Menlu: "Pemerintah dan GAM Sepakat Tidak Ganggu Bantuan Kemanusiaan"

(KBR 68H - 11 Januari 2005) - Pemerintah Indonesia mengaku telah membuat kesepakatan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka GAM, supaya GAM tidak mengganggu bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, dikutip dari BBC, mengatakan, ia melihat adanya optimisme antara kedua pihak untuk berdamai. Wirajuda kini tengah berada di London, Inggris untuk mendapatkan keterangan rinci untuk penangguhan pembayaran utang internasional Indonesia pasca tsunami.

Menurut Wirajuda, Indonesia telah membuat kontak dengan GAM, demi menghindari pertikaian antara tentara dengan GAM selama pemberian bantuan. Sementara Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka di Swedia Malik Mahmud mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah mengadakan kontak dengan GAM. Menurut dia, soal penjarahan yang dilakukan oleh GAM terhadap bantuan untuk korban tsunami adalah kabar bohong belaka. GAM justru pernah tiga kali mengeluarkan tawaran gencatan senjata, namun tidak ada sambutan dari pemerintah Indonesia.

Menurut Malik Mahmud, konsentrasi GAM sekarang adalah membantu rakyat Aceh disamping banyaknya korban akibat tsunami dari pihak GAM.

Sementara, negara-negara kreditor Paris Club seperti dilaporkan Radio Eropa menyepakati moratorium pembayaran utang bagi negara-negara korban tsunami. Menteri Keuangan Perancis Herve Gaymard mengatakan, dalam pertemuan Paris Club, akan disampaikan usulan moratorium pembayaran utang yang telah disepakati negara-negara anggota Paris Club.

Bagi Indonesia, pembekuan atas pembayaran utang tahun 2005 ini akan memberikan pemerintah sumber-sumber tambahan untuk bantuan dan rekonstruksi, sebesar 3 miliar dollar Amerika Serikat.