KTT Infrastruktur, Diminta Perhatikan Juga Pembangunan Sektor Publik

(KBR 68H - 17 Januari 2005) - Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak pemerintah, agar dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Infrastruktur Indonesia, hari ini, tidak semata-mata membahas proyek infrastruktur komersial. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Susantono meminta, agar pemerintah juga mengusung proposal proyek infrastruktur sektor publik. Bambang menekankan, agar penawaran proyek infrastruktur juga harus disertai penerbitan aturan ang menguntungkan masyarakat pengguna, serta juga para pengusaha.

"Untuk sektor transportasi, sebaiknya memang dibuat sistem transportasi nasional. Misal, untuk koridor di Jawa ini sektor transportasi mana yang akan dikembangkan disuatu daerah ada sistem transportasi yang lebih efesien. Pembangunan jalan, jangan hanya mengutamakan yang komersial saja, tetapi bangun juga jalan-jalan pedesaan dan jalan kabupaten," kata Bambang Susantono.

KTT Infrastruktur Indonesia, rencananya akan dibuka hari ini, dan berlangsung selama dua hari. Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, Indonesia menawarkan 91 proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan tol, kelistrikan, hingga proyek air minum.

Sebelumnya menteri Koordinator perekonomian, Aburizal Bakrie mengatakan Indonesia hanya memiliki jalan tol sepanjang 562 kilometer, jauh lebih kecil dibandingkan negara tetangga Malaysia sepanjang 1227 km atau kalah jauh dari China sepanjang 4.700 kilometer.