paul Wolfowitz merupakan bekas duta besar Amerika Serikat di Indonesia. Sikap Amerika itu disampaikan setelah berdiskusi dengan pihak Indonesia.

Amerika Serikat, sedikitnya mengirim 15 ribu personel militer, baik dari angkatan laut, angkatan udara dan personil penjaga pantai, ke Aceh. Mereka membantu para korban yang selamat, mengevakuasi korban tewas dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.