Penderita DBD di Jakarta Mencapai 394 orang

(KBR 68H -20 Januari 2005) - Jumlah penderita demam berdarah dengue, DBD, di wilayah DKI Jakarta mencapai 394 penderita. Jumlah ini termasuk mereka yang masih diduga terkena demam berdarah. Jumlah ini masih jauh dibawah jumlah penderita demam berdarah bulan Januari tahun lalu yang mencapai 1625 penderita DBD.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Elvi Zelvino mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada rumah sakit dan puskemas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya demam berdarah.

Elvi menambahkan pemerintah DKI Jakarta hingga kini sudah menetapkan tiga kelurahan masuk dalam kategori gawat demam berdarah, dimana dalam tiga minggu berturut-turut terdapat tiga penderita atau lebih atau ada yang meninggal dalam satu kelurahan. Tiga kelurahan itu adalah Pondok Pinang, Kayu Manis dan Kebayoran Lama Selatan.

Pemda DKI Jakarta terus menggalakkan upaya mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, PSN selama 30 menit yang dilakukan setiap hari Jumat. Dinas kesehatan juga akan melakukan pengasapan di daerah-daerah yang ada kasus demam berdarah karena diperkirakan di daerah itu masih ada nyamuk dewasa yang membawa virus DBD.

Mengenai biaya rumah sakit bagi para pasien DBD, pemda DKI DKI menyediakan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin, JPK Gakin yang memberi pelayanan gratis bagi pasien miskin.

Nasib Dana Milik Masyarakat Korban Gempa Aceh Masih Belum Jelas

(KBR 68H Jakarta-20 Januari 2005) - Hingga saat ini pemerintah belum mengatur kejelasan perihal dana masyarakat korban gempa Aceh yang masih tersimpan di bank. Salah satu anggota tim Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Aceh yang dibentuk DPR, Harry Azhar menyatakan hingga saat ini dana masyarakat Aceh korban gempa yang tersimpan di bank mencapai 6,4 trilyun rupiah. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pengaturan mengenai kelanjutan dana masyarakat yang meninggal akibat gempa di Aceh

Ia menambahkan selain memperhatikan masalah kepemilikan dana masyarakat korban gempa yang tersimpan di bank, pemerintah nantinya juga harus memperhatikan soal kepemilikan tanah masyarakat. Karena dalam peristiwa gempa dan badai tsunami akhir Desember lalu banyak sertifikat tanah milik masyarakat yang hilang. DPR mengharapkan pemerintah menyertakan aturan yang mengatur penyelesaian hak kepemilikan masyrakat korban gempa dan badai tsunami di Nangroe Aceh Darusalam.

Terowongan Bawah Tanah Guna Atasi Banjir di Jakarta

(KBR 68H - 21 Januari 2005) - Musibah banjir yang melanda Jakarta disebabkan keadaan tanah yang lebih banyak mengandung lempung sehingga sulit menyerap air, selain itu Jakarta dilalui oleh banyak sungai. Namun Jakarta punya kelebihan dimana wilayahnya adalah dataran yang luas sehingga ideal untuk menjadi kota besar. Pengamat masalah perkotaan Marco Kusumawijaya menegaskan untuk mengatasai masalah banjir maka perlu perencanaan yang bertahap dimana harus meliputi daerah hulu dan hilir.

Marco menambahkan sebagai suatu sistem ekologis Jakarta menerima air dari langit dan juga dari daerah-daerah yang letaknya lebih tinggi disekelilingnya yang disebut daerah hilir. Untuk itu sisi hulu dan hilir harus ditangani bersama-sama. Marco menegaskan penghijauan harus dilakukan di hulu dan hilir.

Sementara itu Franky Maramis, aktivis dari Lembaga Swadaya Perberdayaan Masyarakat Minaesaan, Sulawesi Utara punya gagasan untuk mengatasi banjir dengan membuat manajemen air hujan yaitu dengan menghitung curah hujan dan membuat jalan pintas baru untuk air hujan yang berlebih. Franky menambahkan konsep banjir kanal timur yang tengah dibangun oleh Pemda DKI sudah sangat ketinggalan. Dia mengusulkan membuat terowongan dan penampungan air dibawah tanah.

Franky menambahkan air yang melalui terowongan bawah tanah itu akan langsung diarahkan ke laut tanpa melewati permukaan tanah.

Komisi Darurat Kemanusiaan Desak DPR Melarang Politisasi Agama dalam Bantuan Aceh

(KBR 68H - 20 Januari 2005) - Komisi Darurat Kemanusiaan mendesak DPR agar secara tegas melarang usaha-usaha mempolitisasi agama dan sentimen anti asing, dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh. Komisi Darurat Kemanusiaan hari ini bertemu dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Aceh, di DPR.

Anggota Komisi Darurat Kemanusiaan di DPR, Benny Sutrisno meminta DPR, agar menentang pemberian bantuan yang menonjolkan identitas politik, dan tidak mengutamakan rasa kemanusiaan. Komisi ini juga mendesa pemerintah, agar segera membuat cetak biru proses pemulihan dan pembangunan kembali Aceh.

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Aceh di DPR, Muhaimin Iskandar mendukung sikap yang menolak politisasi agama dan sentimen asing dalam pemberian bantuan di Aceh. DPR juga mengawasi arus bantuan yang masuk dan digunakan dalam pemulihan dan pembangunan kembali Aceh.

Sebelumnya, berbagai isu bermotif agama, maupun nasionalisme sempit, mewarnai proses penyaluran bantuan kemanusiaan ke Aceh. Sejumlah kalangan bahkan mengaitkan isu kristenisasi dalam bantuan Aceh, dan melarang kiriman bantuan dari negara non-Muslim.

Ali Imron Kembali Bantah Basyir Terlibat Bom Bali

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Terpidana bom Bali Ali Imron kembali membantah keterlibatan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Basyir dalam peledakan bom Bali. Ali Imron hari ini menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan kepemilikan bahan peledak dan peledakan bom Hotel JW Marriott, dengan terdakwa Abu Bakar Basyir.

Menurut Ali Imron, tidak ada instruksi khusus dari Basyir untuk melakukan peledakan di Marriott. Ia mengaku telah empat kali bertemu Basyir, di antaranya tahun 1982, 2000 dan 2001. Namun Basyir tidak pernah memberikan fasilitas apa pun, baik berupa dana, logistik atau transportasi, untuk melakukan peledakan bom.

Basyir juga menegaskan, ia tidak tahu apa pun soal peledakan bom Bali dan Marriott. Basyir mengenal Ali Imron hanya saat memberikan ceramah keagamaan di Pesantren Al Islam, Ngruki, Solo, Jawa Tengah. Selain itu, kuasa hukum Basyir menyatakan keberatan mereka karena pertanyaan kepada saksi hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan BAP salah satu terpidana bom Bail, Amrozi.

Persidangan akan dilanjutkan hari Kamis pekan depan. Agendanya, menghadirkan saksi Utomo Pamungkas alias Mubarok. Tim kuasa hukum Basyir masih akan mengupayakan kedatangan bekas Presiden Megawati Soekarnoputri sebagi saksi, jika mendapat persetujuan.

Besok, Militer Singapura Meninggalkan Meulaboh

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Militer Singapura akan mengakhiri misi kemanusiaan mereka di Meulaboh, Aceh Barat, besok. Artinya, lebih dari 700 tentara Singapura akan segera meninggalkan kota tersebut. Komandan Misi Kemanusiaan Militer Singapura Tan Juan mengatakan, pembersihan jalan dan evakuasi korban dianggap sudah cukup. Kota Meulaboh kini sudah terbuka dan jalan-jalan sudah bisa dilalui.

“Singapura akan tetap berkomitmen membantu Indonesia untuk mengatasi bencana ini, karena hanya misi kemanusiaan militer yang usai,” kata Tan. Singapura memang sudah mengirimkan sejumlah LSM yang akan bertahan di Meulaboh dan meneruskan misi kemanusiaan di sana.

Sehari menjelang kepulangannya, Militer Singapura dan TNI menggelar acara perpisahan. Militer Singapura memberikan bantuan berupa gedung darurat di areal Kompi Selatan C Korem Meulaboh, Aceh Barat. Bangunan seukuran 18 kali 10 meter yang dibangun dalam waktu sepekan untuk keperluan penanganan pasca bencana. Bangunan ini, menurut Tan, adalah anda bangkitnya kembali masyarakat Meulaboh. Militer Singapura juga mengucapkan terima kasih karena diperkenankan ikut membantu masyarakat pasca bencana tsunami di Aceh.

Militer Singapura adalah militer asing pertama yang datang ke Meulaboh. Mereka datang tanggal 1 Januari lalu, dengan membawa hampir seribu tentara serta tiga dari empat kapal perang terbesar yang mereka miliki. Militer Singapura ini juga membawa ratusan kendaraan, alat berat dan tenaga medis.

Pemerintah Dapatkan Satu Miliar Dollar AS untuk Rekonstruksi Aceh

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Pemerintah mendapatkan bantuan sekitar satu miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar sembilan triliun rupiah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, pasca tsunami. Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, bantuan diberikan dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak. Dana itu akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2005. Sejauh ini belum ada rincian berapa besar dari dana satu miliar dollar Amerika Serikat itu yang diterima dalam bentuk hibah dan pinjaman. Yang pasti, Jepang telah memberikan komitmennya sebesar satu triliun rupiah atau 147 juta dollar Amerika Serikat. Sementara Australia menjanjikan dana sebesar 500 juta dollar Australia.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Selain dalam bentuk moratorium atau pengampunan utang yang akan diambil dengan skema penjadwalan ulang, pemerintah juga akan meminta pinjaman lunak dari berbagai negara, jika dananya dirasa masih kurang. Untuk tahun 2005 ini, angka untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sudah berhasil terpenuhi dari pinjaman luar negeri.

Presiden : Perselisihan soal Pemberitaan Diselesaikan Lewat Hak Jawab Dahulu

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Presiden Yudhoyono meminta supaya perselisihan terkait pemberitaan di media massa diselesaikan di luar mekanisme hukum dan pengadilan. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan, Yudyoyono menyarankan penggunaan hak jawab lebih dahulu, karena mekanisme inilah yang diatur dalam Undang Undang Pers. Sementara itu jalur hukum sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Tarman Azam mengatakan, Presiden Yudhoyono berkomitmen untuk menjadikan pers Indonesia bebas dan profesional. Karena itulah, tidak akan ada penyensoran, pembreidelan atau larangan penyiaran terhadap media.

Presiden Yudhoyono rencananya akan menghadiri perayaan puncak Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari mendatang di Riau. Presiden akan berdialog dengan sekitar dua ribuan wartawan dan masyarakat di sana.

Puteh Diperbolehkan Kunjungi Aceh Selama Tiga Hari

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengabulkan permohonan terdakwa korupsi, Gubernur non-aktif Nangroe Aceh Darusalam Abdullah Puteh untuk mengunjungi Aceh selama tiga hari. Ketua Majelis Hakim Krisna Menon mengatakan, ijin kunjungan itu diberikan mulai hari Jum’at besok sampai hari Minggu, 23 Januari mendatang. Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan kepolisian, untuk memastikan Puteh tiba kembali di Jakarta tanggal 23 Januari.

Gubernuru non-aktif Nangroe Aceh Darusalam Abdullah Puteh sendiri mengatakan, dalam kunjungannya ke Aceh ia akan mengunjungi sanak saudaranya. Ia juga akan melihat nasib pengungsi pasca bencana dan tsunami. Puteh menjanjikan akan kembali ke Jakarta sesuai batas waktu yang ditetapkan pengadilan. Puteh adalah terdakwa kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 senilai 10 miliar rupiah.

Drajad : "Badan Supervisi Bank Indonesia Tidak Efektif"

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Keberadaan Badan Supervisi Bank Indonesia BSBI dianggap tidak efektif, karena hanya akan memperpanjang rantai birokrasi. Anggota DPR dari Komisi XI dari PAN Drajad Wibowo mengatakan, pengawasan Bank Indonesia sebaiknya dilakukan oleh DPR saja, karena Undang Undang sudah menyebut, BI melaporkan kerja mereka kepada DPR. Dengan begitu seharusnya tidak dibentuk badan baru, karena kewenangan badan ini juga terbatas dan tidak bisa mencampuri kebijakan Bank Indonesia.

"Badan ini berwenang melakukan pengawasan terhadap beberapa manajemen internal Bank Indonesia," ujar Drajad. Apalagi, menurut dia, orang-orang yang duduk di badan tersebut bukanlah orang-orang yang 'dipilih' tapi 'ditunjuk' oleh DPR. "Desainnya sendiri tidak produktif."

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono segera mengajukan sepuluh nama calon ketua dan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia kepada DPR. Sesuai Undang Undang tentang Bank Indnoesia, badan ini dibentuk untuk membantu DPR dalam mengawasi kerja Bank Indonesia, demi meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas BI. Namun BSBI tidak bisa memberi penilaian terhadap kinerja Gubernur BI, mengambil keputusan dan tidak bisa memberi penilaian terhadap berbagai kebijakan BI.

CGI Desak Indonesia Tuntaskan Pemberantasan Korupsi

(KBR 68H - 20 Januari 2005) - Kelompok negara Donor yang tergabung dalam Consultatif Group On Indonesia CGI mendesak pemerintah Indonesia menuntaskan pemberantasan korupsi sebelum mereka mengucurkan utang baru untuk 2005. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan dia sudah menyampaikan laporan perkembangan pemberntasan korupsi itu kepada negara donor tersebut. Dalam laporan itu diantaranya adalah perkembangan seputar komisi kejaksaan, pembentukan staf ahli dan tim pembaruan.

Rahman menambahkan negara donor tidak meminta secara detil langkah-langkah pemberantasan korupsi itu, namun negara donor sempat mempertanyakan perangkat pemerintah pengangganti Undang-undang atau Perpu percepatan pemberantasan korupsi. Sodara untuk tahun 2005 pemerintah mengharapkan CGI akan mengucurkan dana sebesar 3.3 miliar dolar amerika atau sekitar 30 triliun rupiah. Selain itu CGI juga membahas sejumlah komitmen hibah negara dan lembaga anggota CGI untuk rekonstruksi aceh pasca tsunami.

Sungai : Pengendali Banjir, Sekaligus Sarana Transportasi

(KBR 68h - 20 Januari 2005) Sungai-sungai di Jakarta seharusnya difungsikan sebagai alat pengendali banjir dan sarana transportasi secara sekaligus. Pakar hidrologi dari Universitas Gajah Mada Agus Maryono menjelaskan, 13 sungai yang melintas di Jakarta seharusnya menjadi solusi kemacetan yang selama ini terjadi di ibukota. Menurut Maryono, jika sungai digunakan sebagai sarana transportasi, otomatis kebersihannya terus dijaga oleh masyarakat selaku penggunanya.

"Transportasi air dihidupkan kembali, kemacetan berkurang, air bisa lancar. Masalahnya kan penyempitan sungai karena desakan penduduk," tutur Maryono. Kalau digunakan sebagai transportasi sungai, menurut dia, tidak ada yang berani menyempitkan sungai karena setiap hari ada yang lewat. Hal lainnya adalah pembentukan polisi sungai, yang bisa mencegah merapatnya kembali orang ke pinggir sungai.

Dengan begitu, menurut Maryono, maka sungai bisa menjalankan dua fungsi yaitu sebagai sarana transportasi dan alat pengendali banjir. Maryono juga mengusulkan pelebaran di beberapa ruas sungai yang menuju ke Jakarta. Dengan begitu, jika terjadi hujan deras, aliran sungai tidak langsung menderas ke Jakarta, tapi tertahan di sejumlah ruas yang dilebarkan tadi. Konsep seperti ini juga akan memperpanjang keberadaan air di musim kemarau. Menurut Maryono, konsep ini mulai dijalankan di Jerman, karena di sana juga sudah tidak mungkin lagi mengembalikan fungsi sungai seperti semula.

Pengungsi Bireun Segera Direlokasi

(KBR 68H - 20 Januari 2005) - Proses relokasi pengungsi korban gempa dan gelombang tsunami di Bireun kini tengah dipersiapan. Bupati Bireun Mustafa Gelanggang mengatakan ada lima titik di Kabupaten Bireun, diharapkan dalam minggu ini satu titik rekolasi di kecamatan Samalanga sudah bisa ditempati para pengungsi. Mustafa Gelanggang memperkirakan jumlah pengungsi yang akan direlokasi dalam satu titik bisa mencapai antara 500 hingga 2000 jiwa. Mustafa menambahkan tempat relokasi nantinya akan berbentuk barak yang terdiri dari kamar-kamar yang bisa ditempati oleh tiga hingga empat orang.

Menurut Mustafa para pengungsi nantinya akan menepati barak selama enam bulan hingga dua tahun. Dana untuk membangun pusat relokasi itu menurut Mustafa berasal dari pemerintah tingkat satu dan dua. Mustafa mengaku tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membngun satu titik relokasi pengungsi, karena pihaknya hanya menentukan tempatnya sementara pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Jakarta, Siaga I Banjir

(KBR 68H - 20 Januari 2005) - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memutuskan Jakarta dalam kondisi siaga I akibat bencana banjir yang sudah terjadi sejak kemarin. Sekretaris Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Banjir dan Pengungsi Satkorlak PBP Soebaio mengatakan, ketinggian air di pintu air Manggarai yang sudah mencapai 950 sentimeter menjadi alasan utama ditetapkannya status siaga I. Menurut Soebagio, ketinggian air itu sudah diatas batas normal yaitu 750 sentimeter. Dengan ditetapkannya status siaga I, menurut Soebagio, maka komando pengendalian langsung di bawah perintah Gubernur.

Sejak diberlakukan kondisi siaga I, maka secara otomatis Pintu air Manggarai sudah mulai dibuka secara perlahan-lahan. Soebagio menambahkan selain Pintu Air Manggarai, pintu air yang juga di atas ambang batas siaga I yaitu pintu air Karet dengan ketinggian mencapai 630 sentimeter an pintu air cipinang hulu yang mencapai 155 cm. Sementara itu, Badan Metorologi dan Geofisika, BMG memprediksi hujan deras yang melanda kota Jakarta seperti Selasa malam lalu masih akan terus terjadi selama sepekan ini. Kepala Sub Bidang ramalan dan jasa BMG Achmad Zakir mengatakan hujan yang akan terjadi itu kemungkinan besar terkonsentrasi di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Timur. Untuk daerah-daerah itu hujan bakal terjadi di pagi hari. Sementara di Jakarta Selatan, Depok dan Bogor hujan diperkirakan terjadi sore hari.