Ketua MPR : "Badan Otorita Aceh Agar Tidak Kurangi Otonomi Khusus"

(KBR 68h – 26 Januari 2005) Badan Otorita Aceh yang akan dibentuk pemerintah diharapkan tidak mengurangi otonomi khusus yang diberikan kepada Nangroe Aceh Daruaslam. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dari hasil kunjungannya ke Aceh selama empat hari, terlihat bahwa masyarakat menyambut baik rencana pembentukan Badan Otorita Aceh. Masyarakat meminta supaya orang-orang yang duduk di badan tersebut kredibel dan teruji komitmennya dalam membangun Aceh. Ini termasuk komitmen pemberantasan korupsi.

Menurut Hidayat, rakyat Aceh tidak mempermasalahkan orang-orang yang akan duduk di badan itu, apakah orang Aceh atau bukan. Yang penting, orang itu pahak akan ciri khas ke-Aceh-an, yaitu fungsi Aceh sebagai Serambi Mekah. Hidayat mengingatkan, fungsi Badan Otorita Aceh ini tidak boleh bertentangan dengan lembaga lain. Nantinya, kedudukan badan ini sama dengan badan lain seperti KPK, PMI dan sebagainya.

Pemeritah berencana membentuk Badan Otorita Khusus untuk Aceh pasca bencana tsunami di sana. Hingga sekarang, pembentukan badan itu masih dalam pembahasan. (bud/cit)