Pemda Ditawari Kelola 400 Pelabuhan Laut

(KBR 68H - 18 Januari 2005) - Departemen Perhubungan menawarkan 400 lebih pelabuhan yang dikelolanya kepada pemerintah daerah. Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan hal ini menanggapi kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengelola pelabuhan di wilayahnya masing-masing. Sebagian dari pelabuhan yang ingin direbut oleh pemda itu berada dalam kewenangan Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Pelindo.

"Ini juga terkait untuk mempercepat pembangunan pelabuhan laut. Pelabuhan kita itu ada 110 yang dikelola Pelindo, dan 400 yang dikelola Perhubungan. Kalau ada pemerintah daerah yang mau mengelola pelabuhan yang 400 itu, saya dengan senang hati mau membicarakannya," kata Hatta Radjasa.

Konflik muncul ke permukaan setelah adanya keputusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang kepelabuhanan. Keputusan itu antara lain memuat kewenangan pemda mengelola wilayah khusus di daerahnya termasuk pelabuhan. Sejumlah pemda bahkan sepakat bertemu di Balikpapan dan bersepakat untuk meminta hak pengelolaan pelabuhan ini. Perebutan pelabuhan antara Pemda dan PT Pelindo antara lain terjadi di Cilegon-Banten, Dumai-Riau dan Gresik-Jawa Timur.