Selepas Kepergian Militer Asing, TNI Kirim Enam Ribu Tentara

(KBR 68h - 25 Januari 2005) TNI akan mengerahkan enam ribuan personilnya untuk mengantisipasi kepergian bantuan militer dan sipil asing dalam proses rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatakan, pengerahan pasukan akan dilakukan dalam dua bulan mendatang. Tugas pasukan itu adalah untuk membuka jalan menuju sejumlah daerah pantai barat Aceh yang masih terisolir. Rencana itu diajukan Endriartono dalam pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono malam ini di Istana Merdeka.

Presiden juga menyetujui usulan Panglima TNI supaya tawaran hibah dari PBB berupa pengadaan jembatan bailey didatangkan oleh perusahaan dalam negeri PT Krakatau Steel. Alasannya, pengadaan oleh perusahaan ini jauh lebih murah dan lebih cepat pengirimannya. Negosiasi lebih lanjut soal hal ini akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.

Sementara itu, Panglima TNI juga menyampaikan sikap TNI atas kemungkinan perundingan kembali dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM. Menurut Endriartono, TNI akan tetap menjalankan tugas untuk mengamankan Aceh, sambil menunggu proses perundingan selesai.
Jika hasil perundingan menyebutkan cara damai, maka Endriartono memastikan, TNI siap mengikuti jalan damai itu. (atk/cit)

GAM Akan Tolak Tawaran Pemerintah RI

KBR 68h-26 Januari 2005
Gerakan Aceh Merdeka, GAM tidak akan menerima tawaran amnesty atau pengampunan yang akan ditawarkan oleh peemrintah Indonesia. Tawaran itu kemungkinan bakal disampaikan dalam perundingan di Helsinki, Finlandia. Juru bicara GAM, Suadi Sulaiman mengatakan selain menolak tawaran pengampunan dalam segala bentuk, GAM juga menolak otonomi khusus yang kemungkinan juga diajukan pemerintah Indonesia di meja perundingan nanti. Menurut Suadi, perjuanangan GAM sampai saat ini tak berubah, yaitu menuntut kemerdekaan di Nangroe Aceh Darussallam.

Sebelumnya pemerintah Indonesia dikabarkan telah mempersiapkan sejumlah langkah praktis untuk ditawarkan kepada GAM. Perundingan di Helsinki itu difasilitasi oleh Crisis Management Initiative, sebuah lembaga non-pemerintah di Finlandia. Tim perunding Indonesia, terdiri dari menteri luar negeri Hasan Wirayuda, menteri hukum dan HAM, Hamid Awalludin, menteri komunikasi dan informasi Sofyan Jalil dan Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Widodo AS sebagai pimpinan juru runding.(tam/dcb)

KBR 68H-26 JAnuari 2005
Sekolah di Aceh Serentak Hari Ini

Meski 30 hingga 40 persen sekolah di Nangroe Aceh Darussalam masih belum bersih dari lumpur dan sisa-sisa bencana tsunami, namun kegiatan belajar mengajar tetap dimulai serentak hari ini. Selama beberapa hari mendatang, proses belajar mengajar itu tidak mengejar kurikulum, namun lebih ditekankan pada konseling memulihkan trauma para siswa. Juru Bicara Dinas Pendidikan NAD Bustaman Ali mengatakan, kegiatan hari ini juga akan dipakai untuk mendata jumlah siswa dan guru di Aceh yang selamat.

Sebelumnya Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional, Hamid Muhammad mengatakan, rekonstruksi fisik sekolah-sekolah yang hancur dan rusak akibat gempa bumi dan tsunami di baru bisa dimulai April 2005. Rekonstruksi fisik sekolah memerlukan tahapan-tahapan sesuai situasi kondisi bangunan sekolah bersangkutan, antara lain pembersihan lokasi dari puing-puing dan lumpur. Terhadap sekolah yang terpaksa direlokasi karena lokasi semula sudah tidak memungkinkan ditempati, hal itu perlu koordinasi dengan pemerintah daerah dan Departemen Pekerjaan Umum.(dcb)

Pemerintah Batal Tandatangani Kesepakatan dengan Cemex

(KBR 68h - 25 Januari 2005) Menteri Negara BUMN Soegiharto menegaskan, pemerintah hari ini batal menandatangani kesepakatan tentang pola penyelesaian dan negosiasi dengan perusahaan semen asal Meksiko Cemex, karena masih ada sejumlah hal yang belum disepakati kedua pihak.

Soegiharto menjelaskan, masih ada kesepakatan yang belum tercapai. Meski begitu, tetap ada kemajuan dalam negosiasi antara pemerintah dan Cemex, berupa pencabutan sidang arbitrase, yang mestinya digelar tanggal 12 Januari lalu. Pemerintah masih akan melanjutkan perundingan dengan Cemex.

"Sesungguhnya kami berharap ada kemajuan dalam proses negaosiasi Cemex. Kami mempertimbangkan pasal-pasal dan hal-hal yang belum tercapai sampai jam 14 kemarin," ujar Soegiharto.

Sengketa antara pemerintah dan Cemex sudah berlangsung sejak lama. Cemex menilai pemerintah tidak berhasil melindungi kepentingan investasi perusahaannya di Semen Gresik. Padahal, menurut Cemex, berdasarkan perjanjian jual beli saham sebelumnya, pemerintah harus melepaskan kepemilikan sahamnya sehingga Cemex menjadi pemilik mayoritas saham di Semen Gresik. Akibat sengketa yang berlarut-larut, perusahaan semen asal negara Meksiko itu mengajukan gugatannya kepada pemerintah pada 10 Desember 2003, melalui lembaga arbitrase internasional. (han/cit)

Presiden Minta Menko Kesra Laporkan Jumlah Bantuan Pasca Tsunami Aceh

(KBR 68h - 25 Januari 2005) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab untuk melaporkan jumlah bantuan yang telah diterima pemerintah untuk penanganan korban bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darusallam dan Sumatera Utara pascabencana.

Menurut Yudhoyono, ia meminta Alwi melaporkan apa saja yang telah diterima pemerintah menyangkut sumbangan untuk rehabilitasi, rekonstruksi dan tanggap darurat Aceh. Pelaporan itu termasuk asal, jumlah serta penggunaan dana tersebut, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada dunia dan masyarakat.

Yudhoyono menambahkan, hal itu perlu dilakukan supaya mereka yang menyumbang tahu persis kemana bantuan itu disalurkan. Ia juga berharap, pihak yang mengumpulkan dana secara mandiri untuk korban tsunami, juga ikut memberikan laporan. (han/cit)

Danang Widoyoko ICW : "Bisnis TNI Seharusnya Berbentuk BUMN"

(KBR 68h - 25 Januari 2005) Jumlah aset yayasan milik TNI akan sulit diperkirakan karena tidak ditembus oleh audit publik, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Aktivis lembaga anti korupsi ICW Danang Widoyoko mengatakan, BPK hanya bisa mengaudit anggaran Departemen Pertahanan, termasuk anggaran TNI, tapi tidak sampai ke anggaran sampingan militer atau non-budgeter.

Danang menilai, rencana pembentukan induk usaha tidak terlalu berpengaruh. Sedianya, induk usaha itu dibentuk supaya yayasan-yayasan milik TNI tidak perlu diubah menjadi BUMN. Menurut Danang, dari segi Undang Undang Pertahanan, hal itu menyalahi aturan, karena tentara tidak boleh menerima dana dari luar pemerintah atau APBN. Usaha yang dikelola tentara, bagi Danang, sebaiknya berbentuk BUMN.

"Rekomendasi kita, bisnis TNI dijadikan BUMN, jadi unit usaha pemerintah dan dimasukkan dalam anggaran negara. Prinsipnya, semua dana untuk tentara itu harus dikaji oleh negara, karena tentara itu kan alat negara. Tentara memonopoli penggunaan kekerasan untuk kepentingan negara. Sehingga pendanaannya harus dimonopoli oleh negara, tidak boleh ada sumber lain," ujar Danang. Ia menambahkan, jika bisnis TNI berbentuk BUMN, maka dananya bisa masuk APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membiayai sektor pertahanan.

Danang menegaskan, perlu ada pemisahan yang jelas antara aset negara dengan unit usaha yang dikelola TNI. Sebab bisnis militer bukan sekadar bisnis yang dikelola oleh seorang jendral atau perorangan tetapi juga milik negara. Selain itu dana yang dikelola sejumlah unit usaha milik TNI harus dimasukkan dalam APBN.

Sebelumnya Menteri Negara BUMN Soegiharto telah meminta Menteri Pertahanan untuk mendata bisnis TNI. Penggabungan bisnis militer dengan BUMN ini belum bisa dilaksanakan karena belum ada pendataan jelas soal koperasi dan yayasan milik TNI. (fik/cit)

Pemerintah NTB Minta Keringanan Hukuman untuk TKI Adi

(KBR 68h – 25 Januari 2005) Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Dinas Tenaga Kerja setempat mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Departemen Luar Negeri untuk membantu kasus ancaman hukuman mati yang menimpa TKI asal NTB, Adi bin Asnawi. Adi didakwa melakukan pembunuhan majikannya di Malaysia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB Sirojul Munir mengatakan, ia dan Gubernur NTB sudah mengirim surat ke Departemen Tenaga Kerja dan Dirjen Perlindungan Tenaga Kerja soal hal ini. Mereka meminta keringanan hukuman bagi Adi, yang kini ditahan di Penjara Sungai Buloh, Selangor, Malaysia.

“Kita minta bantuan supaya dibantu menyelesaikan, termasuk mengurangi hukuman. Kami minta supaya hukuman diringankan atau dihapus,” tutur Munir.

Adi bin Asnawi berangkat sebagai TKI lewat jalur ilegal sejak 10 tahun lalu. Ia dipenjara sejak tahun 1996 lalu karena didakwa membunuh majukannya. Kasus ini tidak pernah terungkap sebelumnya karena ditutup-tutupi pihak keluarga. Keluarga baru membuka kasus Adi, begitu datang surat dari Adi yang mengabarkan hari ini ia diperiksa Mahkamah Tinggi Malaysia. (Trisna Wahyuni, Maya Pesona FM, Mataram, NTB)

Belajar, Sekaligus Konseling Trauma

(KBR 68h - 25 Januari 2005) Kegiatan belajar mengajar yang akan dimulai besok di Nangroe Aceh Darusalam diharapkan bisa sekaligus menjadi konseling trauma bagi anak-anak sekaligus guru di sana. Juru Bicara Dinas Pendidikan Nangroe Aceh Darusalam, Bustamam Ali menjelaskan, pencapaian kegiatan belajar mengajar sementara ini tidak akan disesuaikan dengan target kurikulum. Target sekolah saat ini, menurut Bustamam, adalah memulihkan trauma dengan membuat anak-anak gembira dan percaya diri.

"Karena kita pada saat ini sepakat, bagaimana mengembalikan trauma anak dengan menggunakan tenaga psikolog, dengan kegiatan ekstrakurikuler yang membuat anak-anak gembira dan percaya diri. Kita mengarah pada perubahan psikologis anak," kata Bustamam. Ia menambahkan, yang bisa dipulihkan juga traumanya lewat proses belajar mengajar ini adalah para guru.

Besok, kegiatan belajar mengajar di Nangroe Aceh Darusalam akan dimulai, baik untuk siswa SD sampai SMA. Prasarana belajar akan disediakan oleh pemerintah, termasuk dari hasil sumbangan berbagia lembaga yang ada seperti Badan PBB untuk Anak-anak, UNICEF. Untuk menggantikan tenaga guru yang meninggal atau hilang akibat tsunami, pemerintah menyiapkan guru-guru relawan. Menurut Bustamam, sejauh ini sudah ada seribu relawan yang mendaftar sebagai guru. (kopisore/cit)

Besok, 130 Sekolah di Aceh Siap Dipakai

(KBR 68h - 25 Januari 2005) Dinas Pendidikan Nangroe Aceh Darusalam menyiapkan 130 sekolah di Aceh untuk menampung proses belajar mengajar yang akan dimulai besok. Juru Bicara Dinas Pendidikan NAD Bustamam Ali menjelaskan, karena banyak sekolah yang tidak bisa berfungsi seperti semula, maka jadwal sekolah juga harus dibuat bergiliran, yaitu jadwal pagi dan sore.

"Kalau shift pagi akan lakukan untuk anak-anak reguler, yang sekolah di sana. Sore hari, belajar untuk anak-anak yang tidak tetap, yang sekolahnya hancur akibat tsunami dan gempa," ujar Bustamam. Menurut Bustamam, sebagian besar sekolah sudah bebas daru lumpur pasca tsunami, meski masih ada yang masih harus dilakukan perbaikan di sana sini.

Prasarana belajar akan disediakan oleh pemerintah, termasuk dari hasil sumbangan berbagia lembaga yang ada seperti Badan PBB untuk Anak-anak, UNICEF. Untuk menggantikan tenaga guru yang meninggal atau hilang akibat tsunami, pemerintah menyiapkan guru-guru relawan. Menurut Bustamam, sejauh ini sudah ada seribu relawan yang mendaftar sebagai guru.

Besok, kegiatan belajar mengajar di Nangroe Aceh Darusalam akan dimulai, baik untuk siswa SD sampai SMA. Proses belajar, menurut Bustamam, tidak akan sama seperti pengajaran sebelumnya yaitu mengejar target sesuai kurikulum. Pengajaran yang akan dilakukan besok juga akan menekankan pada konseling trauma bagi para siswa, karena masih banyak yang mengalami trauma pasca tsunami. (kopisore/cit)

Polri Belum Temukan Kaitan Kasus Uang Palsu BIN dengan Kasus Lain

(KBR 68h – 25 Januari 2005) Tim Penyidik Kepolisian Indonesia untuk kasus uang palsu yang melibatkan Kepala Bidang Operasi Pemberantasan Uang Palsu Badan Intelijen Negara BIN, Muhamad Zairi, belum menemukan keterkaitan antara kasus ini dengan kasus jaringan pemalsu uang sebelumnya.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia Suyitno Landung mengatakan, hingga saat ini polisi masih menyelidiki mesin cetak yang digunakan untuk membuat uang palsu tersebut. Dari situ baru bisa ditentukan apakah ada kaitan atau tidak dengan kasus sebelumnya. Kasus uang palsu yang berhasil diungkap kepolisian sebelumnya adalah kasus tahun 1991 di Surabaya, serta kasus tahun 2000 di Karanganyar, Tawangmangu dan Cianjur. Polisi masih menyelidiki sejauh mana dan berapa jumlah uang palsu yang sudah dibuat dan dipasarkan.

Sejauh ini kepolisian telah menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Sementara Kepala Bidang Operasi Pemberantasan Uang Palsu Badan Intelijen Negara BIN, Muhamad Zairi, tengah dibantarkan kasusnya karena tengah dirawat di rumah sakit. Belum ada informasi lengkap di tangan kepolisian tentang jumlah uang palsu yang dibuat. Penyidikan dilakukan dengan mengecek keterangan antar tersangka. (bud/cit)

Widodo AS Pimpin Delegasi Perundingan dengan GAM

(KBR 68h - 25 Januari 2005) Indonesia akan mengirimkan pejabat tingkat tingginya untuk hadir dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka, untuk rekonsiliasi pasca bencana tsunami di Aceh. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS dikabarkan akan memimpin delegasi tersebut. Anggota delegasi lainnya adalah Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Hamid lah yang akan menjadi kepala negosiasi dalam delegasi tersebut. Delegasi ini terdiri atas pejabat dari level paling tinggi yang dikirim Indonesia untuk berdialog dengan GAM.

Reuters menulis, bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dan lembaga Inisiatif Manajemen Krisis CMI akan menjadi mediator perundingan antara Indonesia dengan GAM ini. Pejabat yang tak mau disebut namanya mengatakan, delegasi ini akan berangkat hari Rabu sore, dan berada di Helsinki, Finlandia, selama lima hari. Kemungkinan perundingan ini akan dimulai akhir pekan mendatang. (reuters/cit)

Polisi Belum Tahu Keberadaan Dirut Bank Global

(KBR 68h – 25 Januari 2005) Kepolisian Indonesia mengaku belum tahu keberadaan Direktur Utama Bank Global Irawan Salim, yang masih menjadi buronan kepolisian. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia Suyitno Landung mengatakan, belum ada informasi yang masuk ke polisi soal keberadaan pengusaha tersebut. Soal kabar Irawan berada di Singapura, menurut Landung, polisi akan mengecek dan menindaklanjuti informasi itu. Polisi akan berusaha mengontak lewat interpol atau orang yang mungkin tahu keberadaan Irawan Salim.

Sebelumnya pejabat Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK mendapat informasi bahwa Irawan Salim berada di Singapura, tinggal di sebuah apartemen mewah bersama keluarganya. Irawan Salim menjadi buronan kepolisian karena diduga membuat surat berharga palsu, terkait dibekukannya Bank Global.

Polisi telah menahan 17 tersangka kasus Bank Global; satu dari sekuritas, tiga dari tempat penukaran uang (money changer), dua staf kantor cabang Bank Global dan sebelas pimpinan Bank Global. (bud/cit)

Menteri Pertahanan Diminta Mendata Bisnis TNI

(KBR 68h – 25 Januari 2005) Menteri Negara BUMN Sugiharto meminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk mendata bisnis milik TNI. Permintaan ini terkait keinginan TNI untuk menggabungkan bisnis TNI dengan BUMN, karena ada UU yang meminta TNI untuk tidak berbisnis.

Sugiharto menjelaskan, ketika terjadi pertemuan dengan Menteri Pertahanan tiga pekan lalu, belum dibahas masalah substansi. Yang dibahas baru sosialisasi bagaimana menginterpretasikan UU yang melarang TNI berbisnis. Penggabungan ini pun, menurut Sugiharto, belum tentu berhasil karena belum ada catatan dan data soal koperasi dan yayasan milik TNI. Ia akan melakukan pertemuan lagi dengan Menhan serta Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin serta menteri-menteri terkait untuk membahas penggabungan ini.

Sebelumnya Departemen Pertahanan dan Mabes TNI membentuk kelompok kerja penggabungan bisnis TNI ini dalam sebuah gabungan induk usaha. (han/cit)

AS Minta Tambahan Dana 80 Miliar Dollar untuk Perang Irak dan Afghanistan

(KBR 68h - 25 Januari) Pemerintah Amerika Serikat akan meminta Kongres untuk memberikan tambahan dana 80 miliar dollar Amerika untuk operasi militer di Irak dan Afghanistan. Sumber Kongres di Gedung Putih akan segera mengumumkan kucuran dana itu hari ini waktu setempat. BBC menulis, jika permintaan dana itu disetujui, maka total dana yang digelontorkan untuk perang melawan terorisme sudah lebih dari 280 miliar dollar Amerika, pasca tragedi 11 September 2001 lalu. Sebelumnya Kongres telah menyetujui 25 miliar dolar dana darurat untuk kebutuhan tahun ini. Tahun-tahun lalu, dana sebesar 120 miliar dollar Amerika dianggarkan untuk perang Irak dan 60 miliar dollar Amerika untuk perang di Afghanistan. Rencana ini seiring dengan keinginan militer Amerika Serikat yang berencana mempertahankan 120 ribu tentara mereka di Irak, sedikitnya sampai dua tahun mendatang.

Permintaan dana ini juga akan memberikan ide-ide baru bagi kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat George Walker Bush. Kemungkinan besar ia akan mengalokasikan dana bagi asistensi pemerintahan Ukraina dan Palestina, juga bantuan sebesar 650 juta dollar Amerika untuk negara-negara Asia yang menjadi korban tsunami. (bbc/cit)

Diskusi Kamisan 68H: “Membangun Kembali Aceh dengan Perundingan dan Perdamaian”

Di tengah derita warga Aceh pasca tsunami, TNI dan GAM masih berseteru. Saat ini rakyat aceh butuh kedamaian. Bukan tindakan-tindakan represif yang semakin membuat trauma-truma mereka semakin bertambah. Pembangunan Aceh kembali tidak akan bisa berhasil, bila kedua belah pihak tidak segera membuka dialog untuk perdamaian dan genjatan senjata.

Radio 68H menggelar diskusi dengan tajuk "“Membangun Kembali Aceh dengan Perundingan dan Perdamaian”. Selengkapnya...

'Tetua' di Palu Meyakini Tsunami Bakal Datang Hari Ini

(KBR 68H - 25 Januari 2005) - Imbauan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palu dan Pemerintah Kota Palu, nampaknya dihiraukan warga setempat. Setelah rangkaian gempa yang terjadi Senin pagi, BMG dan Pemda setempat mengatakan, gempa telah melemah dan tidak akan ada bencana tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Namun, warga yang trauma terhadap penderitaan warga Aceh, memilih tetap mengungsi di pegunungan atau dataran yang lebih tinggi.

Reporter radio jaringan 68H di Palu, Radio Best FM, Cherry Chandra Sari melaporkan, warga menganggap BMG hanya bisa memprediksi peristiwa yang sudah terjadi, dan tidak bisa memprediksi datangnya bencana selanjutnya. Bahkan, warga Talisse, masih meyakini apa kata tetua mereka. Para tetua warga Talisse, meyakini bencana tsunami akan datang hari Selasa ini, atau hari Jumat pukul 12.00 WITA. Warga lebih mempercayai pendapat para tetua mereka.

Karena itu, warga yang kemarin mengungsi ke perbukitan, pagi tadi turun ke rumah untuk menyiapkan perbekalan, dan akan kembali menuju perbukitan untuk menyelamatkan diri dari ancaman tsunami.

Sementara itu, para pejabat Pemda di Palu, masih mengimbau warga untuk kembali ke rumah. BMG juga meyakinkan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya tsunami. Namun, warga lebih mempercayai pendapat tetua mereka daripada BMG maupun imbauan pemerintah daerah.

Sekretaris Walikota Palu, Maulidin Labalo mengatakan hingga hari ini masih ada sekitar 10 ribu warga yang tinggal di gunung karena takut munculnya gelombang tsunami. Pemda setempat masih terus menyampaikan data-data dari Badan Meteorologi dan Geofisika, BMG bahwa gempa utama sudah lewat dan gempa susulan kekuatannya makin melemah dan kecil kemungkinannya terjadi gelombang tsunami.

"Memang, kemarin, baru kami sampaikan di RRI Palu dan masyarakat kota, kalau terjadi tanda-tanda tsunami, kami mengharap mereka mencari tempat yang lebih tinggi dari tempat pemukiman sekarang ini. Beberapa tempat sudah kami sampaikan, untuk dijadikan tempat menyelamatkan diri. Memang, disini datarannya berbukit-bukit," kata Maulidin Labalo.

Maulidin menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMG dan instansi lainnya untuk membuat perhitungan kedepan bagaimana mengantisipasi jika terjadi gempa-gempa berikutnya sehingga nantinya akan ada informasi yang jelas bagi masyarakat bekaitan dengan bahaya gempa dan tsunami. (ton/ags)

Samuel Ismoko Divonis Tidak Layak Menjadi Penyidik Selama Satu Tahun

(KBR 68H-25 Januari 2005)Persidangan kode etik dan profesi Markas besar Kepolisian Indonesia memvonis bekas direktur ekonomi khusus badan reserse dan kriminal mabes polri, Samuel Ismoko tidak layak menjadi penyidik polri selama satu tahun.

Sidang yang dipimpin Wakapolri, Adang Dorodjatun menyatakan Samuel Ismoko terbukti bersalah telah melanggar kode etik dan profesi polri tetang tata cara dan prosedur penyidikan dalam hal menangani perkara dan penyelidikannya.Majelis hakim juga menilai Samuel Ismoko juga terbukti bersalah telah membeda-bedakan dan memberikan perlakuan istimewa terhadap tersangka pembobol Bank BNI,Adrian Waworuntu.

Sementara pertimbangan yang meringankan Samuel Ismoko adalah ia tidak terbukti menerima uang dan barang pemberian Adrian Waworuntu.Selain itu selama 30 tahun menjalankan tugasnya Ismoko tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran.Dalam kasus BNI ini ia telah berhasil mengirim para tersangka dan telah mendapat vonis delapan tahun hingga seumur hidup.

Menanggapi keputusan ini Samuel Ismoko menyatakan akan mempertimbangkannya. Dia memiliki waktu selama tujuh hari untuk melakukan pembelaan atas perkaranya.

Samuel Ismoko sebelumnya didakwa telah menerima uang dan barang dari Adrian Waworuntu tersangka pembobol Bank BNI senilai 1,7 trilyun rupiah. Terkait kasus tersebut Samuel Ismoko telah dipindahkan posisinya menjadi kepala biro pembinaan operasi Mabes Polri. (bud/ton)

Badan Otorita Aceh Untuk Cegah Tumpang Tindih Pembangunan di NAD

(KBR 68H-25 Januari 2005) Pro dan kontra pembentukan Badan Otorita Khusus Aceh masih terus terjadi, padahal Badan Otorita Khusus untuk Aceh akan mulai beroperasi tanggal 26 Maret mendatang. Anggota Tim Monitoring Aceh DPR, Ahmad Farhan Hamid mengatakan perdebatan masih terjadi berkaitan dengan persoalan kedudukan dan ruang hukum yang diberikan bagi pembentukan badan ini. Ada kalangan yang khawatir badan ini akan menggantikan posisi undang-undang otonomi khusus.

Ahmad Farhan menegaskan konsep badan otorita ini diberi tugas untuk menjalankan otonomi khusus. Jadi status daerah istimewa Aceh tidak akan dicabut meskipun ada badan otorita ini. Dia menambahkan badan otorita berfungsi mencegah tumpang tindih perencanaan pembangunan di Aceh

"Maka kedepan perencanaan pembangunan di Aceh harus komprehensif tidak boleh ada ego sektoral, untuk itu jika tidak melalui sebuah lembaga yang disebut one-gate policy itu maka dirgukan apakah Aceh kedepan akan tertata dengan baik," kata Ahmad Farhan.

Ahmad Farhan menambahkan badan ini kedudukannya setingkat menteri sehingga sewaktu-waktu bisa ikut rapat kabinet. Selain itu badan otorita khusus itu sifatnya adhoc dan bertugas maksimum lima tahun. Menurut dia badan otorita tetap akan melibatkan warga Aceh. Mereka yang duduk di badan otorita harus profesional dan memahami akar budaya Aceh, dapat berkomunikasi dan didukung oleh rakyat Aceh.(ton)

Makanan Alamiah dan Gizi Berimbang Kunci Pembangunan Manusia Indonesia

(KBR 68H-25 Januari 2005) Hari ini diperingati sebagai hari gizi. Sebuah data menyebutkan angka penderita gizi buruk anak bawah usia lima tahun di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini tidak beranjak membaik. Dampak kekurangan gizi adalah indeks pembangunan manusia (HDI) yang rendah.

Pakar Gizi dari UNPAD Dadang Arief Primana mengatakan saat ini diseluruh dunia menerapkan konsep makanan alamiah, gizi berimbang, beragam dan bervariasi. Dengan makanan yang bervariasi diharapkan anak-anak bisa merasakan dan mengetahui semua jenis makan.

"Sekarang banyak anak hanya mau makan makanan satu macam saja, jika makanan itu tidak ada maka si anak tidak mau makan dan itulah yang menjadi awal si anak kekurangan gizi, selain faktor ekonomi keluarga," tutur Dadang.

Indeks pembangunan manusia, HDI Indonesia pada tahun 2003 berada pada peringkat ke-112 dari 175 negara. Selain itu, dua balita meninggal setiap menit, 9,2 juta anak tidak sekolah atau putus sekolah, serta tingkat pendidikan masyarakat rendah.

Dalam enam bulan terakhir, 5000-an anak balita atau anak dibawah lima tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat kurang gizi. Sedangkan di provinsi Jawa Timur sebanyak 38 ribu anak-anak kurang gizi.(ton)

Tajuk: Yang Terlupakan dari Utang

Gabungkanlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Jumlah mereka sama dengan jumlah orang miskin di indonesia.perkiraannya menurut bank dunia lebih dari seratus sepuluh juta jiwa. Itu kalau hitungannya mereka orang Indonesia yang berpenghasilan di bawah dua dollar Amerika Serikat atau sekitar 18 ribuan rupiah per hari. Sudahlah kita genapkan saja, 20 ribu per hari, dan yakinlah jumlah orang miskin di Indonesia,lebih dari seratus sepuluh juta.

Lebih dari lima puluh persen penduduk Indonesia. dan silahkan jumlah lagi, dengan jutaan jiwa yang tergusur baik rumah maupun penghidupan mereka, tempat belajar mereka, akibat konflik dan akibat bencana alam. Selengkapnya.

"Saya Ingin Menjadi Guru, Untuk Menyenangkan Orang Tua..."

(KBR 68H - 25 Januari 2005) - Ratih Kumaladewi, 16 tahun, salah seorang siswi SMU Negeri Meulaboh tak mampu berkata-kata ketika ditanya dua gurunya, saat mendaftar ulang para siswa. Gurunya, saat itu bertanya, bagaimana nasib keluarganya. Ratih, yang sedang mendaftar ulang hanya bisa menangis. Kedua orang tuanya menjadi korban bencana tsunami.

Hari ini, adalah hari kedua pendaftaran ulang siswa di sekolah menengah di Meulaboh. Ratih baru bisa mendaftar hari ini. Ia menguatkan tekadnya untuk belajar, untuk mengejar cita-cita menjadi guru. Cita-cita yang diinginkan kedua orang tuanya.

"Menjadi guru, untuk menyenangkan kedua orang tua saya. Saya bisa berusaha lagi untuk sekolah, karena dukungan kakak. Saya harus sekolah lagi. Kalau tidak ada dukungan dari kakak, saya tidak sekolah," tutur Ratih kepada 68H, sambil menahan isak.

Menjelang hari pertama masuk sekolah di Aceh, yang akan dilaksanakan Rabu besok, masih banyak siswa yang belum mendaftar ulang, untuk memberitahukan selamat dari bencana. Di SMU Negeri 1 Meulaboh, dari 900 siswa, baru 200 siswa yang mendaftar. (Fariansyah - Meulaboh)

Masih Ada Warga Palu yang Mengungsi ke gunung-gunung.

(KBR 68H-25 JAnuari 2005)Sekretaris Walikota Palu, Maulidin Labalo mengatakan hingga hari ini masih ada sekitar 10 ribu warga yang tinggal di gunung karena takut munculnya gelombang tsunami. Pemda setempat masih terus menyampaikan data-data dari Badan Meteorologi dan Geofisika, BMG bahwa gempa utama sudah lewat dan gempa susulan kekuatannya makin melemah dan kecil kemungkinannya terjadi gelombang tsunami.

"Memang kemarin baru kami sampaikan di radio untuk seluruh masyarakat kota, kalau seadainya terjadi tanda-tanda tsunami, kami berharap mereka mencari tempat yang lebih tinggi.beberapa tempat sudah kami siapkan, di PAlu ini ada lembah hingga gunung jadi mudah mencari tempat yang lebih tinggi," kata Maulidin.

Maulidin menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMG dan instansi lainnya untuk membuat perhitungan kedepan bagaimana mengantisipasi jika terjadi gempa-gempa berikutnya, sehingga nantinya akan ada informasi yang jelas bagi masyarakat bekaitan dengan bahaya gempa dan tsunami. (ton)

Harga Barang dan Jasa di Meulaboh, Naik 50 Persen

(KBR 68H - 25 Januari 2005) - Harga-harga barang dan jasa di Meulaboh, mahal. Kenaikan harga-harga barang dan jasa, bisa mencapai 50 persen. Buah, jeruk misalnya, satu kilo mencapai 12 ribu hingga 15 ribu. Padahal, biasanya hanya 5 - 6 ribu. Rata-rata kebutuhan barang naik 50 persen. Seperti dilaporkan Reporter 68H di Meulaboh, Fariansyah

Harga sewa rumah dan mobil juga naik. Sewa mobil, mencapai 500 ribu rupiah per hari. Padahal, pada hari biasa---sebelum tragedi gempa dan tsunami---sewa mobil hanya sekitar 250 ribu rupiah.

Harga sewa rumah, yang sebelumnya 2 juta per bulan, naik menjadi 5 juta hingga 10 juta rupiah. Sementara rumah yang biasanya disewa 10 juta rupiah per bulan, naik menjadi sekitar 20 juta rupiah per bulan.

Sebetulnya, banyak pengungsi yang menginap di tempat kerabat, yang mulai bertanya-tanya harga sewa rumah. Namun, begitu melihat harga pasaran sewa rumah yang naik drastis, keinginan menyewa rumah pun ditunda. (ryan/ags)

Rekan Mereka Ditahan, Pimpinan Sejumlah Parpol di Surakarta Ramai-Ramai Minta Penangguhan

(KBR 68h – 25 Januari 2005) Sejumlah partai politik di kota Surakarta Jawa Tengah meminta penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi dana APBD Surakarta 2003 senilai 5 milliar rupiah. Kedua tersangka itu adalah bekas Ketua DPRD Bambang Mudiarto dan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Yusuf Hidayat. Partai-partai tersebut antara lain PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang. Permintaan penangguhan dari berbagai partai politik tersebut disampaikan langsung oleh tiga kuasa hukum tersangka yang juga mengajukan permintaan serupa kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Salah seorang kuasa hukum tersangka, Joko Trisno Widodo mengatakan baik kuasa hukum, keluarga maupun berbagai partai politik itu, bersedia menjamin agar kedua tersangka tidak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Selain itu, menurut Joko, saat ini juga mengidap sakit asma yang cukup kronis seperti dibuktikan hasil pemeriksaan laboratorium dari dokter yang ikut disertakan dengan permintaan tersebut. Menanggapi permintaan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Djuwito Pengasuh meminta waktu mempelajari dasar-dasar permintaan penangguhan penahanan itu. Sementara untuk memeriksa kesehatan kedua tersangka, Kepala Kejaksaan Negeri akan menyerahkan kedua tersangka kepada dokter penjara Surakarta.

Sebelumnya Kamis pekan kemarin, Kejaksaan Negeri Surakarta menahan dua orang bekas pemimpin DPRD Surakarta sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD 2003 sebesar 5 milliar rupiah. (Kontributor Surakarta, Tatik Yuniarti)

Banjar Negara: Ratusan Bibit Bantuan Pemerintah Pusat, Rusak

(KBR 68h – 25 Januari 2005) Ratusan bibit tanaman bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah, ditemukan rusak dan mati. Bantuan bibit bernilai ratusan miliar rupiah itu merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Penghijauan Gerhan Departemen Kehutanan. Menurut rencana, bibit tersebut akan digunakan untuk pemulihan lahan kritis di lima kecamatan di Banjar Negara. Pada lahan kritis tersebut nantinya akan ditanami 1,77 juta pohon.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Negara, Widadi menuding PT Guna Karya Inti Mandiri sebagai perusahaan rekanan Departemen Kehutanan, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan bibit tersebut. Karena itu, pemerintah Kabupaten Banjar Negara meminta perusahaan tersebut mengganti bibit yang rusak itu. Selanjutnya Widadi membantah adanya keterlibatan aparat Dinas Kehutanan dalam kasus kerusakan ratusan bibit itu. Sementara itu, para kepala desa di lima kecamatan dengan lahan kritis, menuntut adanya bibit susulan pengganti. (kontributor Banyumas, Slamet Riyadi)